logo

PT KAI Dinilai Belum Sepenuhnya Patuhi Putusan MK

PT KAI Dinilai Belum Sepenuhnya Patuhi Putusan MK

Kereta Api Indonesia. (Foto: Ist)
25 April 2019 14:04 WIB

Penulis : Dharma/Aji

SuaraKarya.id - JAKARTA: Manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) persero, dinilai belum sepenuhnya mematuhi putusan MK terkait peraturan pernikahan bagi pekerja di lingkungan PT KAI.

Pasalnya, dalam perundingan Tripartit antara Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) dengan dengan pihak manajemen yang dilaksakan pada hari Rabu (24/4) di Disnaker kota Bandung, kemarin mengalami “deadlock”. 

Sekjen SPKA AD Budi Santoso mengungkapkan bahwa manajemen PT KAI belum melaksanakan keputusan MK secara benar. Hal itu, menyusul banyaknya pekerja di lingkungan PT KAI yang dirugikan dengan keputusan manajemen.

"Dalam PKB 2017-2019 pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) sudah diatur tentang benturan kepentingan yang dapat menimbulkan conflict of interest adalah jabatan dalam SPI, jabatan dalam satu lini bisnis, jabatan dalam satu direktorat dan jabatan dalam satu anak perusahaan. Akan tetapi Manajemen KAI mengeluarkan Peraturan yang bertentangan dengan isi PKB tersebut,” kata Budi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (25/4/2019).

Budi berpendapat,  klausul penempatan pekerja yang dapat menimbulkan conflict of interest bagi pekerja yang berstatus suami istri adalah penempatan dalam satu tempat kedudukan. 

"Sehingga hal ini berdampak pada dimutasikannya pekerja yang berstatus suami istri.” Kan ini bisa menghambat kinerja bila pekerja dimutasikan dan jauh dari keluarga," tukasnya.

Budi menambahkan, confict of interest penempatan dalam satu tempat kedudukan sebenarnya tidak diatur dalam PKB. Disamping itu juga dalam PKB jelas termuat pada Pasal 5 ayat (1) bahwa kewajiban perusahaan mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua isi ketentuan yang telah dituangkan seta disepakati bersama dalam PKB.

"Untuk itu kami menuntut agar pihak majemen PT KAI untung mematuhi PKB dengan mencabut PERDIR pengaturan pernikahan bagi pekerja karena bertentangan dengan PKB dan pekerja yang dimutasikan karena dampak dari perdir tersebut untuk dikembalikan ke tempat kedudukan semula,” tegas Budi.

Sementara itu, perundingan tersebut hadir sejumlah pegawai  Disnaker Kota Bandung, yang yang dipimpin saudara Asep. Sedangkan dari pihak SPKA diwakili oleh pengurus DPP dan perwakilan DPD SPKA Jawa Sumatera.

Dalam perundingan tersebut sempat terjadi selisih paham dikarenakan perwakilan dari perusahaan KAI yang hadir tidak dapat menunjukan Surat Kuasa dari Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Dikarenakan perwakilan dari manajemen tidak dapat menunjukkan Legal Standing yang sah, maka Disnaker memutuskan perundingan Tripartit ke-1 pasutri dinyatakan deadlock dan akan dijadualkan perundingan Tripartit ke-2 yang waktu dan tempat pelaksanaanya akan dijadwalkan kemudian oleh pihak Disnaker," tandas Budi. 

Editor : Yon Parjiyono