logo

Optimalkan Pendapatan, Satgas Siap Door To Door Untuk Tagih Pajak

Optimalkan Pendapatan, Satgas Siap Door To Door Untuk Tagih Pajak

Kepala BPRD DKI Faisal dan Kasi STNK Ditlantas PMJ Komisaris Arief F memberi keterangan pers tentang optimalisasi penerimaan pajak
12 November 2019 23:26 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA :Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengaku, pihaknya akan berupaya mengajukan agar Wajib Pajak (WP) yang tidak mengurus pajak kendaraan bermotor (PKB) minimal dua tahun agar dihapus datanya, dan dihancurkan

“Dua tahun tidak bayar (pajak kendaraan) kita akan mengajukan agar datanya dihapus dan kendaraannya dihancurkan,” katanya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/11).

Menurutnya, wajib pajak memanfaatkan pemutihan denda PKB yang akan berakhir pada 31 Desember 2019 nanti. Pasalnya, petugas akan door to door mendatangi kediaman WP untuk menagih pajak

“Sebaiknya masyarakat memanfaatkan adanya pemutihan pajak kendaraan,” jelasnya

Dikatakannya, selama pelaksaan pemutihan denda PKB dan BBN KB terjadi kenaikan sekitar 12,5 persen

“Contohnya kita masih 10 persen, di Tangerang sudah 12,5 persen. Orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta,” ungkapnya.

“Yang kedua dalam rangka regulasi agar Jakarta tidak macet. Semua mobil beli di Jakarta, jalanan bisa nggak jalan. Memang kita butuh, tapi, tidak hanya untuk pajaknya saja. Dalam rangka regulasi mengatur kendaraan yang beredar di DKI Jakarta,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasie STNK Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazulrahman mengatakan, pihaknya mendukung langkah door to door tersebut.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fase sampai 30 Desember dimana diberikan keringanan sampai 50 persen untuk bea balik nama kedua sehingga biaya BBN diberikan keringanan diskon 50 persen,” katanya.

“Dengan ini diharapkan masyarakat bebenah dan harus balik nama terhadap kendarannya sehingga kedepan tidak ada lagi masalah yang timbul seperti dikejar-kejar pajak, untuk membayar kewajiban denda tilang,” pungkas mantan Kapolsek Kelapagading ini. VN-SAP

Editor : B Sadono Priyo