logo

Sekutu & Seteru

Sekutu & Seteru

02 November 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 

Fenomena demokrasi memang menarik dicermati. Tidak saja terkait dengan konflik yang muncul dan berkembang, tidak saja di pucuk pimpinan tetapi juga imbasnya di tingkat akar rumput, juga ritme dan fluktuasi kehidupan sosial – politik yang berkembang. Hal ini memberikan gambaran betapa demokrasi bukan saja membutuhkan nyali tetapi juga amunisi untuk sejumlah kepentingan yang mendesak.

Di satu sisi, realitas ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang berkembang dan di sisi lain keberagaman parpol juga berpengaruh terhadap intensitas perubahan yang terjadi, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Oleh karena itu hajatan pesta demokrasi baik bentuk pileg, pilpres atau pilkada serentak selalu berkaitan dengan konflik yang terjadi, bukan saja top down tetapi juga bottom up. Hal ini secara tidak langsung menuntut adanya pendewasaan berpikir dan bertindak sehingga konflik yang terjadi tidak berkelanjutan.

Kekhawatiran terhadap konflik dalam kehidupan demokrasi setidaknya telah dirasakan oleh masyarakat di Indonesia dalam rangkaian pesta demokrasi yaitu mulai dari pilkada serentak tahun 2018, lalu pileg dan pilpres pada 2019 serta agenda pilkada serentak 270 daerah pada tahun 2020. Realitas ini menegaskan bahwa rentang waktu 3 tahun terakhir terjadi serangkaian pesta demokrasi.

Hal ini memberikan dua pilihan rasional, pertama: membangun pendewasaan kehidupan demokrasi di masyarakat sehingga harapannya ini berdampak positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kedua: bisa jadi berdampak negatif yaitu bukannya memicu sentimen positif tapi justru sebaliknya yaitu negatif. Hal ini tidak bisa terlepas dari fenomena kecemasan sosial yang muncul pada setiap hajatan pesta demokrasi yang terjadi di republik ini.

Betapa tidak, dalam setahun kemarin publik dicekoki dengan eksistensi cebong – kampret. Terkait ini realitas cebong – kampret yang kemarin sempat viral selama pilpres memang tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan sejumlah orang yang kemudian dipidana karena sengketa pilpres juga menjadi bebannya sendiri tanpa ada kepedulian totalitas dari yang didukungnya. Imbasnya bukan tidak mungkin golput akan meningkat akibat jenuh dengan rangkaian hajatan pesta demokrasi

Fenomena yang muncul dan berkembang dalam kehidupan demokrasi sejatinya justru menyisakan dua komponen penting yaitu sekutu dan seteru. Betapa tidak, realitas yang ada justru menunjukan bahwa persekutuan dan perseteruan dalam ritme kehidupan di era demokrasi masa lalu, saat ini dan masa depan sejatinya sama yaitu mencari titik temu yang menguntungkan baik secara pribadi ataupun parpol. Oleh karena itu tidaklah heran  jika yang terjadi di awal hajatan pesta demokrasi dan berlanjut selama pelaksanaan pesta demokrasi serta kemudian di akhir pesta demokrasi justru terbalik. Bahkan, tidak jarang yang terjadi adalah happy ending karena terakomodasi semua kepentingan yang muncul, baik itu kepentingan pribadi – individu atapun parpol.

Bahkan, jika perlu demokrasi juga bisa menjadi sarana untuk bagi-bagi kursi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan dan atau mungkin memuluskan kekuasaan generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidaklah perlu heran jika perseteruan antara Jokowi dan Prabowo yang bebuyutan pada akhirnya justru klimaks dengan happy ending masuknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Hebatnya lagi, Prabowo tidak mengambil gajinya dan tentu hal ini bisa menjadi preseden baik membangun pencitraan untuk pilpres berikutnya karena pencitraan memang harus dibangun sedari dini sama seperti Jokowi ketika membangun pencitraan dengan esemka.***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo