logo

KPK Dan ICW Minta Masyarakat Jangan Pilih Caleg Tak Bersih

KPK Dan ICW Minta Masyarakat Jangan Pilih Caleg Tak Bersih

KPK
14 April 2019 21:01 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan masyarakat tak memilih calon wakil rakyat yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Sebab, baik KPK maupun ICW sudah berkali-kali mengingatkan agar caleg yang pernah terlibat korupsi tidak dipilih demi mewujudkan pemerintahan yang jujur dan bersih.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan seharusnya warga diberi pendidikan politik yang baik oleh partai dengan tidak mencalonkan mereka yang pernah terlibat korupsi. "Jangan yang pernah terlibat korupsi. Kita mendukung dan memang kita itu waktu ketua KPU ke sini (KPK), kita sampaikan kita mendukung, umumkan saja. Bahkan, KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK kan itu lebih bagus," kata Alexander di Jakarta, Minggu (14/4/2019.

Jubir KPK Febri Diansyah menilai yang paling penting adalah imbauan dan membangun kesadaran masyarakat sebagai pemilih agar benar-benar memperhatikan siapa yang hendak dipilih karena mereka akan mewakili rakyat di parlemen. Masyarakat jadi bisa memperoleh penerangan untuk wakil-wakil yang akan dipilih dan tahu mana yang bersih dan jujur.

"Jika memilih misalnya berdasarkan uang yang diberikan maka artinya pemilih berkontribusi untuk tidak mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan, jadi kita perlu jauh lebih hati-hati untuk memilih dan pilihlah orang-orang yang punya rekam jejak atau latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkait kasus korupsi," ujarnya.

"Mereka mewakili rakyat, demokrasi itu kekuasaan rakyat. Kalau dewan itu semakin banyak terdiri dari orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk diri sendiri bahkan dengan tidak jujur amat membahayakan demokrasi," katanya menambahkan.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai memang sudah tepat KPU mengumumkan daftar tersebut untuk memenuhi tanggung jawab. Setelah itu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih caleg "bersih" atau mempunyai catatan bekas napi kasus korupsi. "Biar nanti hasil pemilu kita lihat apakah masyarakat memilih atau tidak atau masyarakat memberikan mantan napi koruptor kesempatan. Kalau suara anjlok, artinya jangan mengulangi kembali (usung caleg eks napi koruptor)," katanya.

Jimly mengakui hampir seluruh partai peserta pemilu bermasalah dalam pencalegan napi eks koruptor. Namun mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak masyarakat untuk membantu berjalannya demokrasi. "Semangat antikorupsi dimulai dari diri masing-masing, dari hak kita," tuturnya.

ICW sependapat dengan KPK. Mereka menyarankan masyarakat tak memilih calon wakil rakyat yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan berdasarkan pantauan pihaknya, masih banyak calon legislatif petahana yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

"Jangan pilih legislator yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara). Nanti bagaimana kalau setelah menjabat? Ini jadi sanksi sosial bagi masyarakat," kata Kurnia di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Kurnia mengatakan aturan LHKPN sudah jelas diatur dalam Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaporan turut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap pejabat negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dalam setahun paling lambat 31 Maret pada tahun selanjutnya. Berdasarkan data yang ICW peroleh pada 8 Maret, baru 313 anggota DPR atau sekitar 56,5 persen yang menyerahkan LHKPN. "Maka 40 persen yang tidak melaporkan itu tidak mengerti hukum. Tidak mengerti produk yang mereka buat," ujarnya.

 Kurnia menyatakan anggota DPR tidak hanya memiliki tiga fungsi; legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setiap anggota DPR juga harus transparan kepada publik terutama soal harta kekayaan.  Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyebutkan sejumlah nama anggota DPR yang kembali mencalonkan diri namun belum melaporkan LHKPN, di antaranya caleg DPR Fraksi PDIP Dapil II DKI Jakarta Masinton Pasaribu, caleg DPR Fraksi Gerindra Dapil Jawa Tengah VII Darori Wonodipuro, caleg DPR Fraksi PAN Sumatra Utara I Mulfachri Harahap, dan caleg DPR Fraksi Golkar Dapil Kalimantan Tengah I Ahmad Noor Supit. Nama-nama itu diperoleh ICW melalui laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN.  Padahal undang-undang jelas mengatur hal itu harus dilakukan setiap tahunnya.

"Tujuannya agar masyarakat bisa melihat kekayaan apa ada yang naik tidak wajar, kemudian melihat juga jabatannya," kata Dewi.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH