logo

Pemerintah Siapkan Jurus Bikin Industri Elektronika Lebih Agresif

Pemerintah Siapkan Jurus Bikin Industri Elektronika Lebih Agresif

22 Februari 2019 09:34 WIB

Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Perindustrian telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis guna menumbuhkan dan mengembangkan industri elektronika yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Tujuannya agar dapat berperan sebagai substitusi impor. 

Langkah strategis itu, selain untuk menghasilkan produk pengganti impor, juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong industri agar semakin agresif.

“Apalagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan industri elektronika sebagai salah satu sektor manufaktur yang pionir dan diprioritaskan pengembangannya memasuki era industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menperin menegaskan, pihaknya serius mengakselerasi peningkatan daya saing industri elektronika di Tanah Air. Fokusnya, antara lain industri elektronika mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku atau komponen impor.

“Kami sedang memacu industri elektronika dalam negeri agar tidak hanya terkonsentrasi pada perakitan, tetapi juga terlibat dalam mata rantai yang bernilai tambah tinggi,” ungkapnya. Adanya peluang dan tantangan di era industri 4.0, harus ditangkap industri elektronika untuk mampu membangun kerja sama dengan manufaktur kelas dunia. 

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto menyampaikan, dalam upaya memacu pengembangan industri elektronik di Tanah Air, selain membuat regulasi untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah juga telah memberikan insentif guna menarik investasi dan mendorong ekspor. 

“Dalam hal ini, kami berharap dapat semakin tumbuhnya industri komponen dan bahan baku. Ini, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing,” ujarnya. 

Sementara itu, dalam rangka menekan impor, pemerintah memberikan insentif untuk mendorong tumbuhnya industri komponen yang strategis. “Insentif perpajakan yang ditawarkan kepada investor, antara lain tax holiday dan tax allowance,” tambahnya.

Menurut Janu, tax holiday diberikan kepada investor yang akan mengembangkan industri semikonduktor wafer, industri backlight untuk liquid crystal display (LCD), electrical driver dan liquid crystal display (LCD). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pelaku industri juga  bisa memanfaatkan tax allowance, apabila mereka berminat mengembangkan industri komputer, barang elektronik dan optik, industri peralatan listrik dan industri mesin dan perlengkapan YTDI (mesin fotocopy, pendingin).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 1 Tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

Lebih lanjut, guna lebih mendukung industri dalam negeri, pemerintah menyiapkan regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Misalnya, penerapan kebijakan TKDN 4G LTE berhasil membawa masuk 43 merek, 39 pemilik merek dan 22 pabrik di dalam negeri.

“Kebijakan TKDN juga berhasil menekan impor cukup signifikan, dari 60 juta unit pada tahun 2014 menjadi 11 juta unit pada tahun 2017,” ujar Janu. 

Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) lewat Peraturan Menteri Keuangan  No. 12 Tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tahun Aanggaran 2018.

Janu menambahkan, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor elektronika, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, smart card dan telepon seluler. Menurutnya, BMDTP dapat meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri agar dapat bersaing merebut pasar dalam negeri dan meningkatkan utilisasi. 

Sementara untuk melindungi industri nasional sekaligus konsumen, pemerintah telah menerapkan SNI wajib untuk sejumlah produk elektronika. Meliputi, lampu pijar, baterai primer, pompa air, setrika listrik, TV-CRT, AC, kulkas, mesin cuci dan produk audio video. 

“SNI akan mendorong industri untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk,” tuturnya.

Di tengah menghadapi tahun politik, pelaku industri tetap menyikapi dengan positif. Hal ini terlihat dari beberapa ekspansi pasar dan penambahan investasi. Misalnya investasi yang dilakukan oleh Polytron di bidang Research & Development (R&D).

“Bagi Polytron, saat ini R&D adalah ujung tombak perusahaan yang akan memberikan kreasi-kreasi serta solusi baru dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor,” ujar Senior Manager Business Development Polytron, Joegianto dalam sebuah FGD di Kemenperin, Kamis (28/2/2019).

Polytron adalah brand lokal ternama yang berdiri sejak tahun 1975. Perusahaan industri ini  menghasilkan berbagai produk audio-video, peralatan rumah tangga, dan produk elektronik lainnya. Saat ini, Polytron  memegang 13 paten untuk berbagai produk elektronik. 

Selain di bagian R&D, Polytron juga berkompetensi di bagian Quality Assurance, Marketing and Sales, dan After Sales. Menurut Joegianto, di tahun 2019, pihaknya sangat berkeinginan untuk memperluas pasarnya. Selain di Indonesia, Polytron juga menggarap pasar ekspor, terutama di wilayah Afrika. ***