logo

Pimpin KOI, RSO Meniti Ranjau Peninggalan Erick Thohir

Pimpin KOI, RSO Meniti Ranjau Peninggalan Erick Thohir

15 Oktober 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa

Menduduki posisi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) masa bakti 2019 – 2023 bagi Raja Sapta Oktohari (RSO) bagaikan memasuki medan yang ngeri-ngeri sedap. Di sana ada kgemilangan yang diwariskan oleh Ketua Umum sebelumnya, Erick Thohir. Di sisi lain ada pula peninggalan Erick yang berbahaya yang bila tidak mendapat perhatian serius akan bisa meledak dan mengganggu kinerja RSO empat tahun ke depan.

Sukses prestasi dan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang merupakan warisan gemilang Erick pada RSO dan olahraga Indonesia. Menduduki posisi empat besar dalam prestasi dan penyelenggaraan yang lancar dan aman pesta olahraga antarbangsa Asia itu membangkitkan kembali kebanggaan bukan saja insan olahraga namun juga masyarakat di Tanah Air tetang potensi dan kemampuan besar Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara tangguh di Benua Tua. Dari sini tumbuh kepercayaan diri Indonesia untuk membidik tuan rumah Olimpiade 2032.

Kiprah RSO untuk melanjutkan prestasi fenomenal itu akan diuji dalam biding tuan rumah pesta olahraga dunia itu pada Olimpiade 2024 di Prancis. Bila Indonesia mampu terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade maka akan menjadi sejarah baru meneruskan kegemilangan Asian Games 2018. Dari sudut prestasi, RSO akan ditantang untuk bisa mempertahankan prestasi emas pada Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Kemudian juga membuktikan Indonesia bukan hanya jago kandang pada Asian Games 2022 di China.

Melihat sepakterjang RSO di dunia olahraga meneruskan kegemilangan itu merupakan sesuatu yang menantang. Dia memiliki modal dengan sukses prestasi dan penyelangaraan saat menjabat Ketua Inapgoc (Panitia Penyelenggara Asia Para Games) 2018 yang berlangsung di Jakarta. Selain itu dia juga memiliki pengalaman dalam pergaulan olahraga internasional melalui aktivitasnya di tinju profesional dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) serta dipercaya menjadi Wakil Presiden Balap Sepeda Asia.

Demi mewujudkan hal tersebut tentu tidak bisa hanya mengandalkan pada sosok RSO saja. Dia perlu didukung oleh tim pendamping yang kuat, berpengalaman dalam lobi di olahraga internasional serta mampu bekerja dalam satu kesatuan tim. Selain itu dia juga perlu waspada memilih personil pendukung yang tidak mempunyai sangkutan dalam kasus hukum yang menerpa KOI di masa kepemimpinan Erick.

Pasalnya, ketika Erick menjabat sebagai Ketua Umum, lembaga KOI digoyang oleh kasus korupsi yang amat memalukan. Tercatat ada dua kasus korupsi yang menyita perhatian publik. Apalagi kalau bukan korupsi Dana Sosialisasi Asian Games 2018 dan pemberangkatan Kontingen Indonesia di SEA Games Malaysia 2017. RSO sudah seharusnya mewaspadai dan bahkan mendapatkan kepastian tentang penuntasan kasus ini sehingga bisa menarik garis yang jelas dan terang dalam membawa KOI sebagai organisasi yang bebas korupsi.

Korupsi Dana Sosialisasi Asian Games telah menuntut korban dengan divonisnya Sekretaris Jenderal KOI Dody Iswandi,  Bengahara Umum KOI Anjas Rivai dan Agus Ikhwan. Namun mengamati pemeriksaan yang dilakukan   Polda Metro Jaya apakah kasus ini sudah tuntas dengan divonisnya mereka? Ketika mendalami kasus ini Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga memeriksa (mantan) anggota Komite Eksekutif KOI yakni Dasril Anwar (Wakil Sekjen KOI), Krisna Bayu (Komisi Atlit), Bambang Rus Effendi (Komisi Sport For All), Harry Warganegara (Komisi Sport Development), Syahrir Nawier (Komisi Finance And Budgeting), Leane Suniar (Komisi Sport Medical), Hellen Sarita Delima (Komisi Sport And Law) dan Raja Parlindungan Pane (Komisi Sport Environment). Yang lebih memgejutkan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum KOI, Erick Thohir. (sumber KBRN)

Dunia olahraga Indonesia kembali tercoreng di tengah kesibukan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Nama Plt Sekjen KOI, Hellen Sarita Delima yang menggantikan Dodi Iswandi disebut Jaksa Agung, HM Prasetyo terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penggunaan dan pengelolaan dana keberangkatan kontingen Indonesia pada SEA Games XXIX Malaysia 2017.

Selain Hellen, Kejaksaan Agung juga memanggil Ketua Komisi Finance Budgeting, Syarir Nawir, Wakil Bendahara KOI, Adinda Yuanita, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana keberangkatan SEA Games 2017 dari Kemenpora dan seluruh Anggota Komite Eksekutif KOI dan pengurus cabang olahraga (PB/PP) yang cabornya dipertandingkan pada SEA Games 2017.

Seperti diketahui alokasi dana keberangkatan Kontingen Indonesia pada SEA Games Malaysia 2017 sebesar Rp35 miliar. Terdiri dari Rp30 miliar dari Kemenpora dan Satlak Prima Rp5 miliar. (sumber gonews)
 
Setelah lebih dari setahun berakhirnya Asian Games 2018, kasus-kasus tersebut belum mendapat penuntasan dari aparat penegak hukum apakah sudah berakhir atau dihentikan? Bila belum ada kepastian hukum maka kasus-kasus tersebut bisa menjadi ranjau bagi kepengurusan baru KOI di bawah pimpinan RSO. Ranjau ini bisa meledak dan mengganggu kinerja KOI. Kalau pun personil pengurus KOI 2019 – 2023 tidak ada yang tersangkut namun ledakan ranjau ini akan menyita pikiran, tenaga dan waktu. Yang lebih parah lagi akan menjadi pemicu ketidakpercayaan publik pada KOI.

Memang ngeri-ngeri sedap RSO menerima warisan dari Erick Thohir. RSO sendiri merasa miris dengan permasalahan hukum yang terjadi di dunia olahraga nasional. Dia pun menegaskan KOI di bawah pimpinannya akan membuat terobosan agar kasus-kasus hukum tak lagi menjerat stakeholder olahraga nasional. Termasuk tentunya meniti jalan membersihkan ranjau peninggalan rezim lama. ***

* Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id dan Ketua Umum Siwo PWI Pusat

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH