logo

Ada Apa Dengan Demo?

Ada Apa Dengan Demo?

30 September 2019 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
 
Sebulan terakhir setidaknya ada dua demo yang gaungnya berdampak signifikan terhadap stabilitas sospol dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi-politik dan politik- ekonomi dalam negeri. Yang pertama adalah demo berbau SARA dengan setting kasus Papua dan yang kedua adalah demo masif sepekan kemarin yang melibatkan mahasiswa dan STM. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga iklim kondusif agar sisa waktu sampai akhir 2019 perekonomian tetap bisa tumbuh 5,1 persen.

Meski demikian, diakui bahwa target pencapaian tersebut tidaklah mudah terutama dikaitkan dengan kondisi internal dan juga eksternal. Selain lain, ancaman resesi global juga tidak bisa dipandang remeh, terutama hal ini dikaitkan dengan perlambatan ekonomi global dengan berbagai faktor pendukung terutama gejolak konflik, baik bilateral dan multilateral.
 
Kajian tentang demo yang pertama memberikan gambaran betapa isu tentang Papua di era kekinian masih sangat strategis dan tentunya sangat sensitif. Argumen yang menjadi pertimbangan adalah perhatian dunia internasional terhadap Papua dan tentu tidak bisa terlepas dari eksistensi pertambangan yang ada di Papua, termasuk tentunya keberadaan PT Freeport yang mendapat hak pengelolaan tambang di Papua melalui kontrak karya dalam durasi waktu cukup lama. Bahkan, isu kepemilikan saham yang melibatkan para elite politik juga sempat memicu kontroversi dan perdebatan. Oleh karena itu, isu Papua diyakini masih sangat strategis dan cenderung sensitif sehingga pemerintah harus dapat menjaga situasinya secara kondusif. Setidaknya, pelajaran dari kasus Timor Timur harus dikaji ulang agar kejadian serupa tidak terulang di Papua dan karenanya beralasan jika pemerintah menutup dialog yang arahnya adalah referendum.
 
Kajian demo yang kedua tidak bisa terlepas dari kemarahan publik akibat pelaksanaan demokrasi dengan perwakilan di wakil rakyat yang dianggap kurang menyerap aspirasi rakyat. Setidaknya argumen yang mendasari adalah revisi UU KPK dan RUU KUHP yang dianggap memicu kontroversi dan berbalut sejumlah pasal karet. Ancaman pasal karet memang bisa sangat krusial jika kasusnya melibatkan tokoh – petinggi yang ada di republik ini sehingga beralasan jika kemudian muncul cibiran tentang hukum yang tajam ke bawah dan tumpol ke atas. Persepsian tentang hukum tersebut tentu tidak terlepas dari pemberlakuan sejumlah pasal karet sehingga kekuatan hukum bisa ditarikulurkan sesuai kepentingan sesaat. Dari realita tersebut maka berlasan jika kemudian mahasiswa  turun ke jalan menentang ketidakadilan demokrasi yang terjadi dan hasilnya pemerintah bertekad menunda pengesahan sejumlah perundangan yang ditentang publik.
 
Terlepas dari tudingan pemerintah bahwa kedua demo masif yang terjadi di September ini ditunggangi pihak lain, pastinya, pemerintah harus tetap proaktif melihat persoalan yang berkembang. Jangan sampai persoalan yang ada justru dialihkan dengan mencari kambing hitam sementara penyelesaian kasusnya justru dibiarkan mengambang. Padahal jika ini terus dibiarkan maka ancamannya akan ‘meledak’ di suatu saat. Kasus Timor-Timur sekali lagi harus menjadi pembelajaran dan peristiwa Mei 1998 juga harus dikaji secara mendalam agar semua persoalan kebangsaan tidak disepelekan. Setidaknya kasus Novel Baswedan, Munir, Marsinah, Udin, penculikan aktivis mahasiswa pada Mei 1998 dan berbagai kasus lain sampai saat ini masih tidak jelas dan pemerintah tidak berusaha untuk mencari penjelasan dan menyelesaikan masalahnya. Padahal, semua persoalan itu akan menjadi ancaman stabilitas sospol dan mungkin akan ‘meledak’ suatu saat nanti. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo