logo

KPK Ultimatum Sjamsul Nursalim dan Istri Bakal Dimiskinkan?

KPK Ultimatum Sjamsul Nursalim dan Istri Bakal Dimiskinkan?

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif
12 Juni 2019 11:51 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istri Itjih Nursalim dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI. Jika terus menerus bersembunyi dan buron, maka akan disidang in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa. Mereka  pun bakal dimiskinkan karena bakal dijeratkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan Sjamsul dan istri yang sudah dijerat sebagai tersangka menyerahkan diri ke lembaga antirasuah. Febri mengatakan, dalam waktu dekat penyidik akan memanggil keduanya. "Proses penyidikan perlu kita lakukan, nanti dibutuhkan pemanggilan tersangka maka akan dipanggil, jadi kita belum bisa bicara soal seseorang menjadi buronan sebelum dipanggil," ujar Febri di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Febri mengatakan, sebelum proses pemanggilan dilakukan, pihak lembaga antirasuah belum bisa berbicara apakah akan menetapkan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron kepada keduanya. "Dan ketika seseorang dipanggil datang, dia tidak bisa dikategorikan misalnya sebagai DPO, atau red notice, atau yang lain-lainnya," kata Febri.

Sjamsul dan Itjih sendiri tercatat sudah empat kali dipanggil penyidik KPK namun mangkir. "Sekali lagi KPK ingin menyampaikan bahwa pilihan KPK banyak, tapi untuk yang pertama ini cukup yang ada sekarang mekanisme Pasal 2 dan Pasal 3 karena itu kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif," kata dia.

Febri mengingatkan penasihat hukum Sjamsul Nursalim agar turut membantu KPK dalam menghadirkan bos PT Gajah Tunggal. Tbk dan sang istri untuk dimintai keterangan di KPK. "KPK akan menjalankan dulu proses penyidikan ini. Nanti kita lihat, kami berharap juga bagi pihak-pihak lain, memiliki itikad baik terutama tersangka ya, dan juga kuasa hukum dari tersangka, agar membantu proses hukum ini bisa dilakukan secara maksimal," kata Febri.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang divonis 15 tahun penjara akibat telah memperkaya Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun.

Wakil Ketua  KPK  Laode Muhammad Syarif menambahkan bahwa  pihaknya tak ragu menjerat pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim dengan pasal TPPU. "Tidak menutup kemungkinan penggunaan Pasal TPPU," ujar Syarif. Penggunaan Pasal TPPU dilakukan demi pengembalian kerugian keuangan negara.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung, Sjamsul dan istri disebut merugikan negara Rp 4.58 triliun dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI atas BDNI. "Karena itu unit asset tracking berusaha sedemikian rupa bekerjasama dengan otoritas di luar negeri, semaksimal mungkin karena yang penting di perkara ini asset recovery," kata Syarif.

Tak hanya TPPU, KPK bahkan membuka kemungkinan untuk menjerat korporasi milik Sjamsul yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penerbitan SKL BLBI. "Pilihan KPK banyak bukan hanya TPPU, tapi juga tindak pidana korporasi kami lakukan bahkan ada Perpres yang berhubungan dengan beneficial ownership perusahaan bisa juga kita terapkan dalam kasus ini," kata Syarif.

Sjamsul dan Itjih sendiri diketahui menetap di Singapura. Meski demikian, aset dan bisnis Sjamsul menjalar di Tanah Air. Salah satunya, PT Gajah Tunggal Tbk yang memiliki anak usaha seperti PT Softex Indonesia, PT Filamendo Sakti, dan PT Dipasena Citra Darmadja. Selain itu, Sjamsul juga menguasai saham Polychem Indonesia yang sebelumnya bernama GT Petrochem. Sjamsul juga memiliki sejumlah usaha ritel yang menaungi sejumlah merek ternama seperti Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks, hingga Burger King.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukan Sjamsul dan Itjih, suami-istri itu dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman cukup berat. Belum lagi TPPU yang juga bakal dikenakan.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto
Bank Jatim