logo

Infrastruktur Jalan Di Papua Membuka Keterisoliran

Infrastruktur Jalan Di Papua Membuka Keterisoliran

06 Oktober 2019 13:20 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Djoko Setijowarno*

Pembangunan infrastruktur jalan di Papua sangat diperlukan sekali untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Jaringan jalan ini dibangun sebagai upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan menurunkan harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman. Kendala utama pembangunan Trans Papua adalah faktor keamanan. Setelah jaringan jalan terbangun, perlu segera diikuti layanan bus perintis dan simpul transportasi untuk meningkatkan mobilitas.

Selain daratan, wilayah Papua ada juga yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi air dan udara, hingga menembus ke setiap distrik atau desa yang berada di pedalaman dan pegunungan. Transportasi air, seperti wilayah di Kab. Asmat, Kab. Mappy, Kab. Merauke, Kab. Boven Digul. Sementara transportasi udara melayani di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Ilaga, Kab. Nduga, Kab. Yakuhimo, Kab. Wamena, Kab. Jayawijaya.

Ada Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memberikan kewenangan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk (1) memberikan bantuan teknis kepada Pemprov Papua dan Papua Barat dalam menyusun RTRW Provinsi Papua dan Papua Barat, dan (2) memberikan dukungan kepada Pemprov. Papua dan Papua Barat dalam membangun infrastruktur dasar wilayah, yang meliputi prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, pusat-pusat permukiman penduduk, membuka isolasi derah, dan membangun prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan prasarana  air minum, sanitasi, drainase dan air limbah sesuai dengan Rencana Induk.

Jaringan jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km, di Provinsi Papua Barat 1.070,62 kilometer (24,7 persen) dan di Provinsi Papua 3.254,45 kilometer (75,3 persen). Panjang jalan di Provinsi Papua Barat 10.453,22 kilometer. Dari Panjang itu, jalan nasional 1.265,24 kilometer (12,1 persen), jalan provinsi 2.309,64 kilometer (22,1 persen) dan jalan milik kabupaten/kota 6.878,34 (65,8 persen). Sementara jaringan jalan di Provinsi Papua sepanjang 18.497,37 kilometer, terdiri dari 2.639,79 kilometer jalan nasional (14,4 persen), 2.958 kilometer jalan provinsi (15,9 persen) dan 12.899,58 kilometer jalan kabupaten/kota (69,7 persen).

Pembangunan jaringan jalan Trans Papua di Provinsi Papua lebih panjang daripada di Provinsi Papua Barat. Untuk jalan Trans Papua sepanjang 3.267,92 kilometer yang terbagi atas ruas jalan Kwatisore - Nabire 203,32 kiloemter, Nabire - Wagete – Enarotali 275,50 kilometer, Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena (Usilimo) 513,40 kilometer, Wamena – Elelim – Jayapura 585,00 kilometer, Kenyam – Dekai 284,30 kilometer, Wamena – Habema – Kenyam – Mumugu 284,30 kilometer, Dekai – Oksibil 231,60 kilometer, Oksibil – Waropko 135,01 kilometer, Waropko - Tanah Merah – Merauke 533,06 kilometer, Wagete – Timika 222,43 kilometer. Sementara untuk jalan lintas perbatasan, yakni ruas jalan Yetti - Ubrub - Towe Hitam – Oksibil 313,74 kilometer. Ada pula jalan menuju lintas batas sepanjang 92,83 kiloemeter, yaitu ruas jalan Hamadi - Holtekamp - Koya – Skouw (Batas dengan Papua Nugini) 51,83 kilometer, Mindiptanah – Kombut 41 kilometer.  Sementara itu di Papua Barat dibangun jalan Lingkar Sorong-Pelabuhan Arar sejauh 36,6 kilometer.

Ada sejumlah ruas jalan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang belum terhubung sepanjang 492 kilometer. Di Provinsi Papua Barat sepanjang 85,5 kilometer, yaitu Manokwari – Kambuaya – Sorong 13,5 kilometer dan Nabire – Windesi – Manokwari 72 kilometer. Sedangkan di Provinsi Papua sepanjang 407,4 kilometer yang tersebar di enam ruas jalan, yaitu Wagete – Timika 7,1 kilometer, Wamena – Mulia – Ilaga – Enarotali 127,2 kilometer, Kenyam – Dekai 167 kilometer, Waropko – Oksibil  41,3 kilometer, Dekai – Oksibil 3 kilometer, dan Jayapura – Elelim – Wamena 61,8 kilometer.

Pembangunan di Papua juga kerap mengalami keterlambatan dalam progresnya, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan cuaca yang selalu berubah-ubah (hujan), kondisi medan atau kontur tanah di lapangan yang berbeda-beda, keberadaan material yang sulit didapat (contohnya batu kerikil didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah), dan keamanan yang kurang kondusif. Disamping itu, masih ada permasalahan lain, yaitu sulitnya pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan hal yang cukup kruisial. Memerlukan pendekatan sosiologi dan kultur dengan tokoh masyarakat adat setempat.

Setelah jaringan jalan ini terhubung dalam upaya untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, perlu didioperasikan sarana transportasi umum. Paling mudah memberikan program angkutan perintis. Merauke-Boven Digul yang pernah dilayani dengan bus Perintis cukup membayar Rp 300 ribu. Namun dengan kondisi jalan yang rusak, layana bus perintis dihentikan sementara waktu. Sebagai penggantinya dilayani dengan taksi bertarif Rp 600 ribu – Rp 700 ribu per orang. Apabila menggunakan pesawat terbang bisa mencapai Rp 900 ribu. Harapan jalan Merauke-Boven Digul membaik dan bisa beroperasi bus perintis sangat membantu warag di Papua Selatan bermobilitas dengan tarif murah.

Layanan ke transportasi umum ke perbatasan Papua Nugini juga sudah diselenggarakan. Ada layanan bus perintis setiap hari pulang pergi dari Jayapura ke Skow dan Merauke ke Sota. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow dan PLBN Sota sudah menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Papua. PLBN Sota sedang proses pembangunan, sementara PLBN Skow sudah selesai dibangun beberapa tahun lalu. Hendaknya, jaringan jalan yang sudah terbangun dan sudah bisa menghubungkan antar kota, diberikan layanan bus perintis.

Di Papua juga sudah ada layanan operasi bus komersial jarak jauh dengan perjalanan sekitar 8 jam, yakni rute Jayapura – Sarmi. Dilayani pagi dan malam hari, cukup aman rute ini dan peminatnya juga cukup tinggi.

Teruslah membangun infratruktur jalan untuk membuka keterisolasian dan memudahkan mobilitas barang dan masyarakat sebagai upaya menuju Papua yang lebih sehat dan sejahtera di masa mendatang.

*Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Editor : B Sadono Priyo