logo

Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019

Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019

11 Januari 2019 08:59 WIB

Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tarif tenaga listrik tidak mengalami kenaikan sampai dengan triwulan I tahun 2019.

"Sudah diinfokan bahwa tidak akan naik tarif listrik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Selain itu, subsidi listrik tepat sasaran tetap dijalankan oleh Kementerian ESDM di mana salah satu kebijakannya adalah tetap memberikan subsidi listrik bagi seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

Kebutuhan subsidi listrik tahun 2019 sebesar Rp65,32 triliun sedangkan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp59,32 triliun dan carry over ke tahun berikutnya sebesar Rp6 triliun.

Untuk pemenuhan serta membantu rasio elektrifikasi masyarakat miskin, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengharapkan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar dapat memberikan sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu yang ada di wilayahnya.

Jonan mencontohkan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terdapat sekitar 2.100 rumah yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik, sementara jaringan distribusi PLN sudah tersedia. 

"Saya baru dapat laporan dari Ibu Bupati Probolinggo, ada sekitar 2.100 rumah yang sudah ada jaringan distribusinya PLN tapi orangnya belum mampu bayar biaya penyambungannya," kata Jonan.

Ia mengimbau terutama yang di Jawa dan provinsi-provinsi besar, juga kabupaten-kabupaten yang APBD-nya mencapai triliunan, dapat menyisihkan sebagian untuk memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa menikmati listrik. 

Menurut Jonan, masyarakat dengan golongan tarif listrik 450 Volt Ampere (VA) bisa untuk melakukan pembayaran penggunaan listrik, namun terkendala tingginya biaya penyambungan atau pemasangan.

"Kalau langganannya pasti bisa, sekitar Rp15.000, tapi kalau pasang itu sekitar Rp500.000. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi yang membantu," katanya seperti dikutip Antara.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir tahun 2018, rasio elektifikasi Nasional adalah 98,3 persen, atau lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 yang sebesar 97,5 persen.

             Rasio Elektrifikasi

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi sampai akhir 2018 mencapai 98,3 persen.

"Anggaran kami memang lebih kecil dari tahun sebelumnya, namun rasio elektrifikasi terus meningkat. Ini tandanya kerja kami baik dan berintegritas," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 2018 adalah sebesar Rp141,2 miliar. Dari anggaran tersebut, penyerapan hingga 31 Desember 2018 mencapai 91,75 persen.

Sementara untuk 2019, total anggaran Ditjen Ketenagalistrikan ditetapkan Rp97,53 Milliar yang terdiri atas kegiatan pelayanan publik Rp6,83 miliar, regulasi Rp2,2 miliar, kegiatan prioritas Rp7,04 miliar, pembinaan dan pengawasan Rp12,90 miliar, serta kegiatan pendukung Rp68,55 miliar.

Andy menuturkan bahwa hingga akhir 2018 rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 98,3 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 99,38 persen.

Pada tahun 2019 ini, target rasio elektrifikasi adalah sebesar 99,9 persen dan target rasio desa berlistrik adalah 100 persen.

"Capaian kami cukup baik, yang paling penting adalah rasio elektrifikasi yang mencapai 98,3 persen. Tahun 2019 kami punya tugas besar, desa berlistrik harus 100 persen dan rasio elektrifikasi harus 99,9 persen," ujar Andy.

Peningkatan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia salah satunya karena penambahan infrastruktur.

Tambahan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan akhir 2018 dari pembangkit hampir mencapai dua gigawatt (GW), sehingga total kapasitas terpasang pembangkit mencapai 62,6 GW.

Transmisi pun bertambah sepanjang 3.441,84 kilometer sirkuit (kms) dan penambahan gardu induk sebesar 16.495 MVA.

Terkait dengan pelaksanaan program 35 GW, hingga akhir 2018 tercatat 2,9 GW sudah beroperasi secara komersial (COD/komisioning), 18,2 GW sedang konstruksi, 11,4 GW perjanjian jual beli listriknya sudah ditandatangani, namun belum konstruksi, 1,6 GW dalam proses pengadaan, dan 0,954 GW sedang dalam tahap perencanaan.

Peningkatan kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan tersebut menelan biaya investasi sebesar 11,28 miliar dolar AS pada 2018.

Untuk 2019 telah ditargetkan penambahan pembangkit ketenagalistrikan sebesar 3,9 GW, sehingga total kapasitas terpasang pembangkit menjadi 66,5 GW. Lalu, kapasitas terpasang transmisi 15.195 kms, dan gardu induk 27.631 MVA.

Pada 2019 investasi untuk infrastruktur ketenagalistrikan ditargetkan sebesar 12,04 miliar dolar AS.

Selain itu, seiring dengan peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan rasio elektrifikasi, maka konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita) juga menunjukkan kenaikkan positif.

Sampai akhir 2018, konsumsi telah mencapai 1.064 kWh/kapita dari target sebesar 1.129 kWh/kapita dan pada 2019 targetnya adalah 1.200 kWh/kapita. ***