logo

Izin Domisili Lembaga Rehabilitasi Sosial Terhenti Di Tingkat RW

Izin Domisili Lembaga Rehabilitasi Sosial Terhenti Di Tingkat RW

Pengelola Rehabilitasi Sosial, Yayuk Sriwahyuningih (tengah) saat berkoordinasi dengan Kepala BNN Kota Surabaya, Suparti (kanan)
11 Februari 2019 17:24 WIB

Penulis : Andira

SuaraKarya.id - SURABAYA: Upaya menekan kasus penyalahgunaan narkoba di Surabaya tidak selalu berjalan mulus. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rehabsos Surabaya bahkan menyebut masih ada saja oknum masyarakat yang membuat rumit program pengentasan para korban narkoba.

Pengelola Rehabsos dan Ketua GMDM Kota Surabaya, Yayuk Sri Wahyuningsih mencontohkan tentang pengoperasian sebuah rumah rehabilitasi untuk para pecandu narkoba di Jalan Kalidami Surabaya. "Semua perizinan sudah komplit. Giliran minta izin domisili dari Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, tak kunjung bisa terwujud," ujarnya, Senin (11/2/2019).

Sesuai rencana awal, rumah rehabilitasi bernama Equitas Setara itu difungsikan untuk rawat jalan, konseling ringan hingga pembekalan ketrampilan agar para pecandu bisa mandiri.  Rumah rehabilitasi itu menempati ruangan kosong lantai atas sebuah lembaga pendidikan swasta.

Saat launching yang dikemas dalam bentuk sarasehan pada 27 Januari 2019 lalu, kata dia, sejumlah pihak seperti perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya,  dinas terkait, Polsek se Surabaya, Polrestabes, kelurahan, kecamatan, hingga perwakilan RT/RW yang hadir sudah menyatakan dukungannya. "Perwakilan RW bahkan sudah siap membantu mengurus izin domisili," ujarnya.

Tapi belakangan, rumah rehabilitasi yang bakal jadi ajang jujugan para keluarga pecandu narkoba itu tak mendapat respon dari pihak kelurahan. Padahal hingga saat ini, rumah yang baru dibuka beberapa waktu lalu itu sudah menangani tiga pasien rawat jalan.

Pentingnya keberadaan rumah rehabilitasi itu juga digambarkan dari realita sejumlah keluarga pecandu yang sudah berencana mengikutkan sanak keluarganya dalam program mereka. "Kami punya lahan untuk panti rehabilitasi permanen di Kecamatan Benjeng Gresik. Rencananya kami akan menempati lokasi baru itu sekitar 3 tahun ke depan," ujarnya.

Terkait pengajuan izin domisili, institusi yang aktif melakukan sosialisasi penanggulangan narkoba di berbagai sekolah dan kelurahan se Surabaya itu sudah berusaha mengikuti prosedur yang ada. Dia selaku penanggungjawab rumah rehabilitasi itu misalnya, sudah meminta surat pengantar dari RT untuk pengajuan izin tapi mentok di tingkat RW, yang keberatan memberi persetujuan.

Ditemui terpisah, Kepala Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Cristianto mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan rumah rehabilitasi di lokasi yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari kantor kelurahannya tersebut. "Saya juga merasa belum pernah ditemui pengelola rumah rehabilitasi tersebut," ujarnya.

Selaku penguasa wilayah, pihaknya mendukung setiap program yang dianggap positif. Tapi yang terkait pelaksana penanggulangan narkoba, dirinya mengaku hanya tahu lembaga seperti BNN, dan mempersilakan pengelola rumah rehabilitasi itu mengajukan izin, langsung ke Pemkot Surabaya.***