logo

Perdebatan

Perdebatan

15 Januari 2019 09:45 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi

Proses pilpres akan berlanjut dengan debat terbuka pada 17 Januari 2019 dengan tema Hukum, HAM, Terorisme dan Korupsi. Jika dicermati sejatinya debat kali ini adalah rematch antara Jokowi vs Prabowo, meski dengan pasangan cawapres yang berbeda. Oleh karena itu keduanya dipastikan akan lebih menguasai medan perdebatan dibanding kedua cawapresnya yang baru akan berdiri di panggung debat terbuka pilpres.

Meskipun demikian, ada perdebatan tentang perlunya dan pentingnya bocoran kisi-kisi yang harus disampaikan kepada kedua kandidat. Di satu sisi, Wapres Jusuf Kalla menegaskan hal itu tidak relevan karena sejatinya justru di arena perdebatan terbuka akan bisa terlihat kemampuan dari kedua kandidat dalam menjawab dan mensikapi suatu persoalan yang berujung kepada harapan solusi. Di sisi lain, ada juga kepentingan agar kisi-kisi materi adalah untuk mengantisipasi pertanyaan yang bersifat teknis, bukan praktis.

Argumen yang mendasari adalah peristiwa debat terbuka pilpres 2014 lalu ketika pada 15 Juni 2014 Jokowi mempertanyakan peran TPID kepada Prabowo sementara Prabowo tidak mengetahui TPID yang pada dasarnya adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pertanyaan seperti ini dikhawatirkan akan menjebak salah satu kandidat dan imbasnya akan sangat fatal di publik karena dari kasus TPID 5 tahun yang lalu ternyata memicu viral di medsos yang kemudian berimbas terhadap kredibilitas salah satu kandidat. Oleh karena itu beralasan juga jika pada debat pilpres perlu dihindari materi pertanyaan yang lebih bersifat teknis, bukan praktis karena penjelasan definisi sejatinya juga penting bagi kedua kandidat untuk memahami persoalan yang ada. Artinya, kedua kandidat memang mempunyai peluang yang sama, tapi tetap saja petahana menang satu langkah dibanding pesaing karena lebih mengetahui persoalan tentang kenegaraan selama pemerintahannya

Menjelang debat pilpres, salah satu kandidat telah melakukan pidato kebangsaan dengan tema Indonesia Menang. Sayangnya esensi pidato masih bersifat retorika dan tanpa data pendukung yang akurat, meskipun diyakini tetap bisa merubah persepsian swing voters. Kubu lawan menegaskan bahwa pidato kebangsaan lebih banyak mengkritik pemerintah sementara esensi terhadap bagaimana pencapaian tujuan pembangunan tidak gamblang dijelaskan pada pidato kebangsaan. Oleh karena itu, saling gertak nampaknya dilakukan kedua kandidat menuju debat pilpres yang sesungguhnya besok 17 Januari 2019. Fakta yang ada memberikan gambaran bahwa warna-warni menuju pilpres semakin beragam, mulai dari penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, perusakan atribut kampanye dan saling sindir di media. Itu semua sejatinya mencederai demokrasi serta bertentangan dengan komitmen kampanye damai dan kampanye sejuk yang beberapa waktu lalu diikrarkan oleh kedua kandidat. Padahal, pemilu damai akan menjadi muara bagi pembangunan.

Persoalan lain juga muncul misalnya dari tanah Aceh yang meminta adanya tes baca Al Qur’an bagi kedua kandidat. Meski ini tidak ada di ranah KPU namun perlu juga untuk menghormati kearifan lokal karena Aceh selama ini dikenal sebagai Serambi Mekah. Yang justru menjadi pertanyaan yaitu apakah kedua kandidat bersedia untuk melakukan tes baca Al Qur’an? Biarlah waktu yang menentukan dan tentu kita juga akan terlibat dalam penentuan regenerasi kepemimpinan di republik ini. ***

* Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo