logo

Kepala BPKAD Kabsor Jelaskan Kembali, Aset Daerah Masih Didata

Kepala BPKAD Kabsor Jelaskan Kembali, Aset Daerah Masih Didata

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD),Kabupaten Sorong, Ari Wijayani SE.MM (kanan)/ Foto:skid (Yacob Nauly)
16 September 2019 23:53 WIB
Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id -  AIMAS:Kepala Badan Pengelola Keuangan  dan Aset Daerah  (BPKAD) Kabupaten Sorong (Kabsor), Ari Wijayanti SE. MM, Senin (16/9/2019) di halaman  kantor bupati,  menjelaskan kembali terkait  aset daerah yang  masih dikuasai pensiunan aparat sipil negara di kabupaten ini.

Aset  daerah khusus rumah dinas, areal  dan bangunan diklat, rumah sakit juga lainnya, hingga kini masih didata oleh petugas yang ditunjuk. Berapa yang sudah sertifikat, berapa yang sudah dipindahtangankan dan sebagainya, itu masih didata.

“Kami masih mendata berapa banyak rumah dinas dan aset Pemda Kabupaten lainnya yang masih ada di Kota Sorong. Setelah  dicatat kemudian Bupati  Kabupaten  Sorong akan  menentukan sikap sesuai aturan pemerintah, yang berlaku,”kata Ari Wijayanti .

Menyangkut areal dan sejumlah gedung  diklat yang  berlokasi  di Kota Sorong, sudah ada komitmen Wali  Kota, Lambertus Jitmau  dalam bentuk  dikonvensasikannya  dengan  sejumlah nilai uang.

“Jadi mengenai hal itu benar dijanjikan oleh wali kota sendiri pada pertemuan beberapa waktu lalu di Kota Sorong. Jadi kalau sudah janji,  ya harus dipenuhi janjinya,”kata  Wijayanti.

Khusus untuk  Areal dan Gedung Diklat di Kota sorong saat ini, dimasukkan dalam utang dan piutang bagi dua pemerintah  daerah ini.  Untuk  Kota Sorong sebagai utang dan  sebaliknya di  Kabupaten sudah masuk di  dokumen  piutang daerah.

Sejumlah penghuni  rumah-rumah  dinas  milik daerah di Kota Sorong yang adalah milik Pemda Kabupaten Sorong,mengatakan,  sudah dimiliki sejak Bupati sebelumnya.

“Yang kami  tahu rumah-rumah ini dahulu memang milik Pemkab Sorong, namun karena kami sudah mendapat surat kepemilikan resmi dari pemerintah. Maka, jelas  rumah kami bukan lagi milik Pemda Kabupaten Sorong, tapi sudah menjadi hak milik kami,”kata Simon, salah satu pemilik rumah  yang dahulunya adalah aset Pemda Kabupaten Sorong.

Dikatakan, orang tuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sorong dan akhirnya pensiun. Lalu, kemudian rumah  dinas itu diserahkan  kepada orang tuanya.

“Kami berharap Pemda Kabupaten Sorong tidak menghianati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah atau pimpinan terdahulu. Maksudnya, kalau pemerintah daerah sebelumnya sudah menghibahkan rumah dinas itu kepada  mantan pegawainya, jangan  lagi pimpinan daerah saat ini  membatalkan  putusan sebelumnya tersebut,”kata Simon.

Beberapa pakar hukum di kota Sorong, mengingatkan bahwa aset negara itu tak bisa dihibahkan kepada pegawai yang sudah pensiun. Karena, logikanya  PNS/ASN saat ini di mana harus  tinggal untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. ***