logo

Alexius Tantrajaya: Pemberi Kepastian Hukum Janganlah Permainkan Hukum

Alexius Tantrajaya: Pemberi Kepastian Hukum Janganlah Permainkan Hukum

advokat Alexius Tantrajaya SH MHum
12 Juni 2019 11:38 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah dan penegak hukum sesungguhnya berkewajiban memberikan kepastian hukum bagi setiap warga yang tengah mencari keadilan. Sayangnya kewajiban itu seringkali terabaikan akibat ulah oknum-oknum penegak hukum.

Pencarian keadilan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tidak kunjung berwujud kepastian hukum. Padahal, segala upaya telah dilakukan. Termasuk dengan menggugat pemerintah dan penegak hukum yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi warganya. Ironisnya lagi, upaya pencarian kepastian hukum melalui gugatan itu agaknya dipandang pula sebelah mata.

Terbukti, kendati sidang sudah dibuka sebanyak tiga kali, dan sudah dipanggil secara patut, pemerintah/Presiden RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI belum juga mau menghadiri gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Alexius Tantrajaya SH MHum  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,  Selasa (11/6/2019). Para tergugat tidak hadir tanpa memberikan alasan melalui kuasa hukumnya. Hal itu menyebabkan majelis hakim pimpinan Purwanto SH MH terpaksa menunda sidang hingga 2 Juli mendatang dengan memanggil kembali para tergugat disertai peringatan.

"Majelis memberikan kesempatan sekali lagi kepada para tergugat yang belum bisa hadir. Dipanggil lagi melalui surat disertai peringatan. Jika masih tidak hadir pula, sidang akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Purwanto.

Alexius Tantrajaya SH Mhum  selaku  penegak hukum tentu saja kecewa dengan ketidakhadiran  para tergugat. Dia meminta majelis hakim agar melewatkan pihak tergugat yang tidak hadir tersebut jika pada panggilan berikutnya tak kunjung dipenuhi.

Alexius Tantrajaya menggugat ke PN  Jakarta Pusat pemerintah/Presiden, Ketua DPR, Ketua KPK, Ketua Kompolnas,  Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan  Ketua Ombudsman selaku turut tergugat.

Gugatan  ketiga kalinya ini - pertama sebagai advokat/penegak hukum, kedua sebagai penasihat hukum Ny Maria Magdalena Adriati Hartono dan ke-3 sebagai advokat lagi -  karena merasa kecewa dan dilecehkan oleh para tergugat.

Berawal tahun 2008, Ny Maria melaporkan kasus pemalsuan akta waris ke Mabes Polri menyangkut warisan peninggalan mendiang suaminya, Denianto Wirawardhana, yang akan dikuasai oleh keluarga almarhum. Yang berhak atas warisan itu adalah dua anak hasil perkawinannya dengan almarhum, serta seorang anak yang bermukim di Jerman, hasil perkawinan Denianto Wirawardhana sebelumnya dengan wanita warga negara Jerman.

“Laporan itu mengendap begitu lama, dari tahun 2008 hingga 2019,  polisi belum memproses. Itu artinya, sudah 11 tahun lebih laporan digantung. Tidak jelas alasan diendapkan  laporan perihal dugaan keterangan palsu dengan terlapor Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata itu,” ungkap Alexius.

Pengendapan laporan Ny Maria dimanfaatkan para terlapor mengambil uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang disimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta Tbk sebesar Rp 9,6 miliar  serta 2  unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara.

Begitu pelaporan sempat dilakukan pemeriksaan  dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun SPDP baru dikeluarkan tanggal 29 Januari 2018 lalu atau 10 tahun kemudian. Alexius menduga, tindakan polisi melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap kasus ini tak lebih dari tindakan abal-abal.

“Karena itu, saya gugat ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar, baik sendiri-sendiri maupun patungan (tanggung renteng). Harus dibayar tunai, nggak bisa dicicil. Saya menilai, mereka telah mengingkari sumpah dan janji sebagai penegak hukum,” kata Alexius.

Oleh karena laporan Ny Maria mengendap di kepolisian, harapan Alexius tentu saja lebih tertuju ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang dikenal tidak main-main dalam menumpas kejahatan. Bahkan Tito Karnavian pernah menebar ancaman pencopotan jabatan bakal dilakukannya jika para pimpinan kepolisian setempat tidak mampu menangani kasus tersebut.

“Kalau misalnya dalam satu bulan setelah laporan nggak terungkap, ya gantilah. Ganti kapolres, dir serse, kasat serse, atau kapoldanya, berarti dia nggak bisa kerja, ditawarkan kepada yang mau, yang bisa kerja,” tegas Tito, baru-baru ini.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan, hal tersebut sudah menjadi sikapnya dalam menangani kasus yang menarik perhatian masyarakat. “Setiap ada kejadian seperti ini, ada banyak keluhan masyarakat, laporan, pasti saya akan atensi dan saya akan lakukan analisis dan evaluasi dalam rangka reward and punishment,” ujarnya.

Dia berjanji  akan push asops sebagai penganev (penganalisis dan evaluasi) lihat setiap minggu kejadian street crime berapa nih, di Polda Metro misalnya, Polres mana saja, mana yang terungkap, mana yang tidak,” tukas Tito lagi.

Bagaimana dengan laporan Ny Maria yang selama hampir 11 tahun mondar-mandir Polda Metro Jaya – Mabes Polri, tidakkah penting dinilai Kapolri? Secara perundangan  seharusnya para tergugat memberikan perlindungan hukum kepada Ny  Maria dan anak-anaknya. Tapi nyatanya, hal itu tidak pernah dilakukan. Surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan kepada para tergugat, diabaikan selama rentang waktu 11 tahun silam. “Baik kepada Presiden, kami juga berkirim surat kepada lembaga-lembaga pemerintah tersebut, yang intinya meminta perlindungan hukum terhadap Maria. Tapi, jangankan perlindungan, merespon surat kami saja tak pernah dilakukan,” papar Alexius.

Dalam perkara Ny Maria, polisi sesungguhnya  bersikap diskriminatif. Hal ini bisa dibuktikan, laporan keluarga almarhum Denianto Wirawardhana terhadap Ny Maria di Polda Metro Jaya pada 16 Nopember 2007 dengan tuduhan Maria Magdalena menguasai warisan almarhum secara sepihak dalam waktu singkat diproses Polda Metro Jaya. Ny Maria dijadikan terdakwa, tapi Tuhan adil, pengadilan menyatakan Ny Maria Magdalena tidak bersalah.

Setelah itu, Ny Maria melaporkan keluarga almarhum suaminya di antaranya Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata  ke Mabes Polri dengan laporan No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III  perihal dugaan keterangan palsu.  Soalnya, para terlapor  pada 11 Januari 2008 diduga membuat akta keterangan waris pada Notaris Rohana Frieta yang isinya menyebutkan bahwa almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah, tidak pernah mengadopsi anak, dan tidak pernah mengakui anak di luar nikah. Padahal, dari pernikahan dengan almarhum Denianto Wirawardhana, Maria Magdalena melahirkan dua anak, Randy William dan Cindy William. Semuanya tercatat di kartu keluarga, buku lahir dan akta kelahiran. Secara hukum tidak bisa terbantahkan.

“Bahkan, sebelumnya, almarhum pernah menikah dengan wanita Jerman, Gabriela Gerda Elfriede. Punya satu anak, Thomas Wirawardhana. Mereka menetap di Jerman. Sedangkan pernikahan dengan Maria Magdalena dikaruniai dua anak, yaitu Randy William dan Cindy William,” tutur Alexius. Pengadilan Jerman sendiri  sudah menjatuhkan putusan bahwa almarhum Denianto Wirawardhana harus memberikan biaya hidup anaknya itu dalam kaitannya dengan harta benda peninggalan almarhum, maka secara hukum Thomas berhak sebagai ahli waris.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto
Bank Jatim