logo

Pemagaran Aset Pemprov DKI Diduga Sarat Penyimpangan

Pemagaran Aset Pemprov DKI Diduga Sarat Penyimpangan

Kejari Jakarta Utara
12 Oktober 2019 13:26 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pembangunan pagar tanah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di delapan titik di wilayah Kota Administratif Jakarta Utara di antaranya di Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok dan Kelapa Gading dididuga sarat penyimpangan hingga merugikan keuangan Pemkot Jakarta Utara/Pemprov DKI/negara.

Tidak hanya kualitas kedelapan titik proyek pemagaran itu jauh rendah dari kualitas atau volume bangunan yang disepakati, terdapat juga terdapat dugaan penciutan luas/panjang proyek yang dikerjakan. Ironisnya lagi, ada pula dugaan keterlibatan anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Sebab, pelaksanaan proyek pemagaran tersebut diawasi langsung TP4D Kejari Jakarta Utara.

Namun sejauh ini tidak ada dilakukan tindakan anggota TP4D Kejari Jakarta Utara. Penyimpangan diduga dibiarkan berlangsung atau berlalu tanpa peduli telah terjadi penyimpangan kerugian negara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, Siswanto, yang berusaha dimintai tanggapan atas kasus dugaan korupsi tersebut tidak bersedia memberi penjelasan. "Silakan hubungi Kasi Intel," ujarnya baru-baru ini.

Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara Rido Setiawan yang berusaha dikonfirmasi lewat telepon genggamnya tidak merespon. Namun sebelumnya dia mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan DPP PLSFK Graceindo terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Bahkan sudah dibentuk tim untuk mencari tahu apakah laporan dugaan korupsi yang disampaikan Graceindo tersebut benar adanya atau tidak berdasarkan fakta.

“Kami teliti dulu di lapangan,” demikian Rido. Bahkan dia berjanji akan menjawab laporan Graceindo. Namun belakangan, Rido mengelak memberi penjelasan hingga pihak Graceindo bertanya-tanya ada apa dibalik perubahan sikap Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara tersebut.

Dalam laporan Graceindo disebutkan, banyak sekali penyimpangan dilakukan pada pelaksanaan pemagaran aset Pemprov DKI Jakarta tersebut. Dicontohkan, dalam kontrak disebutkan pagar dibangun dengan terlebih dulu membuat lantai dasar pagar. Kenyataannya lantai tidak dibuat, melainkan dijejalkan batu kali atau dilakukan pengurugan pasir urug sebelum pondasi.

Terdapat juga pemindahan beberapa titik proyek pemagaran tersebut. Ini pun tidak didukung adendum. Panjang proyek pagar yang di titik lama dengan yang di titik baru pun tidak diuraikan/laporkan secara jelas. “Jadi, selain tidak ada addendum, ada dugaan telah terjadi penciutan panjang pagar pada titik pemagaran yang baru itu sehingga tentu saja menimbulkan kerugian negara,” ujar Ketua Umum DPP PLSFK Graceindo, Sudirman Simarmata.

Editor : Azhari Nasution