logo

KPK Kejar Keterlibatan Walkot DIY, Berpotensi TSK. Rusak Citra Golkar

KPK Kejar Keterlibatan Walkot DIY, Berpotensi TSK. Rusak Citra Golkar

Wali Kota Yogyakarta yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY, Haryadi Suyuti
14 November 2019 23:54 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - YOGYAKARTA: Tersandung kasus dugaan korupsi lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta dan berpotensi sebagai TSK atau Tersangka, Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Wali Kota DIY Haryadi Suyuti dituntut mundur oleh mayoritas arus bawah Beringin DiY.

Hal ini dikhawatirkan akan merugikan citra dan nama baik partai mengingat Airlangga saat diberi amanah pimpin Partai Golkar berusaha membawa Golkar Bersih dari kasus-kasus hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami informasi aliran dana tersebut ke kantong Sang Wali Kota. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalami informasi mengenai adanya penerimaan lain untuk Eka Safitra dan seorang wali kota.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi dalam perkara dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan untuk Eka Safitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta yang juga merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah ditetapkan menjadi Tersangka. 

Dalam pemeriksaan itu, KPK mengusut pengetahuan saksi soal dugaan Wali Kota Yogyakarta menyuap Eka Safitra. Tak hanya itu, suap juga diduga diterima Eka Safitra dari Kepala Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Yogyakarta.

"KPK mendalami informasi terkait dengan dugaan penerimaan lain tersangka EFS (Eka Safitri) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Wali Kota," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya, Kamis (7/11/2019 ).

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pun mengakui jika dirinya telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap Proyek Rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Kotamadya Yogyakarta. Haryadi diperiksa pada hari Selasa (5/11/2019) lalu dengan status sebagai saksi.

"Saya diperiksa di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sewon,"ujar Haryadi di Kompleks Pemkot Yogyakarta, Jumat (8/11/2019).

Haryadi menuturkan, pemeriksaan tersebut untuk mengklarifikasi adanya dugaan aliran dana dari dirinya ataupun Dinas kepada jaksa Eka Safitra, Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Eka Safitra kini menjadi tersangka dalam kasus suap lelang pekerjaan rehabilitasi SAH di Jalan Dr Soepomo.

Rusak Citra Golkar

Apa yang dialami Wali Kota Yogyakarta itu akan berdampak langsung maupun tak langsung terhadap Partai Golkar. Terlebih Golkar sebagai pendukung utama Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah memastikan kepada publik bahwa kader-kadernya tidak akan menyelewangkan kepercayaan dari rakyat, baik sebagai gubernur, wali kota maupun bupati. 

Maka tak aneh kalau kemudian ada desakan mundur secara keras dari kehendak kader dan pimpinan tingkat kecamatan (PK) yang memberi mandat kepada empat DPD II Partai Golkar, yakni DPD II Golkar Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Sleman. Ditambah, organisasi pendukung partai, Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) DIY.

Bahkan sejumlah tulisan dalam spanduk dipasang di pagar kantor DPD Golkar DIY, dengan tegas tertulis : "Mundur Terhormat atau Mau Dipecat", "Wis to Mundur", "Ketua Polahmu Keblabasen".

Ke empat DPD II Golkar DIY menuntut DPP Partai Golkar untuk sesegera mungkin menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Golkar. Sudah barang tentu agenda utama Musdalub adalah mengganti jabatan Ketua DPD I Partai Golkar DIY.

Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Sleman, Janu Ismadi, sebenarnya ada beberapa alasan pengajuan Musdalub dengan pergantian Haryadi Suyuti. Salah satunya, Haryadi tidak pernah melaksanakan kewajiban sesuai amanat Musda Partai Golkar DIY pada 2017 lalu. Amanat tersebut salah satu yang terpenting setelah Musda digelar harus dilaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

"Sudah lebih dari dua tahun kepemimpinan Haryadi Suyuti, tak pernah sekali pun mengadakan Rakerda. Ada banyak catatan kritis yang kami sampaikan ke DPP," ungkapnya.

Ke empat DPD II Partai Golkar DIY juga segera memberhentikan Haryadi Suyuti sebagai Ketua DPD Golkar DIY serta segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DIY untuk mengisi kekosongan jabatan ketua.

Surat empat DPD II sudah sampai ke DPP melalui Wakil Bendahara Umum Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Helmi Zein. Pertemuan berlangsung pada Minggu, 10 November 2019 di kantor DPD Partai Golkar Sleman. Saat itu Helmi menghadiri syukuran Golkar Jokowi (Gojo) Koordinator Daerah (Korda) DIY di Puri Mataram, Beran, Sleman.

"Sehari setelah pertemuan dengan Helmi, empat DPD yang mengajukan permintaan Musdalub kembali melayangkan surat ke DPP. Surat tersebut disampaikan melalui email. Juga mengutus delegasi ke Jakarta untuk mengantarkan secara fisik surat ke pengurus pusat," kata Janu.

Tembusan surat juga sudah diserahkan ke DPD Partai Golkar DIY pada Selasa, 12 November 2019. Tujuannya agar pengurus DPD Golkar DIY mengetahui permohonan Musdalub yang diinisiasi DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.

Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Suharto senada dengan Janu. Dan, keputusan Musdalub diambil melalui rapat dengan pimpinan kecamatan (PK) se-Kulon Progo.

Hasilnya, baik pengurus DPD maupun PK se-Kulon Progo sepakat bulat mengajukan usulan Musdalub ke DPP.

"Jadi itu merupakan keputusan rapat pleno DPD dan PK," kata Suharto.

Sementara itu, Koordinator PPG DIY, Hasan Syaifullah mengatakan, perkembangan terkini di Golkar DIY sangat memprihatinkan dan sangat menyakitkan bagi seluruh kader Golkar DIY.

"Terlepas bahwa ada asas praduga tidak bersalah dalam hukum kita, tetapi dengan pemeriksaan tersebut tentu ini memprihatinkan. Ini saatnya beliau untuk fokus terhadap proses hukum dan karena sudah tidak amanah lagi sebagai Ketua DPD Golkar DIY, lebih baik beliau segera mundur secara terhormat," katanya.

PPG berisi kader muda Partai Golkar yang sangat mencintai Partai Golkar. Anak- anak muda tidak rela jika Partai Golkar di DIY semakin hancur.

"Kami bergerak seperti ini karena ini kembali membangun kejayaan Partai Golkar dengan menyuarakan ketidakberesan ditubuh Partai Golkar DIY dibawah kepemimpinan Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti," ujar Hasan***