logo

Kasus Menarik Di Sumut, Bupati Dahlan Hasan Mundur Lantaran Jokowi Kalah Di Madina

Kasus Menarik Di Sumut, Bupati Dahlan Hasan Mundur Lantaran Jokowi Kalah Di Madina

Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution berbincang dengan Sihar Sitorus dalam suatu kesempatan. (Screenshot TrtibunMedan.com) 
23 April 2019 20:43 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kabar menarik datang dari Sumatera Utara. Bupati Dahlan Hasan mundur dari jabatannya gara-gara jagoannya, Joko Widodo (Jokowi) kalah di Mandailing Natal (Madina).

Pengunduran diri Bupati Madina ini sempat dinilai aneh dan menghebohkan. Kasus pengunduran diri seorang bupati sebenarnya tak relevan dikait-kaitkan dengan hasil Pilpres 2019.

Seperti dilansir Tribun Medan.com dalam surat pernyataan yang sudah beredar luas itu, Bupati Dahlan Hasan membubuhkan pernyataan terkait inti masalah pengunduran dirinya.

Alasannya, hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019 Kabupaten Madina sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Surat yang ditandatangani pada 18 April 2019 dari Bupati Dahlan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta tembusan ke Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam surat Bupati Dahlan itu, ia juga menyinggung bahwa pembangunan di Kabupaten Madina dalam tiga tahun terakhir cukup signifikan.

Dia pun menyebut,  seperti Pelabuhan Palimbungan, pembangunan rumah sakit, lanjutan pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, rencana pembangunan Bandara Bukit Malintang, rencana pembangunan kembali setelah terbakar.

Bupati Dahlan melalui suratnya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi sebagai ungkapan rasa tanggung jawab serta permohonan untuk berhenti sebagai bupati.

Lebay

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar merasa aneh dengan surat pengunduran diri Bupati Madina Dahlan Hasan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

“Lebay juga itu. Ini kan pilpres bukan pilgub. Seharusnya enggak ada hubungannya. Kalau memang begitu, mungkin kepala daerahnya tidak netral apa bagaimana,” kata Bahtiar angkat bicara ketika diminta pendapatnya terkait kasus itu, Minggu (21/4/2019).

Menurut Bachtiar, seharusnya kalau mau mengundurkan diri ke DPRD dalam rapat paripurna. "Kan aturannya di situ serta alasan-alasannya juga diatur di situ. Coba deh kirimkan suratnya dulu ke saya,” ujarnya.


Inilah isi lengkap surat Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution yang beredar:

Dengan hormat, kami maklumkan kepada Bapak bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Mandailing Natal Sumatera Utara berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Namun, hasilnya sangat mengecewakan dan tidak seperti yang diharapkan.

Perlu kiranya kami sampaikan kepada Bapak dalam 3 (tiga) tahun terakhir pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal cukup signifikan antara lain, Pelabuhan Palimbungan, Pembangunan Rumah Sakit, lanjutan Pembangunan Jalan Lintas Pantai Barat, Rencana Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang, Rencana Pembangunan kembali Pasar Baru Panyabyngan setelah terbakar pada bulan Syawan yang lalu dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian di atas dan mengingat pencerahan sudah cukup kami berikan kepada semua lapisan baik bersama beberapa Putra Daerah disertau Ulama yang berdomisili di Jakarta/Medan, namun belum berhasil memperbaiki pola pikir masyarakat dalam mendukung berbagai pembangunan, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan permohonan untuk berhenti sebagai Bupati Mandailing Natal.

Perlu kiranya kami tambahkan, walaupun kami nantinya tidak menjabat lagi sebagai Bupati, namun kami tetap Setia kepada Bapak dan kami berjanji siap membantu Bapak sepenuhnya manakala diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kami mendoakan kiranya Allah SWT selalu melindungi Bapak dan memberikan kekuatan dapat mempersembahkan kemajuan untuk Republik Indonesia Amin.

Lumbung Suara Prabowo-Sandi

Masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan perhitungan suara (real count) melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) www.kpu.go.id.

Khusus di Sumatera Utara, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi bersaing ketat.

Dari hasil suara sementara, Jokowi unggul sangat jauh dari Prabowo di Kabupaten Dairi, Karo, Pematangsiantar Pakpak Bharat, Tobasa, Taput dan Samosir.

Sementara Prabowo ungguli Jokowi di Kabupaten Labuhan Batu, Padangsidempuan, Tanjungbalai, Madina, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Berdasarkan situs resmi KPU, Kabupaten Madina menjadi satu dari beberapa kabupaten/kota di Sumut yang menjadi lumbung suara Prabowo-Sandi.

Dahlan Hasan Nasution sendiri diketahui menjabat Ketua Dewan Penasehat N4J DPC Madina. N4J atau Nusantara Untuk Jokowi (N4J) merupakan organisasi yang mendukung pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Tak Netral, Mundur

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan bahwa kepala daerah sebaiknya netral. Hal ini untuk menanggapi pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution yang beralasan suara capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"Makanya saya bilang kepala daerah itu netral. Jadi siapa pun yang menang tidak ada masalah. Siapa pun menang siapa pun kalah, rakyat Sumatera Utara tetap rakyat Sumatera Utara," kata Edy kepada wartawan di Medan, Senin (22/4/2019) seperti dikutip Viva.com.

Edy mengingatkan kepala daerah harus menunjukan kepada masyarakat agar bisa bersikap netral. Bukan berpihak kepada salah satu calon. Sebab, ketidaknetralan akan merusak citra dan kinerja bupati itu sendiri.

"Yang merasa tidak netral itu, ya tinggal ikut Dahlan mundur. Yang tak netral kepala daerah, silakan mundur," ungkap mantan Pangkostrad TNI itu.

Meski demikian, Edy mengaku belum menerima surat pengunduran diri dari Dahlan Hasan. Ia pun menyayangkan ketidaktahuan Dahlan mengenai prosedur mengenai pengunduran diri kepala daerah.

"Kalau itu menggunakan prosedur. Kalau dia cerdas, dia membuatkan surat ke DPRD Mandailing Natal. Dari situ dilakukan paripurna, hasil paripurna dilaporkan ke Mendagri via Gubernur sehingga diproses keluar SK-nya," ujar Edy. ***

Editor : Pudja Rukmana