logo

Jual Beli Jabatan

Jual Beli Jabatan

23 Maret 2019 13:31 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro SE, MSi

OTT terhadap Romy yang notabene sebagai Ketua PPP akhirnya berkembang ke arah jual beli jabatan di lingkup Kementerian Agama. Bahkan, KPK menantang Romy agar terbuka dengan dugaan jual beli jabatan tersebut sehingga akan semakin mempermudah dalam membongkar praktek culas jual beli jabatan. Upaya ini sekaligus untuk membuka tabir dibalik tudingan jual beli jabatan yang sejatinya adalah modus klasik dibalik fakta kekuasaan yang diemban ASN. Betapa tidak, dengan kekuasaan berbalut birokasi ASN maka bisa dengan mudah dan leluasa mengatur penempatan dan penugasan. Terkait hal ini maka beralasan jika kemudian juga muncul istilah jabatan basah dan jabatan kering.

Sejatinya dualisme dibalik penyebutan jabatan basah dan kering adalah persepsian dari take home pay yang bisa dikantongi ASN terkait dengan posisi dan kedudukannya pada jenjang birokrasi, baik di pusat atau di daerah. Kongkalikong berdalih jual beli jabatan pada dasarnya juga tidak bisa terlepas dari kepentingan balik modal dari penguasa. Hal ini memberikan gambaran betapa praktek jual beli jabatan menjadi model dagang untuk bisa secepatnya balik modal. Padahal, imbas dari praktek jual beli jabatan adalah upaya mendapatkan uang dari pihak ketiga, yaitu bisa masyarakat, pelaku usaha, swasta atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dan berurusan dengan jabatan yang diembannya.

Kasus klasik jual beli jabatan menjadi preseden buruk terkait kompetensi jabatan yang harus diamanatkan kepada ASN. Sebagai pelayan masyarakat maka seharusnya jabatan yang diamanatkan kepada ASN sesuai dengan diskripsi jabatan dan berkorelasi terhadap kompetensi sehingga muncul profesionalisme dalam bekerja. Hasilnya akan berlawanan jika prosedural untuk mendapatkan jabatan tersebut bukan berdasar amanat, tetapi justru dari dagang lewat jual beli jabatan. Oleh karena itu, beralasan jika Mantan Bupati Klaten Sri Hartini menegaskan bahwa praktek jual beli jabatan adalah tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Jika ini benar adanya maka wajar jika praktek jual beli jabatan adalah salah satu modus untuk bisa secepatnya mengembalikan modal dari pilkada serentak sebagai bagian dari praktek demokrasi di republik ini.

Betapa tidak dengan model demokrasi seperti sekarang maka dipastikan seorang calon akan mengeluarkan dana yang sangat besar dan jika dikalkulasi dengan gaji tentunya hal ini tidak mencukupi maka wajar jika kemudian mencari berbagai cara untuk secepatnya bisa balik modal. Mahalnya ongkos demokrasi di republik ini secara tidak langsung ini justru akan mematikan secara perlahan hakekat demokrasi itu sendiri. Argumen dibalik kasus ini adalah setoran awal yang cukup besar untuk mendapat restu dari parpol. Lalu alokasi dana kampanye, termasuk tentunya serangan fajar dan politik uang, belum lagi dana untuk saksi di TPS. Artinya, dari hulu ke hilir adalah pendanaan yang tidak kecil. Jika menang maka si calon juga harus tahu diri untuk menghidupi parpol pengusungnya. Yang justru menjadi pertanyaan mengapa banyak calon yang berjuang mati-matian demi mengejar jabatan 5 tahunan sebagai politisi yang sejatinya penuh dengan ancaman untuk korupsi dan jugal menjadi makelar jabatan?

Kasus Romy dan Sri Hartini menguatkan dugaan tentang adanya bisnis praktek jual beli jabatan di jajaran birokrasi. Membuka tabir kasus Romy seolah menampar wajah ASN tentang dagang jual beli jabatan, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Bahkan, jika ini berhasil dibongkar maka akan membuka serangkaian kasus di Kementerian Agama, meski tidak tertutup kemungkinan di jajaran yang lain. Oleh karena itu, semua berharap agar pemerintahan baru hasil dari pilpres 2019 bisa bersih sehingga harapan ini menjadi tantangan bagi siapapun pemenang pilpres 2019 yang kali ini rematch Jokowi - Prabowo. ***

* Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo