logo

Penerima Suap Proyek SPAM Mulai Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Jakarta

Penerima Suap Proyek SPAM Mulai Disidangkan Di Pengadilan Tipikor Jakarta

Jubir KPK saat menjelaskan kasus penerima suap
15 Mei 2019 20:00 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sejumlah pemberian yang diduga sebagai gratifikasi diterima salah seorang pejabat di Kementerian PUPR atas nama Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Termasuk dari kontraktor yang menggarap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk Istana Merdeka.

Terdakwa Anggiat merupakan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis pada Direktorat Cipta Karya di Kementerian PUPR. JPU KPK mendakwanya menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor semasa menjabat jabatan  dari tahun 2009 hingga 2018. "Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima gratifikasi," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Total gratifikasi yang diterima Anggiat dalam kurun waktu itu lebih dari Rp 10 miliar. Pada tahun 2018, Anggiat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembina Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan beberapa proyek, yang salah satunya yaitu pembangunan SPAM kawasan Istana Merdeka Jakarta dan Istana Cipanas Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan oleh PT Bayu Surya Bakti Konstruksi (BSBK) pula. Dalam kesempatan itu Anggiat turut disebut menerima gratifikasi dari Direktur PT BSBK Olly Yusni Ariadi. Gratifikasi diberikan  Olly ke Anggiat melalui Asri Budiarti selaku Bendahara Satker SPAM. "Terdakwa menerima uang sebesar Rp500 juta melalui Asri Budiarti dari Olly Yusni Ariani yang menggunakan PT Bayu Surya Bakti Konstruksi untuk mengerjakan paket di Satker SPAM Strategis yaitu Paket SPAM Istana Merdeka dan Cipanas serta Paket SPAM AAU dan AKPOL," ungkap jaksa.

Terdakwa Anggiat juga didakwa menerima suap sebesar Rp4,9 miliar dan 5 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Wijaya Kusuma Emindo, PT Tashida Perkasa Sejahtera, dan PT Minarta. Perusahaan-perusahaan itu mengerjakan proyek SPAM di Danau Toba, Lampung, dan Hongaria. Pemberian suap disebut jaksa agar Anggiat tidak mempersulit pengawasan proyek dan memperlancar pencairan anggaran.

Selain  terdakwa Anggiat, tiga pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam kasus korupsi proyek SPAM di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (15/5/2019). Ketiganya adalah pejabat pembuat komitmen Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

JPU KPK mempersalahkan ketiganya telah menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM yang digarap Dinas Cipta Karya Kementerian PUPR. Para penyuap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Teuku Moch Nazar disangka menerima Rp2,9 miliar dalam lelang pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. Sementara, Meina Woro Kustinah disangka menerima Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk proyek pembangunan SPAM Katulampa. Sedangkan terdakwa Donny disangka menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba-1. Atas perbuatannya itu, keempat terdakwa diancam hukuman berat, terutama Anggiat, mengingat perbuatannya beberapa kali dan berkelanjutan.

Editor : Gungde Ariwangsa SH