logo

Pemprov Papua Barat Gelar Rakornis SPBE Di Waisai Raja Ampat

Pemprov Papua Barat Gelar Rakornis SPBE Di Waisai Raja Ampat

21 Februari 2019 21:34 WIB

Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id - WAISAI: Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat kordinasi teknis (Rakornis) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara globalisasi.

Kegiatan berlangsung di Raja Ampat, Rabu (20/2/2019) seperti dilaporkan Antara,  yang diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informasi  kabupaten dan kota seluruh Provinsi Papua Barat.

Asisten Satu Setda Raja Ampat, Muhidin Umalelen yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat mengatakan, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE.

Dia menjelaskan, penerapan SPBE memberikan manfaat bagi instansi pemerintah terutama aparatur sipil negara untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat.

"Memanfaatkan teknologi informasi semua pekerjaan administrasi aparatur sipil negara akan lebih cepat serta pelayanan kepada masyarakat tidak terlambat," ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Frans Piter Istia yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan pemerintah daerah harus siap menerima tatakelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah.

Sudah saatnya pemerintah daerah menerima tatakelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan tatakelola informasi yang memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara.

Pemerintah daerah  kabupaten dan kota di Papua Barat, kata dia, harus memperhatikan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah supaya ketika mengajukan program prioritas yang berhubungan dengan penguatan terhadap jaringan teknologi informasi dan komunikasi di daerah  mendapat respon yang cepat.

"Penerapan SPBE diarahkan pada upaya pembangunan aparatur negara yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik yang harus direspon baik oleh pemerintah di sitiap kabupaten dan kota," tambah dia. ***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH