logo

Dituduh Banyak Bohong, Lembaga Survei: Pengalaman Pahit Prabowo Kena Tipu, Tanggapan Fahri?

Dituduh Banyak Bohong, Lembaga Survei: Pengalaman Pahit Prabowo Kena Tipu, Tanggapan Fahri?

Foto: Kolase (Istimewa)
26 Maret 2019 09:40 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Para pimpinan lembaga survei menilai pernyataan Prabowo Subianto bahwa 'banyak lembaga survei bohong' dilandasi pengalaman pahit personal dirinya yang pernah menjadi korban lembaga survei di Pilpres 2014.

"Karena, dia (Prabowo) pernah tertipu oleh lembaga survei yang salah, yaitu pengalaman quick count di Pilpres 2014 cuma itu tak bisa di gebyah uyah (generalisir) untuk semua lembaga survei," ujar Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA, kepada wartawan, Senin (25/3/2019) seperti dilansir Detiknews.com.

Menurut Denny, pernyataan Prabowojuga diwarnai dengan melihat elektabilitas Prabowo-Sandi yang selalu kalah dengan Jokowi-Ma'ruf. Namun, menurutnya hasil itu merupakan fakta karena semua lembaga survei mengeluarkan hasil yang sama. Perbedaannya hanya menunjukkan selisih antarpaslon.

"Kebetulan sekarang ini lembaga survei hasilnya tak menyenangkan Prabowo. Jadi coba cari saja di Google, semua lembaga survei yang berjumlah sekitar 20, itu Jokowi menang, yang beda hanya selisihnya, ada yang selisihnya kecil di bawah 10%, ada yang di atas 10%," ucapnya. 

Senada dengan Denny JA, Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Yunarto Wijaya juga menilai Prabowo trauma dengan lembaga survei yang sempat membohonginya. Dia menyarankan agar Prabowo menelaah pengalaman pribadinya secara ilmiah.

"Sebenarnya Prabowo lagi curhat dan cerita tentang pengalaman dibohongi lembaga survei di tahun 2014. Sayangnya, dia tidak bisa mengeneralisasi dari pengalaman pribadinya dan kemudian mendelegitimasi sebuah karya ilmiah yang banyak dilakukan oleh lembaga survei atau lembaga riset," katanya.

Di lain pihak, Direktur Riset Populi Center, Usep S Ahyar menjelaskan lembaga survei dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan metodologi ilmiah dan hasilnya pun dapat diuji. Jika keberatan, ia menyarankan lebih baik melaporkannya ke dewan etik.

"Nah sebenarnya ini kan retorika ya? Ya, menurut saya, ditunjuk saja mana yang berbohong kemudian kenapa berbohong? Kalau memang berbohong, mengadilinya itu kalau menurut saya bukan dengan politik, tapi dengan cara diajukan ke Dewan Etik (Persepi), lalu kemudian tolong diperiksa," paparnya.

Sebelumnya, ketika menghadiri kampanye terbuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3/2019), Prabowo menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan.

"Sesuai pesanan, habis itu sudah dibayar oleh kelompok ini dia kelompok yang satunya lagi minta bayaran lagi," ujar Prabowo. 
    
Terbuka

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah cenderung membela Prabowo. Ia menilai kritik Prabowo itu adalah bagian dari misinya untuk menyelenggarakan proses pemilihan yang lebih fair dengan cara mengatur lembaga survei.

Ia mengatakan sebaiknya lembaga survei itu terbuka ke publik bahwa memang tidak independen.

"Pertama, azas keterbukaan, disclose. Kalau lembaga survei itu sudah dibiayai oleh kandidat, sebaiknya dia mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi dia lembaga survei yang bekerja utk kandidat," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Karena kan kemudian tiba-tiba lembaga survei ini dibayar semua oleh kandidat tertentu, akhirnya punya core, begitu," ucapnya pula

Fahri mengaku pernah meneliti bahwa data lembaga survei dipakai oleh asosasi pensurvei sehingga perbedaan datanya sedikit. Ia pun mengusulkan adanya regulasi yang mengatur tanggung jawab lembaga survei.

"Saya kira kita memerlukan mungkin semacam undang-undang begitu atau regulasi tentang lembaga survei supaya kerja dari lembaga survei lebih bertanggung jawab, tidak partisan. Kalau mau partisan diumumkan bahwa dia partisan. Jangan kemudian atas nama sains dan ilmu pengetahuan ternyata dia partisan," tuturnya.

Kesal, Gak Mutu?

Secara khusus Fahri Hamzah juga mengaku kesal kepada pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, karena membuat survei yang menurutnya tidak bermutu.

"Saya terus terang agak kesel ya sama Denny JA ya. Kok dia bikin survei itu nggak mutu gitu. Misalnya, 'pemilih Prabowo kebanyakan radikal'. Buat apa Anda begitu? Anda cuma mau mendiskreditkan Prabowo kan? Apa itu lembaga survei namanya? Nggak, itu propagandis," tegas Fahri.

Karena itu, kata Fahri, perlu ada regulasi hingga etika lembaga survei. Sebab, menurut Fahri, survei seperti 'pemilih radikal' itu akan membuat orang takut.

"Nah itu yang saya bilang. Jadi atur moralnya, atur etiknya, atur juga regulasinya supaya jangan gitu. Dia niatnya memang nyerang. Ya terang aja masyarakat kan terbelah. Tapi kemudian mengembangkan opini bahwa 'ini pemilihnya itu radikal', akhirnya bikin takut orang. Ah itu apa begitu?" lanjutnya.

Menurut Fahri, lembaga survei yang membuat propaganda seperti provokator. Dia meminta lembaga survei 'provokator' tidak menyebut diri mereka surveyor.

"Itu bukan kerjaan ilmuwan itu, pekerjaannya provokator. Ya makanya kalau mau jadi provokator, provokator beneran. Jangan bilang surveyor, karena itu nggak independen," ungkapnya. ***

Sumber: Detiknews.com

Editor : Pudja Rukmana