logo

Agus Rahardjo Berharap Kasus Mangkrak Bisa Ditangani Pada Masa Kepemimpinannya

 Agus Rahardjo Berharap Kasus Mangkrak Bisa Ditangani Pada Masa Kepemimpinannya

Ketua KPK Agus Rahardjo
15 Mei 2019 19:58 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan keempat pimpinan KPK lainnya berharap bisa menyelesaikan semua kasus yang mandek sebelum mengakhiri masa tugasnya tahun ini.

"Semoga sebelum mengakhiri tugas kami di KPK, semua kasus besar sudah berproses, dan tidak ada satu pun yang berhenti penanganan," kata Agus di Jakarta, Rabu (15/5/2019). Dia mengakui ada beberapa kendala dalam menangani kasus, terutama kasus besar, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lembaga antirasuah pimpinannya tersebut.

Harapan akan rampungnya beberapa kasus besar di KPK sempat pula terlontar dari Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Dia mengatakan, kasus suap pengadaan mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia yang selama ini mandek akan segera dilimpahkan. Begitu juga dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Kasus Garuda sudah selesai, tinggal pelimpahan saja, saya anggap selesai itu. BLBI baru ada perkembangan menuju terang benderang," ujar Laode di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Namun lagi-lagi terkait kasus BLBI masih disimpan rapat oleh Laode. Dia tak bersedia membongkar siapa yang dijerat lembaganya sebagai tersangka. Sedangkan terkait kasus mega korupsi Bank Century, Laode mengaku pihaknya dihadapkan pada suatu kesulitan. "Century ini agak sulit, tetapi ini kita harus cari buktinya dan macam-macam seperti itu. Kita juga enggak boleh memaksakan sebuah kasus juga," katanya.

Laode M Syarif menyebut pelaku tindak pidana korupsi berlatar belakang pendidikan strata 2 atau bahkan bergelar master terbanyak melakukan korupsi. Dengan demikian, menjadi besar kemungkinan agak sulit membongkar kasus-kasus korupsi tersebut. "Kalau dari individu-individu terjaring korupsi di KPK, strata pendidikan mana yang paling dominan yaitu para master, disusul oleh sarjana, disusul doktor," tutur Laode.

Mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terjerat korupsi lantaran hanya turut serta dan bukan sebagai pelaku utama. "Yang paling banyak melakukan korupsi itu pendidikan tinggi," ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, Laode berharap pembelajaran tindak pidana korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan. "KPK berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama-sama seluruh pihak. Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi tingginya sebagai mata kuliah wajib," tuturnya seraya menambahkan pembelajaran atau mata kuliah antikorupsi jangan hanya sekedar teori, tetapi juga ada contoh dan keteladanan. Selain itu juga harus dimulai dari diri sendiri.

"Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," kata dia.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyindir langkah mahasiswa yang menghasilkan nilai dengan cara mencontek atau cara curang. Menurut Basaria, itu merupakan bagian dari korupsi. "Maka perlu ditempuh tindakan dan langkah bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya. Karenanya, para pendidik harus bersih dulu atau tidak korupsi sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH