logo

Datangi MK, Bambang Widjojanto Klaim Punya Bukti Yang Bisa Diskualifikasi Jokowi-Maruf

Datangi MK, Bambang Widjojanto Klaim Punya Bukti Yang Bisa Diskualifikasi Jokowi-Maruf

Foto Screenshot Search Google
10 Juni 2019 22:37 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bambang Widjojanto, Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengaku punya salah satu bukti yang bisa mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Bukti tersebut dibawanya saat menyerahkan berkas permohonan perbaikan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana dan Iwan Satriawan mendatangi MK untuk melakukan perbaikan berkas gugatan kliennya dan menambahkan alat bukti. Hal itu tercantum dari berkas tanda terima tambahan berkas pemohon bernomor (1/P-PRES/PAN.MK/06/2019 tertanggal Senin 6 Juni 2019 pukul 16.59 WIB.

Dilansir Tribunnewscom, dua poin tercantum dalam berkas tersebut, yakni perbaikan berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap. Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

"Yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami, harus dipertimbangkan baik-baik (oleh MK). Karena, ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," kata Bambang Widjojanto di Gedung MK, Senin (10/6/2019).

Menurut Bambang, nama calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin masih ada dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Tim hukum mempersoalkan itu setelah menjadi lawyers dan kemudian melakukan kajian hingga ditemukan informasi tersebut.

"Kalau Anda baca dokumen yang kami miliki, itu disebutkan waktu menanda-tangani dokumen itu di KPU. Pasal 12 itu ada empat kolom. Di kolom D nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. Ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga?" kata Bambang.

Ia mengatakan, bahkan timnya telah memotret laman dua bank yang disebutnya. "Kita sudah foto lamannya. Jadi, kalau nanti malem mau diubah silakan tapi kita sudah foto itu," kata Bambang seperti dikutip dari Okezone.

Menurut Bambang, salah satu di antara sejumlah argumentasi yang ia masukan dalam revisi tersebut adalah mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank sampai sekarang.

Padahal menurut Bambang, hal itu bertentangan dengan Pasal 227 huruf P Undang-undang nomor 7 2017 yang menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani informasi atau keterangan dimana tidak boleh lagi menjabat suatu jabatan tertentu ketika dia sudah mencalonkan.

"Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. Kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius," ungkapnya.

Mantan pimpinan KPK itu juga mengatakan bahwa, dalam dokumen yang dimiliki timnya ada yang harus ditandatangani seorang calon saat di KPU bahwa harus mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.

"Nah, ternyata beliau tidak memberi contreng di situ, katanya belum. Kok sudah sampai sekarang belum juga. Kami hanya merumuskan fakta dan membangun argumentasi sesuai dengan apa yang seadanya dan kita harus korek karena kita adalah negara hukum," ucapnya. ***

Editor : Pudja Rukmana
Bank Jatim