logo

Sejumlah Menteri Pun Ternyata Enggan Buat LHKPN

Sejumlah Menteri Pun Ternyata Enggan Buat LHKPN

ICW
14 April 2019 21:04 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui apakah ada yang mereka tutup-tutupi atau semata-mata karena kesibukan saja.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan tak ada satu pun menteri yang melaporkan hartanya hingga 31 Maret ini. "Data ini mengecewakan, para menteri tidak patuh lapor LHKPN," kata Kurnia di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Data yang diperoleh ICW  lewat penelusuran laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN pada 8 April. Hanya satu menteri yakni Mendag Enggartiasto Lukita yang melaporkan hartanya pada 2017. Menteri lainnya seperti Menkeu Sri Mulyani, MenESDM Ignasius Jonan, Menko Polhukan Wiranto, dan Mendes Eko Putro terakhir melaporkan pada 2016.

Sebagian besar menteri melaporkan hartanya terakhir pada 2014, tak lama setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi anak buahnya. Di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi. Beberapa menteri bahkan tercatat tak pernah melaporkan hartanya setelah menjabat, seperti Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi AAGN Puspayoga, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menhub Budi Karya, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

ICW menyatakan undang-undang jelas mengatur pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala setiap tahun paling lambat 31 Maret di tahun berikutnya. Antara lain dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu, ia menyuarakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk mempertegas sanksi pemidanaan bagi penyelenggara yang tak patuh LHKPN. "Perlu ada sanksi administrasi tegas misalnya penundaan gaji atau promosi jabatan. Bahkan sanksi pemecatan bagi yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," ujarnya.

Sanksi serupa juga bisa diberikan kepada pejabat yang melaporkan LHKPN tapi tidak seluruhnya benar atau menutupi kekayaan sesungguhnya. Secara keseluruhan eksekutif berada di posisi pertama atas kepatuhan LHKPN dengan 75, 11 persen wajib lapor sudah melakukan tugasnya. Posisi kedua diisi MPR dengan 75 persen. Yudikatif menempati posisi ketiga dengan 61,06 persen dan DPR di posisi bontot dengan 56,50 persen.

Wakil rakyat sekarang ini pun termasuk yang kurang patuh dalam membuat LHKPN. Entah sejalan dengan keengganan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam suatu kesempatan menilai mekanisme LHKPN di KPK  bagi pejabat negara lebih baik dihapuskan karena tak diperlukan lagi di Indonesia.

Menurut Fadli, semua harta kekayaan pejabat negara sudah cukup terdata saat pencatatan pajak, sehingga tak perlu melaporkan LHKPN. "Semuanya sudah ada di pajak, satu data aja. LHKPN ini menurut saya dihapus aja, semuanya di pajak, konsekuensinya di pajak," kata Fadli di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

 Politikus Partai Gerindra itu menyebut usulan penghapusan LHKPN sudah melalui proses pembicaraan dengan Ketua KPK Agus Raharjo. Saat pertemuan itu, Fadli menyatakan Agus setuju dengan konsep penghapusan LHKPN dan lebih berfokus ke data pajak. "Waktu itu Agus Raharjo setuju, hapuskan saja LHKPN fokus ke pajak, data pajaknya yang bener," katanya.

Fadli menyatakan para pejabat negara tak ada kewajiban tiap tahunnya menyerahkan LHKPN ke KPK. Dia kemudian mempertanyakan kepada pihak KPK peraturan mana yang mengatur soal para pejabat negara harus melaporkan harta setiap tahunnya. "Saya rasanya sudah LHKPN dari 2014, 2015, dan tidak ada kewajiban tiap tahun, coba tunjukan aturan di mana mewajibkan tiap tahun, tunjukan dulu di mana," kata Fadli.

Fadli juga mengatakan KPK seharusnya dapat mensosialisasikan tentang mekanisme pelaporan LHKPN dengan baik. Alasannya, KPK sendiri tidak membeberkan secara detail aturan soal bagaimana kewajiban bagi para pejabat negara untuk melaporkan data LHKPN. "KPK harus menjelaskan apakah LHKPN itu diberikan tiap tahun atau tidak," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH