logo

Ramses Pasaribu Dituding Gadaikan Rasa Keadilan Terdakwa Adnan Akbar?

Ramses Pasaribu Dituding Gadaikan Rasa Keadilan Terdakwa Adnan Akbar?

Ramses Pasaribu SH MH
24 Maret 2019 18:06 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pimpinan Ramses Pasaribu SH MH dituding melakukan pilih kasih, tebang pilih, diskriminasi bahkan kriminalisasi dalam penanganan dua perkara belakangan ini. Pilih kasih dilakukannya terhadap terdakwa Rogiman Rorimpadey. Sedangkan diskriminasi dan kriminalisasi dijatuhkannya terhadap terdakwa Adnan Akbar.

Terdakwa Rogiman Rorimpadey dikeluarkannya dari dalam tahanan dengan pertimbangan seolah dirinya yang menjadi pemohon penangguhan penahanan tersebut. Rogiman diklasifikasikannya sebagai manusia lanjut, tulang punggung keluarga dan masih ada tanggungan sehingga permohonan penangguhan penahanan tersebut diluluskan kendati terdakwa tidak sakit atau harus dirawat di rumah sakit.

“Berdasarkan pertimbangan dan musyawarah majelis hakim, permohonan penangguhan penahanan yang dimohonkan istri saudara terdakwa kami kabulkan,” demikian Ramses Pasaribu saat berlaku pilih kasih.

Padahal, ancaman maksimal pidana terhadap terdakwa Rogiman tidak kurang dari tujuh (7) tahun penjara. Atas tingginya ancaman hukumannya itu pula terdakwa Rogiman ditahan oleh penyidik dan jaksa sebelum akhirnya dikeluarkan Ramses Pasaribu. Ada apa di balik semua ini? Betulkah penangguhan ini demi keadilan, atau ada faktor X, suap misalnya?

Perilaku Ramses Pasaribu selaku ketua majelis hakim adakalanya kontradiktif, diskriminatif bahkan cenderung mengkriminalisasi. Hal ini bisa dilihat saat menangani kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Adnan Akbar.

Meski ancaman hukuman pasal yang didakwakan jaksa terhadap Adnan Akbar hanya empat (4) tahun penjara, Adnan Akbar menderita sakit jantung dan epilefsi yang diperkuat surat dokter dari Rutan Cipinang, Ramses Pasaribu terus menerus menolak permohonan penangguhan penahanan terdakwa tersebut. Ramses juga tidak menggubris permohonan pembantaran berobat yang dimintakan penasihat hukum Adnan Akbar, Jonri Simanjuntak SH dan Ir Andi Darti SH MH.

Tidak itu saja sikap Ramses yang jauh dari netral saat menangani kasus Adnan Akbar. Ketika dalam persidangan terungkap bahwa telah ada pembayaran dan disarankannya berdamai kedua pihak sewaktu persidangan itu sendiri, Ramses kemudian memilih mengkriminalisasi terdakwa Adnan Akbar dengan menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara. Benar-benar sesuai fakta persidangankah vonis ini, atau putusan ini berdasarkan pesanan entah siapa yang berkepentingan? Sebab, selama sidang terungkap fakta yang menunjukkan bahwa perkara yang menjerat Adnan Akbar kental sekali nuansa perdatanya.

“Kami melihat majelis hakim telah menggadaikan rasa keadilan milik klien kami. Perkara klien kami sesungguhnya perdata tetapi akibat tindakan kriminalisasi yang dilakukan menjadi masuk penjara,” ujar Jonri Simanjuntak SH di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Oleh karena berbagai keganjilan dan keanehan yang menjerat kliennya itu, Jonri tidak saja mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tetapi juga melaporkan Ramses Pasaribu ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). “Kalau rasa keadilan masih ada, klien kami seharusnya dibebaskan di tingkat banding. Tetapi kita tunggulah. Harapan kami majelis hakim PT DKI Jakarta jangan sampai mengcopy paste putusan PN Jakarta Utara,” harap Jonri. Jika itu yang terjadi, maka rasa keadilan Adnan Akbar yang sempat tergadai itu akan kembali lagi kepadanya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH