logo

Tak Terbukti Bersalah, Hakim Diminta Bebaskan Dua Terdakwa

Tak Terbukti Bersalah, Hakim Diminta Bebaskan Dua Terdakwa

advokat Neil Aldrin E Foeh SH MH saat bacakan duplik
08 November 2019 15:35 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Fahzal Hendri SH MH diminta agar memutuskan terdakwa I The Sung Seng dan terdakwa II Yusri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.

“Dengan tidak terbukti melakukan pelanggaran atas dakwaan kesatu pasal 374 KUHP dan dakwaan kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayah (1) ke-1 KUHP, maka kedua terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum,” ujar Neil Aldrin E Foeh SH MH di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Dalam duplik yang dibacakannya pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (7/11/2019), Neil menyebutkan bahwa jaksa telah keliru bahkan menyesatkan saat mem-P21-kan perkara tersebut. Pasalnya, sebelumnya PN Jakarta Utara sendiri telah membuat penetapan pembubaran perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo (SKB) dengan penetapan No.451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr. Selanjutnya ditunjuk Willy Soeseno selaku likuidator PT SKB.

Namun demikian, Norman yang diangkat sebagai Direktur Utama PT SKB setelah perusahaan itu bubar justru bertindak sebagai pelapor. Dengan begitu seharusnya pelapor tidaklah mempunyai legal standing (sebagai pelapor). Ironisnya lagi, JPU Mustofa menuntut maksimal kedua terdakwa klien Neil tersebut.

Dalam dupliknya Neil juga menyebutkan,  pendapat ahli Eddy Omar Sharief Hiarij seharusnya didengar jaksa selanjutnya hakim tentunya. Eddy Omar menyatakan, kendati belum berkekuatan hukum tetap maka kewenangan atas dokumen perseroan sudah berada di tangan likuidator yang ditunjuk pengadilan.  Perbuatan hukum yang dapat dilakukan perseoran hanyalah pemberesan.

Ternyata tidak hanya ahli Eddy Omar berpendapat bahwa klien Neil tidak dapat dipidana oleh pelapor Norman. Ahli Abdul Salam dan Yahya Harahap juga berpendapat kurang lebih sama. Menurut kedua ahli tersebut, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan hasil RUPSLB sesuai akta pernyataan keputusan rapat No 4 maka penunjukan likuidator Willy Soeseno adalah sah. Belum lagi gugatan intervensi yang dilakukan Norman selaku Dirut PT SKB ditolak pula oleh pengadilan dengan alasan tidak berwenang mewakili perseroan (PT SKB).

Selain itu, Neil dalam dupliknya juga menyebutkan bahwa dihukumnya Norman oleh majelis hakim PN Jakarta Utara menjadi bukti pula bahwa The Sung Seng dan Yusri tak bisa dipidanakan oleh Norman dengan mengatasnamakan PT SKB. “Itu pula artinya bahwa legal standing pelapor jelas-jelas bermasalah secara hukum,” tutur Neil.

Neil juga menyebutkan bahwa fakta-fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi tidak ada sama sekali yang mendukung surat dakwaan kemudian tuntutan JPU. “Fakta-fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan tiadanya tindak pidana penggelapan dilakukan klien kami. Maka oleh karenanya, majelis hakim seyogyanya membebaskannya dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum,” kata Neil.

Kalaupun ada perbuatan dilakukan kedua terdakwa, menurut Neil, tindakan mereka tidak lebih dari perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Sebab tidak ada pula kerugian perseroan/perusahaan yang timbul akibat perbuatan The Sung Seng dan Yusri.

“Dakwaan terutama tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Karenanya, majelis hakim seyogyanya membebaskan klien saya sesuai dengan hasil (fakta) persidangan mereka,” ujar Neil.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH