logo

Mempersiapkan Transportasi di Ibukota Baru NKRI

Mempersiapkan Transportasi di Ibukota Baru NKRI

12 Oktober 2019 16:41 WIB

SuaraKarya.id - Oleh : Djoko Setijowarno*

Tulisan Erik Illman dari Charles University dalam Reason for Relocating Capital Cities and Their Implications tahun 2015, menyebutkan ada lima tujuan alasan pemindahan ibukota negara, yaitu pembangunan bangsa, penyebaran pembangunan regional, masalah ibukota sebelumnya, mitigasi ancaman pemberontak, dan keputusan pemimpin.

Pertama, pembangunan bangsa (national building purposes). Ibukota adalah simbol yang kuat. Dengan memindahkan ibukota yang dibangun khusus untuk tujuan tersebut, maka negara tersebut akan dapat memperkuat identitas nasional negara tersebut, menyelesaikan kecemburuan daerah, dan mengekspresikan kualitas seperti agama, etnis, atau ideologi. Kota-kota tersebut mampu menyatukan bangsa dan menjadi objek kebanggaan nasional.

Kedua, penyebaran pembangunan regional (spread of regional development). Dalam sebuah negara maju yang tidak merata penyebaran pembangunannya, dapat memindahkan ibukotanya ke wilayah terbelakang. Kehadiran ibukota menurut teori pertumbuhan pusat, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

Ketiga, masalah ibukota sebelumnya (issues of the (previous) capital city). Sebuah ibukota harus berfungsi dan menjadi kota yang layak ditinggali. Jika sebuah kota menghadapi masalah seperti banjir, orang miskin, infrastruktur, kelebihan penduduk atau populasi. Hal itu mempengaruhi fungsi pemerintah, sehingga pemerintah terpaksa memindahkan ibukota ke kota lain.

Keempat, mitigasi ancaman pemberontak (mitigation of the thread of insurrection). Hal ini biasa terjadi pada negara-negara non demokratis. Bahaya pemberontakan lebih besar di ibukota karena semakin dekat dengan massa, semakin besar pengaruhnya. Dengan memindahkan ibukota jauh dari pusat populasi ke daerah yang lebih sedikit populasi, rezim dapat mengurangi atau secara virtual mengurangi risiko pemberontakan.

Kelima, keputusan pemimpin (decision of the leader). Ini bukan alasan semata, melainkan faktor penentu. Di beberapa relokasi ibukota, pemimpin memainkan peran yang sangat penting. Perpindahan itu merupakan ide pemimpin, dan dia sendiri yang melaksanakan ide itu. Bahkan untuk beberapa alasan, relokasi tidak akan pernah terjadi tanpanya. Hal ini hanya berlaku untuk negara yang relatif tidak demokratis.

Dari kompilasi berbagai sumber, terdapat 19 negara yang telah memindahkan ibukota negaranya. Ada tiga negara yang sedang berproses, yakni Korea Selatan, Iran dan Indonesia. Negara yang berhasil memindahkan ibukota negaranya adalah Amerika Serikat, Australia, India, Rusia, Turki, Brazil, Belize, dan Jerman. Negara yang relatif berhasil, yaitu Nigeria, Kazakhtan, Malaysia dan Myanmar. Negara yang gagal adalah Tanzania, Pantai Gading dan Malawi. Negara yang kurang berhasil Pakistan.

Lantas, bagaimana dengan perkembangan otonomi daerah dikaitkan dengan perpindahan ibukota negara. Perkembangan terkini di 18 provinsi dan kabupaten baru yang terbentuk sejak 2012 belum memuaskan. Salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Perhatian khusus harus diberikan pada Kab. Mahakam Ulu agar sejajar dengan daerah lainnya. Faktor aksesibilitas yang masih terbatas menyebabkan daerah ini kurang berkembang perekonomiannya. Kendati dilewati jalan pararel perbatasan Kalimantan, belum dapat meningkatkan mobilitas warga. Konektivitas dan integrasi antara prasarana dan simpul transportasi, seperti jalan nasional, jalan pararel perbatasan, bandara udara, pelabuhan sungai belum terwujud. Apalagi sarana transportasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan simpul transportasi masih jauh dari harapan.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dalam menyusun rancangan dan pembahasan-pembahasannya, seyogyanya melibatkan penuh pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Dalam hal ini Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, agar bisa mendapatkan masukan dan pertimbangan yang pas.

Terkait hal tersebut, perlu menyatukan visi, bahwa daerah penyangga juga harus ditata dan dikembangkan yang selaras dengan bentuk atau model pengembangan ibukota baru NKRI, baik prasarana maupun sarananya. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Salman Lumuindong, Kadishub. Provinsi Kalimantan Timur, jangan sampai kondisi daerah-daerah kabupaten/kota saat ini masih tetap seperti saat ini dikala ibukota negara selesai dibangun (Kompas, 25 September 2019). Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Paser Penajam Utara, dan Kab. Kutai Timur merupakan wilayah yang aktivitasnya nanti akan bersinggungan langsung dengan wilayah calon ibukota baru itu.

Mungkin perlu ada insentif atau alokasi ekstra anggaran buat daerah untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut. Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan aspek sosial bagi masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha bidang transportasi di Kalimantan Timur atas konsep yang dirumuskan. Juga penyegaran aparatur sipil negara di daerah khususnya yang berkaitan dengan transportasi supaya memiliki visi yang sama.

Sosialisasi atau kampanye program-program yang akan diterapkan harus dilaksanakan sejak awal. Demikian pula halnya penyegaran ASN daerah harus dimulai sejak dini. Pembimbingan teknis, monitoring dan evaluasi hendaknya diselenggarakan setiap tahun.

Cara pandang membangun transportasi di ibukota negara NKRI seyogyanya diperuntukkan kebutuhan mobilitas manusia bukan demi kepentingan kendaraan pribadi. Transportasi umum menjadi tulang punggung atau backbone sistem transportasi di ibukota baru NKRI. Transportasi umum dengan pilihan moda bus maupun kereta harus terintegrasi dengan fasilitas kendaraan tidak bermotor, yakni pejalan kaki dan pesepeda. Kepentingan disabilitas, anak-anak, wanita hamil dan lanjut usia diakomodasi. Pembangunan transportasi umum dengan pilihan teknologinya dapat dilakukan bertahap disesuaikan perkembangan dan kebutuhan.

Di Kalimantan Timur terdapat beberapa aliran sungai. Sungai merupakan prasarana transportasi pertama dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas barang dan orang. Keberadaan transportasi sungai sebagai urat nadi perekonomian tetap dipertahankan. Hingga sekarang masih memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat sepanjang sungai tersebut. Aliran Sungai Mahakam yang terpanjang di Kalimantan (900 kilometer), melintasi Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur dan Kota Samarinda. Arus mobilitas barang dan penumpang menggunakan aliran Sungai Mahakam masih cukup tinggi.

Angkutan batubara porsinya banyak yang diangkut menggunakan Sungai Mahakam ini. Pemerintah agar ada perhatian besar kepada angkutan sungai yang masih ada saat ini. Sangat perlu modernisasi sarana dan prasarana, serta pemeliharaan alur, agar angkutan sungai tetap eksis dan berkelanjutan. Bahkan bisa sebagai daya tarik tujuan wisata. Pola subsidi dapat diterapkan untuk kapal-kapal mengangkut orang dan barang bagi keperluan hidup sehari-hari masyarakat sepanjang aliran sungai agar tetap terjaga keberlangsungannya.

Jangan terulang pembangunan Jakarta sebagai ibukota negara, kurang melibatkan wilayah pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta meningkat pesat, sementara kondisi transportasi di daerah pendukungnya tidak jauh berbeda dengan kota yang jauh dari Jakarta. Terkesan kurang diperhatikan, dampaknya muncul ketimpangan dalam banyak hal.

Transportasi cerdas, terintegrasi dan berkelanjutan (smart, integrated and sustainable transportation) adalah pilihan yang tepat untuk ibukota baru NKRI. Ibukota baru NKRI dibangun dengan semangat baru bernegara.

*Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat