logo

Penyidik Jebloskan Ke Tahanan ASN Yang Diduga Korup

Penyidik Jebloskan Ke Tahanan ASN Yang Diduga Korup

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH
08 Oktober 2019 21:28 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjebloskan ke dalam tahanan tersangka pelaku kasus korupsi yang statusnya Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan  Kepulauan Selayar, Selasa (8/10/2019).

Hal itu diungkapkan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Dr Mukri SH MH di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Lewat siaran persnya, Mukri menyebutkan oknum ASN itu berinisial ASY yang menjabat selaku PPK pada pembangunan pasar rakyat Bone Tahun Anggaran. 2015 yang dianggarkan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 5 miliar. Penyidik juga telah diketemukan kerugian negara atas perbuatan tersangka tersebut berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Jaksa penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sementara itu, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong yang telah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaaan tindak pidana korupsi kegiatan Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 diputuskan untuk menetapkan R alias RS, Direktur Utama PT PIM dan tersangka. Sedangkan IK, status ASN atau selaku PPK pada proyek kegiatan tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka pula.

Dalam siaran pers Kapuspenkum Kejaksaan Agung, proyek normalisasi Sungai Malawili menggunakan anggaran sebesar Rp 5.250.000.000. Kontraktor pemenang lelang PT PIM dengan nilai kontrak yang dimenangkan sebesar Rp 3.998.307.000. Pemborong tersebut wajib menyelesaikan proyek selama 45 hari kerja semenjak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017.

PT PIM telah melaksanakannya sehingga menerima pembayaran 100 persen atas persetujuan dari PPK. Namun belakangan diketemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai antara volume dan kualitas pekerjaannya, yakni terdapat kerusakan di beberapa titik pekerjaan, mutu beton tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan terdapat kekurangan volume dalam pekerjaan pemasangan batu. Atas penyimpangan itu diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.349.371.000.

Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat penyidik dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo. pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Editor : Azhari Nasution