logo

Pengamat: Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Kekhawatiran DPR Dan Pemerintah

Pengamat: Revisi UU KPK Sebagai Bentuk Kekhawatiran DPR Dan Pemerintah

Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto
22 September 2019 16:14 WIB
Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - JAKARTA: Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies (CPPS) Institut STIAMI Jakarta, Bambang Istianto mengungkapkan, desain lama dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diimplementasikan oleh KPK mulai jilid 1 hinngga jilid 4 dinilai membawa efek sangat dahsyat dalam penegakan hukum di Indonesia. Eksekutif dan legeslatif dilumat oleh buah tangannya sendiri.

“Akibatnya dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002 itu banyak anggota lgislatif dan eksekutif, bahkan sudah ratusan kepala daerah masuk jeruji besi dengan adanya penerapan UU tersebut. Kami menilai ada lompatan yang cukup signifikan pascaditerapkannya UU KPK tersebut,” ujar Bambang kepada wartawan, Minggu (22/9).

Menurut Bambang, Revisi UU KPK yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah sebagai bentuk kekahwatiran kedua lembaga tersebut. Sebab, dalam beberapa poin yang direvisi sangat jelas sekali bahwa kewenangan KPK ke depan tidak lagi sebagai lembaga independen, melainkan sebagai lembaga di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Bambang menilai, revisi UU tersebut sebagai upaya untuk menjikakkan KPK oleh persekutuan antara DPR dan Presiden. Sebab dalam perspektif kepentingan publik desain KPK yang lama lebih perform dan sakti untuk memberantas korupsi dibandingkan dua lembaga hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian.

“Terlebih, ketua KPK terpilih dari kepolisian. Ini menandakan bahwa kepolisian sendiri sudah tidak percaya diri terhadap lembaganya. Kalau lembaga kepolisian iu sendiri memiliki integritas yang tinggi dalam penegakkan hukum, kami kira tidak perlu adanya KPK,” sindir Bambang.

Terkait dengan revisi UU KPK, Bambang berpendapat bahwa saat ini rakyat lebih cerdas dalam menyikapi arak kebijakan pemerintah maupun DPR. “Tinggal persepsi rakyat saja, untuk hajar korupsi dengan gaya soft dan adem ayem atau mau pilih yang keras tapi elegan. Kalau melihat poin revisi UU KPK yang disepakati antara DPR dan Pemerintah kami memprediksi  penegakkah hukum di KPK akan lembek dan mandul,” ujar dosen pascasarjana ini. **

Editor : Markon Piliang