logo

Rentan Disalahgunakan, TP4Pusat dan TP4D Diminta Dibubarkan

Rentan Disalahgunakan, TP4Pusat dan TP4D Diminta Dibubarkan

TP4D
12 Oktober 2019 13:30 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Umum DPP PLSFK Graceindo Sudirman Simarmata menduga ada penyalahgunaan wewenang oleh anggota TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara. Peran dan tugas anggota TP4D yang seharusnya mendorong pelaksanaan pembangunan berbagai proyek di wilayahnya jauh dari perbuatan penyelewengan dan tindak pidana korupsi diduga disalahgunakan demi memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

“Untuk satu proyek yang sudah kami laporkan ke Kejari Jakarta Utara penyalahgunaan kewenangan itu diduga telah terjadi. Yaitu pada proyek pemagaran aset Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Sudirman Simarmata di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Sudirman berharap Aswas Kejati DKI dan Jamwas Kejaksaan Agung mencari tahu dan memastikan apakah terlibat atau tidak anggota TP4D dalam kasus dugaan korupsi pemagaran aset Pemprov DKI tersebut. “Kalau ternyata ada oknum anggota TP4D Kejari Jakarta Utara terlibat dalam kasus penyimpangan pelaksana pembangunan berbagai proyek harus dijatuhi sanksi atau bahkan dibawa ke pengadilan. Itu ternyata perbuatan yang sangat memalukan bertugas mengamankan pembangunan, namun kenyataannya justru menggerogoti. Pagar makan tanaman itu,” ujar Sudirman.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga sependapat dengan DPP PLSFK Graceindo tentang TP4D dan TP4P. MAKI malah dengan tegas meminta TP4D dan TP4Pusat yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dibubarkan.

MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi berkaca pada kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang menjerat Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta Eka Safitra dan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono.

Kedua jaksa itu diduga menerima suap ratusan juta rupiah untuk memuluskan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal Eka Safitra merupakan anggota TP4D yang seharusnya mengawasi proyek tersebut agar tidak terjadi korupsi.    “TP4D dan TP4  lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan," kata Koordinator MAKI Boyamin.

Menurut, tugas pokok kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Dengan demikian akan terjadi konflik kepentingan jika kejaksaan justru masuk suatu kegiatan pemerintah termasuk tender proyek yang berpotensi terjadinya korupsi.  “Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” tegasnya.

TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4 dan TP4D. Oleh karena terdapat oknum-oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

Kasus OTT Yogya dan Solo oleh KPK adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI adanya dugaan nakal oknum jaksa di TP4D. Di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan desa dengan keuntungan 35 persen,” katanya.

Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya. “Kami meminta Kejagung untuk bubarkan TP4Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4/TP4D menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” tegasnya.

KPK menetapkan Jaksa di Kejari Yogyakarta yang juga anggota TP4D Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang PUPKP Kota Yogyakarta TA 2019. Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan lembaga antikorupsi terhadap Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana.

Namun demikian, Jamintel Kejaksaan Agung Yan Maringka berpendapat hanya segelintir saja oknum jaksa anggota TP4D yang mau menyalahgunakan wewenangnya. Dia menilai lebih banyak manfaat TP4D dan TP4Pusat bagi pembangunan daripada merugikan pembangunan.

 

Editor : Azhari Nasution