logo

Jaksa Adili Terdakwa Narkotik Bagai Gunakan Pukat Harimau?

Jaksa Adili Terdakwa Narkotik Bagai Gunakan Pukat Harimau?

PN Jakarta Utara
14 April 2019 21:50 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Proses hukum terhadap bandar, pengedar dan penyalahguna narkotika saat ini dicurigai bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk meloloskan tersangka/terdakwa tertentu sekaligus mendapatkan imbalan yang tidak sedikit.

Pasalnya yang bisa menentukan rehabilitasi seseorang tersangka bandar, pengedar dan penyalahguna barang haram bukan hanya majelis hakim. Tetapi juga penyidik. Itu artinya sebelum sampai ke pengadilan, tersangka bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba tersebut sudah bisa mendapatkan rehabilitasi. Penyidik sudah bisa menentukan rehabilitasi atau tidak tersangka yang kasusnya sedang ditangani. Padahal, belum lama penjahat itu dijadikan TO, diintai dan dikejar-kejar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sendiri saat ini sudah bisa mengajukan tuntutan rehabilitasi terhadap terdakwa narkotika. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan sebelumnya. Kalaupun seseorang terdakwa terbukti hanya melanggar pasal 127 Undang-Undang Narkotik, JPU dalam tuntutannya tetap menuntut masuk penjara, tidak menuntut rehabilitasi saja.

Meski begitu tidak setiap terdakwa narkotik yang barang buktinya nol koma sekian dapat tuntutan rehabilitasi. Ada “kriteria” khusus yang agaknya hanya penyidik, jaksa dan hakim yang mengetahuinya. Barang bukti nol koma tetapi dituntut di atas enam tahun penjara denda Rp 800 juta atau Rp 1 miliar. Sebaliknya barang bukti narkotika satu gram lebih tetapi dituntut rehabilitasi dan kemudian dikuatkan oleh majelis hakim. Adakah Undang-Undang baru tentang Narkotika yang memungkinkan semua itu terjadi?

Seorang pengunjung sidang yang kerabatnya dituntut tujuh tahun penjara padahal barang bukti shabu hanya nol koma sekian gram menyebutkan, pihaknya dimintai uang mulai dari penyidikan sampai tahap penuntutan jika mau mendapatkan rehabilitasi. Jumlahnya ratusan juta rupiah.

Jumlah itu, kata oknum yang meminta duit tersebut, bisa mengatur terdakwa mendapatkan rehabilitasi dengan menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. “Jadi bukan Undang-Undang tentang Narkotika-nya yang diberlakukan. Namun itu bisa terjadi kalau ada uang ratusan juta rupiah,” ujar kerabat terpidana kasus narkotik itu di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

SKB ini muncul tadinya dimaksudkan untuk mengatasi melubernya terdakwa-terdakwa narkotika di dalam rutan/lapas. Sebab, perkara barang-barang haram itu saat ini mendominasi volume tindak pidana yang masuk ke pengadilan yang kemudian terdakwanya menghuni rutan/lapas.

Lantas adakah sekarang ini kesempatan oknum-oknum mencari uang di perkara-perkara narkotika? Boleh jadi ya, yang penting jumlah barang buktinya tidak melampaui batas yang ditetapkan Mahkamah Agung (MA). Kalau di lapangan ditemukan banyak, bisa diatur oknum-oknum saat penangkapan dengan cara menciutkannya. Surat keterangan ketergantungan narkotika pun bisa dimunculkan, yang penting “pelurunya” tersedia.

Kalau ternyata tidak bisa “dikondisikan” saat penyidikan, tidak berarti sudah alamat gagal. Inprofisasi harus dilakukan. Agar pukulannya mengena dan dahsyat, dalam penyidikan dikenakanlah Pasal 114 yang ancaman maksimalnya 20 tahun penjara, Pasal 112 yang ancamannya 15 tahun penjara dan Pasal 127 yang memungkinkan terdakwa direhabilitasi. Siapa yang tidak takut dihukum 15 tahun apalagi 20 tahun penjara?

Di dunia pasar gelap narkotika ini duit nyaris tak berseri. Maka kalau ada yang bisa mengurus rehabilitasi padahal ancaman hukuman terhadapnya 20 tahun penjara dalam surat dakwaan, tentu saja siap menggelontorkan uang ratusan juta sekalipun.

Tersebutlah terdakwa Rukino, Hani dan Cokro alias Tomi oleh JPU Melda Siagian dipersalahkan melanggar pasal 114, 112, dan 127. Dengan ancaman maksimal 20 tahun itu kemudian JPU Melda hanya menuntut 1 tahun 10 bulan rehabilitasi ketiga terdakwa. Apakah penuntutan terdakwa narkotika saat ini sudah bagai menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau?

“Pimpinan saya dari Kejati DKI Jakarta yang membuat dan menyuruh begitu, saya hanya membacakan saja,” ujar JPU Melda. Akankah majelis hakim PN Jakarta Utara akan mengikuti jaksa? Kalau mereka sudah sepaham tentu saja demikian. Sebaliknya, kalau berpeda sudut pandang maka bukan tidak mungkin pasal 112-nya yang dinyatakan terbukti. Tunggu saja putusan majelis hakim pimpinan Jootje Sampaleng SH MH.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH