logo

Jangan Mau Diadu Domba Agar Kerusuhan Di Papua Tidak Terulang Lagi

Jangan Mau Diadu Domba Agar Kerusuhan Di Papua Tidak Terulang Lagi

Foto: Dialog terbuka dengan tema
23 Oktober 2019 22:30 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - DEPOK: Kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu yang lalu karena ada pihak ketiga yang bermain. Oleh karenanya kita jangan mau diadu domba. Masyarakat jangan mudah terhasut, sebab kejadian di Papua itu karena ada orang  tertentu yang menyebarkan hoaks dan saat ini  sudah menjadi tersangka.

Hal itu diingatkan Dr. Tony Doludea, antropolog UI yang juga peneliti ahli  Abdurrahman Wahid Center dalam dialog terbuka dengan  tema  "Papua Adalah Kita, Mari Bersama Bangun Papua" yang diselenggarakan Yayasan Ahimsa Indonesia di Warung Pasta, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Rabu (23/10/2019). Dialog dihadiri sebanyak 60 orang dari elemen mahasiswa dan pemuda.

"Kerusuhan yang mengakibatkan warga dari suku pendatang meninggal lebih dari 30 lebih orang, bukan tipikal orang Papua. Kalau  perang suku biasa disana dan memang  bagian dari adat mereka. Tapi tidak banyak korban yang jatuh, paling satu dua, dan sebagai gantinya mengadakan ritual  potong babi," kata Tony Doludea.

Selain Tony Doludea, narasumber lain dalam dialog ini adalah Abdurahman Mustafa Werfete (Sekretaris IMAPA/Ketua Forum Mahasiswa Primordial  Indonesia); Muhammad Farid (Direktur Program Eco Nusa  Fondation); dan  Budi Arwan, S.STIP, M.Si. (Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri).  

Lebih lanjut Tony Doludea mengutarakan, permasalahan Papua yang terjadi kemarin bukan permasalahan asli namun buatan, kalo tidak hati-hati menyikapinya Papua akan pisah dari NKRI.  Hambatan yang ada disana bisa diatasi dengan cara  merangkul pihak-pihak yang bertikai. 

Ia mengatakan bahwar Provinsi Papua terdiri dari 300 suku dengan beragam  bahasa yang terletak di pegunungan, pantai, lembah dan sebagainya. Macam-macam suku tersebut mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Banyaknya  suku yang ada di Papua dengan gaya hidup yang berbeda misalnya  hidup di pepohonan, di lembah  lembah sehingga  identik dengan kemiskinan.

Fasilitas di Provinsi Papua tidak seperti di kota besar, dengan pendidikan yang terbatas dan sarana transportasi yang masih minim. Luas wilayah yang 3,5 kali lebih besar dari  pulau Jawa maka membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk berkeliling di Provinsi Papua. 

"Saat ini yang diperlukan  agar Papua dapat keluar dari masalah adalah bersatunya berbagai stake holder yang ada, bukan siapa yang mengklaim ahli dalam memecahkan masalah Papua. Karena Papua bukan objek, Papua sama seperti kita," katanya.

        Pemerintah Kurang Serius

Sementara itu Abdurahman Mustafa Werfete, mengatakan kenapa ada rentetan peristiwa di Papua beberapa waktu yang lalu,  karena Pemerintah  Pusat masih kurang serius  di dalam mencari solusi agar Provinsi Papua terbebas dari keterbelakangan. 

Adanya tokoh Papua yang diundang Presiden di Istana masih menjadi  bahan perdebatan panjang di  Orang Asli Papua (OAP) di Jabodetabek. Mereka yang diundang mewakili siapa, karena orang Papua yang merasakan kinerja Pusat ada di daerah, hal tersebut perlu dikoreksi. 

"Program yang bagus dari pemerintah pusat biasanya hanya anak-anak pejabat atau orang orang tertentu yang dapat sehingga tidak langsung menyentuh  kepada masyarakat yang memang membutuhkan, oleh karenanya perlu dikaji ulang," katanya.

Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dengan anggaran dana sekitar Rp 1,5 triliun atau 2% persen dari DAU, namun ada beberapa bidang yang belum bisa dijalankan secara utuh. Langkah langkah yang dilakukan pemerintah bagus terhadap Otsus namun juga ada yang keliru. Maka sampai hari ini,  masih ada  mahasiswa  Papua yang menyatakan Indonesia tidak sayang mereka.

"Saat ini yang perlu kita kerjakan adalah kita saling menjaga, membantu satu sama lain untuk menguatkan keutuhan NKRI . Oleh karenanya  sebaiknya perwakilan Pusat sering  main-main ke Indonesia Timur jadi dapat mengetahui  mereka seperti apa dan maunya apa, agar nantinya ada sinergi dengan masyarakat," kata Abdurahman Mustafa.

Sementara itu Muhammad Farid    mengatakan, banyak kalangan di masyarakat melihat Papua dari sisi negatifnya saja, padahal banyak hal positif yang bisa diangkat masalah Papua. Saat ini yang kita butuhkan bagaimana kita membangun  Papua bersama. Program Eco Nusa antara lain mengeksplor kelebihan positif dari Papua misalnya keanekaragaman hayati, bukan hanya budayanya saja. Mungkin hal itu yang membuat Papua merasa asing di masyarakat  kita, karena kita tidak banyak tahu tentang Papua.

Berita positif tentang Papua dan Papua Barat kita eskpose, luar biasa prestasi mereka . Ada yang menjadi pilot dan lain lain. Kerusuhan kemarin bukan asli tetapi dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Karena selama ini orang Papua adalah orang yang sangat ramah, sopan, susah untuk membuat orang Papua emosi namun jangan coba coba membuat mereka emosi.

Ia menegaskan bahwa sumber daya alam (SDA) Papua luar biasa banyak. Bagaimana kita membangun Papua kedepan, orang asli Papua harus jadi yang terdepan didaerahnya. Kita mau orang asli disana yang menjadi manager, bukan orang pendatang. Tinggal kita kondisikan, apa yang kurang, dari bahasa, makanan, bagaimana memandu wisata dengan baik dan sebagainya, kita perlu memberikan pengajaran. Papua adalah kita, banyak cerita prestasi dari anak anak Papua  yang sebagai warga Indonesia kita juga senang. 

      Tidak Terbatas Waktu

Budi  Arwan, S.STIP, M.Si mengatakan bahwa dana  Otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021, maka UU nya harus direvisi pada tahun 2020. Bagaimana perkembangannya apakah lanjut atau tidak, ini masih dalam proses.  

Kebijakan otsus tidak terbatas waktu, ketika Papua mendapatkan Otsus maka kebijakan otsus akan terus berjalan.  

Definisi Orang Asli Papua beragam pemaknaan, hal  ini tidak perlu dipersoalkan, karena masyarakat yang berasal dari Ras Melanesia  termasuk Papua diakui keberadaannya oleh pemerintah. 

"Kita harus berikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat Papua agar mereka dapat berkembang mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.  Papua dan Papua Barat ada kemajuan dan progres kearah yang lebih baik. Untuk menyelesaikan masalah Papua butuh proses. Mari kita lakukan apa yang Papua bisa," katanya. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto