logo

TKN: Perbaikan Gugatan BPN Ke MK Mengada-Ada, Tanpa Dasar Pemahaman Aturan UU

TKN: Perbaikan Gugatan BPN Ke MK Mengada-Ada, Tanpa Dasar Pemahaman Aturan UU

Asrul Sani. (Screenshot Youtube)
11 Juni 2019 16:19 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), Arsul Sani mengatakan perbaikan dalil gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengada-ada, tanpa dasar pemahanan aturan undang-undang (UU).

"Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," kata Arsul dalam siaran pers, Selasa (11/6/2019).

Dalam perbaikan gugatannya, BPN mempersoalkan Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah selama menjadi calon Wakil Presiden. 

Terkait hal itu, Arsul meminta BPN Prabowo-Sandi memahami Undang-undang Pemilu dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau dia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah," kata Arsul 

Di lain pihak, Arsul menekankan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Karyawan BUMN adalah yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) badan usaha yang bersangkutan. Dia menegaskan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

Menurut Asrul, pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan pemegang saham BNI Syariah adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalo calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ucap Arsul.

Arsul melanjutkan posisi Ma'ruf Amin selaku Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bukan merupakan posisi karyawan, atau direksi atau komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Sebelumnya Arsul juga menegaskan bahwa perbaikan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres tidak diatur spesifik dalam Peraturan MK. Dia mengatakan perbaikan gugatan untuk sengketa Pilpres semestinya ditolak oleh MK.

KPU: Seluruh Paslon Penuhi Syarat

Dilansir Detik.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan seluruh pasangan calon (paslon) telah memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden (wapres) kontestan Pilpres 2019.

"Prinsipnya, KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan paslon, hasilnya semua paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi, Selasa (11/6/2019).

Wahyu menyebut pihaknya telah memastikan keterpenuhan syarat tersebut. Menurutnya, hasil pengecekan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi memenuhi syarat. 

"Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 01 dan 02, itu ya semuanya memenuhi syarat. Kita pastikan semua pasangan calon itu memenuhi syarat," kata Wahyu. 

Terkait apakah KPU akan menjawab perbaikan gugatan yang diajukan tim hukum Prabowo, Wahyu menyebut pihaknya akan menjawab bila MK menerima perbaikan tersebut.

"Tergantung MK, jika MK mengizinkan perbaikan gugatan, maka akan dijawab," kata Wahyu. 

Salah Alamat

Ahli hukum tata negara, Dr Bayu Dwi Anggono, menilai dalil Tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan jabatan KH Ma'ruf Amin di dua BUMN dalam perbaikan permohonan gugatan ke MK, salah alamat 

"Harusnya ke Bawaslu lalu ke PTUN," kata Bayu seperti dikutip dari detikcom, Selasa (11/6/2019).

Menurut Bayu, hal itu sesuai dengan Pasal 466 sampai dengan pasal 471 UU Pemilu. 

Pasal 466 menyebutkan, 'Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.'

Adapun Pasal 470 ayat 1 menyebutkan keberatan atas suatu calon yang diloloskan KPU atau tidak lolos, digugat ke PTUN. Bunyi pasal tersebut:

'Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara ealon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat keputusan KPU dikeluarkannya Provinsi, dan keputusan keputusan KPU, KPU Kabupaten/Kota.'

"Kan ada hak sejak awal untuk mengajukan sengketa proses ke Bawaslu dan jika tidak terima bisa lanjut ke PTUN. Kenapa tidak digunakan hak itu?" ujar Bayu Dwi, yang juga Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Adapun MK diberi wewenang oleh UU hanya untuk mengadili selisih hasil suara Pilpres yang ditetapkan KPU.

Pasal 475 ayat 1 menyebutkan:

'Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.'

Adapun Pasal 475 ayat 2 menyatakan:

'Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.'

"Kok baru sekarang mempermasalahkan di MK (status Ma'ruf Amin di Mandiri Syariah dan BNI Syariah-red)," cetus Bayu.

Hal Prinsip

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Prabowo, Denny Indrayana menyatakan pihaknya tetap mengungkit status Ma'ruf Amin karena hal prinsip.

"Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan, kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga, nanti dilihat lebih detilnya dalam permohonan, akan jelas kelihatan," ujar Denny Indrayana di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan ke MK. Salah satu poin perbaikan yang diajukan mengenai jabatan Ma'ruf Amin di dua BUMN.

"Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), setelah mengajukan perbaikan permohonan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).

Dalam petitumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dari Pilpres 2019. BW menilai status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 itu didiskualifikasi. ***

Editor : Pudja Rukmana
Bank Jatim