logo

Setelah OTT Di Kemenag - Kemenpora, Beranikah KPK Sentuh Puan Dan Pramono?

Setelah OTT Di Kemenag - Kemenpora, Beranikah KPK Sentuh Puan Dan Pramono?

25 Maret 2019 14:43 WIB

Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pejabat di lingkungan Kementrian Agama dan Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) menebarkan pertanyaan besar apakah Menteri di dua kementrian itu  akan ikut terseret? Pertanyaan itu belum terjawab, kini muncul tantangan baru untuk KPK. Beranikah lembaga anti korupsi itu membongkar keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus megakorupsi e-KTP?

Nama Puan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Pramono yang menduduki posisi Sekretaris Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam persidangan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam persidangkan itu Setnov yang mantan Ketua Umum Partai Golkar  menyebut dua politikus PDIP itu menerima uang korupsi proyek e-KTP.

KPK dituntut kerja cepat  membuka kasus tersebut secara jelas dan tranparan. Belum lagi menjawab pertanyaan peran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus OTT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan .Muhammad Romahurmuziy dan Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam kasus OTT Deputi IV Kemenpora Mulyana terkait dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

Tentulah tidak ringan tugas KPK. Apalagi disaat musim kampanye Pemilu 2019 ini, para menteri itu menjadi andalan sebagai juru kampanye pasangan calon Presiden – Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Belum lagi beberapa diantaranya juga terjun mengkampanyekan diri sendiri untuk menjadi anggota legeslatif.

Tantangan kepada KPK untuk berani membuka dan membuktikan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono dalam kasus dugaan korupsi proyek eKTP dilontarkan oleh Kuasa Hukum Setnov, Maqdir Ismail. “Sekarang tugas KPK yang buktikan (keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung), kan mereka ada penyidik dan penuntut umum,” kata ‎Maqdir dilansir Okezone, Jumat (23/3/2019).

Disebutkan, Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov. Maqdir menambahkan, Setnov sudah membuka seluruh keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sepengetahuan dia. Dalam hal ini, ada beberapa nama anggota DPR yang disebut Setnov terseret kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

“Sepanjang yang saya ketahui, semua sudah disampaikan Pak Setnov,” ujar Maqdir.

Diketahui, Mantan Ketua DPR RI, Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan uang panas proyek e-KTP sebesar 500 ribu Dollar Amerika. Hal itu diungkapkan Setnov saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Kamis, 22 Maret 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

“Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, disana mereka bilang berikan USD500 ribu‎ dan Pramono Anung USD500 ribu,” kata Setnov.

Setya Novanto sendiri menjabat Ketua Fraksi Golkar saat‎ proyek e-KTP berlangsung. Sedangkan Puan, saat itu menjabat Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR.

KPK Menjawab

Mendapat tantangan itu KPK pun menjawab. KPK akan mempelajari dan memvalidasi kesaksian Setnov yang menyebut Puan dan Pramono menerima uang korupsi proyek e-KTP.

"Nanti kami pelajari pelan-pelan, semua keterangan itu harus divalidasi, cross check, double check," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat (23/3/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.

Selain menyebut Puan dan Pramono, terdakwa korupsi proyek e-KTP itu juga menyebut Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung hingga Arief Wibowo menerima uang haram proyek e-KTP. Nama-nama itu baru sebagian dari daftar nama para penerima uang e-KTP yang diserahkan Setnov kepada penyidik KPK dan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Daftar nama itu jadi bagian pengajuan justice collaborator Setnov.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim jaksa penuntut umum dan penyidik KPK tengah mempelajari kesaksian Setnov saat diperiksa selaku terdakwa korupsi e-KTP. Menurut Febri, kesaksian Setnov itu perlu dikonfirmasi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. "Karena terdakwa masih mengatakan mendengar dari orang lain," tuturnya. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH