logo

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Advokat Berinisial IMT

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Advokat Berinisial IMT

advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
17 September 2019 21:56 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dari Polda Metro Jaya atas nama advokat yang menjadi tersangka berinisial IMT.

Hal itu dibenarkan Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi SH MH di Jakarta, Selasa (17/9/2019). Surat  SPDP bernomor: B/4650/IX/RES.1.18.2019/Ditrekimum tanggal 6 September 2019 tersebut merupakan pemberitahuan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sejak 6 September 2019 telah melakukan  penyidikan dugaan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik dengan tersangka IMT.

Namun Nirwan Nawawi mengaku belum tahu secara detil atas kasus pengacara itu. Termasuk jaksa Kejati DKI yang menanganinya lebih lanjut belum diketahui secara pasti. Hanya SPDP kasus tersebut telah diterima secara pasti oleh pihaknya. “Sudah diterima SPDP itu, tidak salah lagi,” ujarnya.

Dalam SP.Sidik/4077/IX/2019/Direskrimum tersebut, tersangka IMT dipersalahkan melanggar pasal 317 KUHP, pasal 310  KUHP dan pasal 311 KUHP terkait peristiwa pada 12 Oktober 2017 di Jakarta Selatan dengan pelapor Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.

Tersangka IMT yang berusaha dikonfirmasi soal SPDP terkait kasusnya, tidak berhasil. Sementara itu, advokat senior Hartono Tanuwidjaja mengaku baru tahu kalau penyidikan Laporan Polisi yang dilakukan sekitar dua tahun lalu  terhadap IMT sudah memasuki tahap  penyidikan  sesuai SPDP dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Pplda Metro Jaya.

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik hingga  IMT dilaporkan ke polisi terjadi menyusul IMT mengirim surat ke Kompolnas Nomor: 092/LRT-TNP/VIII/17 tanggal 22 Agustus 2017. Isinya tentang permohonan transparansi penanganan perkara pidana. Surat tersebut mendapatkan respon yang baik dari komisi bersangkutan, terbukti Kompolnas telah menyurati Polda Metro Jaya pada 31 Agustus 2017.

Dalam surat IMT ke Kompolnas intinya menyatakan kecewa lantaran surat-suratnya yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ibarat siang dan malam dengan surat ke Kompolnas. IMT menyebut,  surat-suratnya malah dijadikan bahan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Polda Metro Jaya No:S.Tap/430/VIII/2017/Ditreskrimum (SP-3) tanggal 28 Agustus 2017 atas Laporan Polisi No: LP/2166/VI/2014/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 11 Juni 2014.  Dalam LP tersebut IMT sebagai pelapor dan Hartono Tanuwidjaja serta Miko Suharianto sebagai terlapor.

Menanggapi surat tersebut IMT mengatakan, diterbitkannya SP-3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya selaku penyidik diasumsikan enggan/anti dikritik kinerjanya. Padahal banyak hal yang belum dilakukan untuk membuat terang perkara yang dilaporkannya. “Saya menduga, SP-3 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut merupakan bentuk diskresi penyidik Polda Metro Jaya yang sudah dikonversi menjadi rupiah, mengingat selama ini banyak diskresi-diskresi yang dibuat penyidik telah dikonversi menjadi rupiah.” Demikian IMT. Akibatnya, Hartono  melaporkan IMT ke Polda Metro Jaya.

Advokat Hartono Tanuwidjaja  menyesalkan perkataan dan tindakan  IMT tersebut, karena  seharusnya tidak usah  berkata begitu, karena dia belum tentu bisa membuktikan sangkaannya. Akhirnya kasusnya pun disidik dan setelah penyidik menghadirkan ahli bahasa Dr Ari Andiasaisa SE dari Kemendikbud, akhirnya dinyatakan bahasa dalam surat IMT ke Kompolnas bermakna fitnah dan pencemaran nama baik. "IMT  enggak benar,  kita kan sama-sama  advokat/penegak hukum,  kok dia seenaknya menuduh begitu. Saya berharap polisi jangan diam dalam hal ini, karena kasusnya tak hanya menyangkut saya tetapi juga polisi. Apakah benar selama ini polisi menerima setoran, upeti atau apapun istilahnya, silakan  dibuktikan IMT di pengadilan. Kalau ternyata hanya isapan jempol belaka, ya dia harus mempertanggung jawabkannya secara hukum,” ujar Hartono Tanuwidjaja.

Editor : B Sadono Priyo