logo

Tak Seumur Jagung Pun Kakanwil Kemenag Jawa Timur Pangku Jabatan

Tak Seumur Jagung Pun Kakanwil Kemenag Jawa Timur Pangku Jabatan

tersangka Hrs saat digiring aparat KPK
17 Maret 2019 18:22 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tersangka Haris Hasanuddin (Hrs)  baru menikmati jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur  belum seumur jagung atau baru 10 hari saja. Namun dia sudah harus menuai hasil yang ditanamnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Laode Syarief, Hrs dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur pada awal Maret 2019. Dia memangku jabatan itu atau sebagai Kepala Kanwil Jawa Timur pada 5 Maret 2019 setelah beberapa waktu mengisi posisi tersebut sebagai pelaksana tugas. Namun jabatan tersebut diperoleh Hrs dengan dugaan menyuap Ketua Umum PPP Rohamurmuziy.

Perkara ini dimulai ketika Kemenag membuka lelang pejabat pimpinan tinggi akhir 2018. Haris mendaftar untuk jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.  Setelahnya, KPK menduga ada komunikasi di antara Haris dengan Ketum PPP Romahurmuziy dan salah seorang peserta lelang lain, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

"MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama RI," ujar Laode.

Awal Februari (6/2/2019) menjadi kontak awal antara Haris dan Romi yang kemudian berlanjut pada 6 Februari lalu. Pada pertemuan itu Haris diduga untuk pertama kalinya menyerahkan uang kepada Romy sebesar Rp250 juta untuk proses lelang jabatan yang dia ikuti. Namun pertengahan Februari diperoleh kabar bahwa nama Haris tidak tembus ke tiga besar kandidat yang diusulkan kepada Menteri Agama.

"Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Hrs dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut," jelas Laode.

Setelah mendapat pelantikan pada 5 Maret, Haris dan Muafaq kembali berkomunikasi untuk bertemu Romi. Mereka berdua menyerahkan uang Rp50 juta terkait seleksi jabatan Muafaq. Ketiga orang ini akhirnya ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya pada Jumat (15/3) pagi. KPK juga menetapkan mereka sebagai tersangka dalam dugaan jual beli jabatan.

"KPK masih berupaya memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini," kata Wakil Ketua KPK Muhammad Laode M Syarief. Termasuk mendalami dugaan peran Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

Sebab, Romi tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mengatur jabatan-jabatan tertentu di Kemenag. Dia meyakini ada peran pihak lain yang membantu Romi dalam kasus ini. "Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan sendiri," ujarnya.

KPK sudah menyegel dua ruangan di Kemenag. Kedua ruangan itu milik Menteri Agama Lukman Hakim dan Sekjen Kemenag M. Nur Kholis Setiawan. Dalam kesempatan yang sama, Laode juga menyebut bahwa penyidik akan mendalami kemungkinan aliran dana suap dari Romi ke partainya. Hal ini mengingat Romi adalah Ketua Umum PPP. "Kami belum menemukan bukti tentang itu, tapi mungkin salah satu yang akan didalami dalam proses penyidikan selanjutnya," tutur Laode.

Selain sebagai ketum parpol, Romi juga duduk di kursi parlemen, tepatnya di Komisi XI. Secara tugas dan fungsi, komisi tersebut tidak memiliki hubungan mitra kerja dengan Kementerian Agama.

Menurut Laode, kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR tidak selalu berkaitan dengan bidang kerja atau mitra kerja mereka. Salah satu contohnya, kasus suap impor sapi yang melibatkan eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Saat itu Luthfi duduk di Komisi I yang mengurus bidang luar negeri hingga pertahanan. Sementara komisi DPR yang bermitra dengan Kementerian Peternakan adalah Komisi IV. "Jadi itu tidak bisa dijadikan pola relasi yang seperti itu. Bisa saja lintas sektor termasuk juga yang ini," katanya.

 

Editor : B Sadono Priyo