logo

Jokowi & Prabowo

Jokowi & Prabowo

28 Oktober 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Hingar bingar pilpres berakhir setelah pelantikan Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Di satu sisi pelantikan merupakan titik  klimaks dari perseteruan klasik antara Jokowi vs Prabowo Subianto dan di sisi lain periode untuk 5 tahun kedepan merupakan kembalinya Prabowo dalam ritme kehidupan demokrasi dan sosial - politik di republik ini.

Oleh karena itu, rekonsiliasi Jokowi - Prabowo yang telah dimulai Sabtu 13 Juli 2019 ternyata berpengaruh terhadap sentimen nilai tukar rupiah di kisaran Rp.13.900 pada Senin 15 Juli 2019. Bahkan sentimen juga berlanjut ke investasi, terutama PMA setelah sebelumnya memicu wait and see selama berlangsungnya pilpres yang menguras banyak energi. Betapa tidak rematch Jokowi vs Prabowo dalam pilpres 2019 berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi – sospol.

Sentimen tersebut perlahan terurai ketika Jokowi - Prabowo bertemu di MRT pada Sabtu 13 Juli 2019. Bahkan, diyakini rekonsiliasi itu seolah mampu mengakhiri cibiran cebong – kampret yang selama pilpres kemarin viral diantara kedua pendukungnya. Seperti telah diketahui cibiran ‘cebong’ identik dengan pendukung Jokowi sedangkan ‘kampret’ tidak lain bagi pendukung Prabowo.

Fakta ini seolah menegaskan bahwa tidak ada yang abadi dalam perseteruan dan konflik politik karena sejatinya yang ada adalah hitungan untung rugi dalam perebutan kekuasaan. Artinya, masing-masing akan tahu kapan harus dapat berperan sebagai oposisi dan kapan harus bermuka manis menjadi koalisi. Semua sangat tergantung kalkulasi sosial-politik yang menguntungkan bagi masing-masing, baik itu individu atau parpol.

Fenomena koalisi dan oposisi seharunya mampu menyadarkan arus bawah bahwa tidak perlu sampai ada konflik di akar rumput dalam relevansinya dengan pesta demokrasi karena konflik yang terjadi di bawah tidak secara otomatis terjadi di level atas, apalagi jika kepentingan bagi-bagi kekuasaan lebih dominan.

Oleh karena itu tidaklah heran jika drama kisruh politik di pucuk pimpinan terkadang hanya bersifat sementara dan fakta ini menjadi pembenar dibalik dinamika politik, bukan hanya di republik ini tapi juga jamak terjadi di berbagai negara. Jadi tidaklah perlu di level akar rumput sampai terjadi konflik berkepanjangan, bahkan sampai adu fisik.

Dinamika perpolitikan memang menjadi fenomena di pesta demokrasi dan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo menjadi klimaks. Hebatnya lagi rekonsiliasi itu berlanjut di pertemuan antara Prabowo – Megawati berbalut politik ‘nasi goreng’ di kediaman Megawati pada Rabu 24 Juli 2019 atau tidak berselang lama pasca rekonsiliasi di MRT antara Jokowi – Prabowo.

Rekonsiliasi itu terus berlanjut pasca pelantikan Jokowi – Ma’ruf Amin pada 20 Oktober kemarin sebagai Presiden – Wakil Presiden yang kemudian juga membentuk Kabinet Kerja jilid II atau disebut Kabinet Indonesia Maju. Hebatnya lagi, kabinet baru itu memasukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jika dicermati inilah titik klimaks dari perseteruan Jokowi – Prabowo di akhir kepemimpinan Jokowi dan seolah Jokowi ingin mengakhiri kekuasaannya di periode kedua dengan happy ending sehingga berani memasukan rival bebuyutannya Prabowo dalam kepemimpinan Kabinet Indonesia Maju. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor : Gungde Ariwangsa SH