logo

KPK Desak Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Mendagri Tjahjo Kumolo

KPK Desak Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran Mendagri Tjahjo Kumolo

Aksi unjuk rasa damai KPK DKI dan Jawa Tengah mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran Mendagri Tjahjo Kumolo
14 Maret 2019 17:27 WIB

Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kawal Pemilu Kita (KPK) DKI Jakarta dan KPK Jawa Tengah menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan azas pemilu.

Mendagri Tjahjo Kumolo secara terbuka minta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral yakni dengan tetap aktif menyampaikan program Presiden Joko Widodo.

"Hal itu tentu akan menimbulkan polemik di masyarakat, dan ada kesan bahwa seluruh ASN akan digiring untuk mendukung salah satu calon Presiden.kami mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran Menteti Tjahjo Kumolo," kata Koordinator KPK DKI Ajie Rimbawan usai unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Turut mendampingi Anjie Rimbawan adalah Koordinstor  KPK Jawa Tengah Syaifudin Anwar.

Memurut Adjie, Mendagri telah menyampaikan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa bertambah setiap tahun. Program itu, kata Tjahjo, adalah bentuk komitmen Jokowi dalam rangka pemerataan pembangunan.

Padahal KPK DKI menilai, ASN merupakan pegawai Negara, bukan abdi pemerintah.

Di mana ASN harus netral dan tidak terjabak dalam kepentingan Pemilu. Selain itu KPK menegaskan bahwa ASN dalam menjalankan tugasnya harus melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai dan golongan tertentu.

Berikut ini tuntutan KPK DKI Jakarta dan Jawa tengah :

1. Mendesak Bawaslu Pusat untuk meneruskan Putusan Bawaslu Jawa Tengah terkait kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jateng dan 31 Kepala Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah. Jika Bawaslu Pusat tidak melakukan tindakan, maka integritas Bawaslu sbg Badan Negara patut dipertanyakan dan kehilangan marwahnya sbg Pengawas Pemilu.

2. Mendesak agar Menteri Dalam Negeri mundur dari Jabatannya, integritasnya cacat sebagai Menteri yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh ASN di Republik Indonesia, karena telah secara jelas dan nyata melindungi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 31 Kepala daerah Kab/Kota di Jawa Tengah.

Hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk kolusi dan nepotisme terhadap penegakan hukum, karena mereka berada dalam satu gerbong PDI Perjuangan dan koalisi petahana dalam Pilpres 2019.

3. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Menteri Dalam Negeri karena dianggap telah menciderai prinsip keadilan pada pemilu 2019 ini dan merusak wibawa Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara.

Presiden RI diminta agar bisa menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 ini secara jujur, transparan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Meminta LPSK sebagai lembaga perlindungan untuk melindungi seluruh aktivis KPK seluruh Indonesia dan berperan aktif dalam melakukannya, karena beberapa aktivis KPK Jawa Tengah mengalami intimidasi fisik secara jelas dan nyata.

Editor : Yon Parjiyono