logo

Dugaan Korupsi, Gubernur Anies Didesak Batalkan Pembelian Lahan Alkal Dinas SDA

Dugaan Korupsi, Gubernur Anies Didesak Batalkan Pembelian Lahan Alkal Dinas SDA

Syaiful Jihad
12 Desember 2018 08:25 WIB

Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pembelian sejumlah lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bernilai ratusan miliar rupiah menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Sebab, banyak proses pembelian yang dilakukan tanpa kajian mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti halnya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) di Grogol, Jakarta Barat, pada pemerintahan DKI era sebelumnya.

Pada pemerintahan DKI era saat ini, salah satu contoh yang disorot adalah pembelian lahan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, Cakung Jakarta Timur, senilai Rp450 miliar oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), yang diduga dilakukan secara terburu-buru dan hanya memakan proses dua hari kerja saja.

Direktur eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi mendalam mengenai pembelian lahan di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, Cakung, Jakarta Timur, oleh Dinas SDA.

Lahan itu memiliki luas sekitar empat hektare dan akan diperuntukan sebagai gudang peralatan dan perbekalan (Alkal).

“Sayangnya, setelah diteliti ternyata proses pembelian lahan hanya dilakukan selama dua hari kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan. Kami menyamakan proses pembelian lahan di Cakung ini dengan proses pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan dalam kurun waktu satu hari kerja,” ujar Syaiful pada wartawan, Rabu (12/12/2018).

Syaiful menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan, tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah.

Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud, harus dibentuk tim. Kemudian ada proses pengumuman Peta Bidang Tanah paling lama 14 hari. Apalagi lokasi tanah yang dulunya bagian Jawa Barat dan mengalami perluasan di DKI perlu adanya Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) terlebih dahulu.

“Tapi juga tidak bisa hanya satu atau dua hari. Saja. Itu memaksakan namanya. Jangan sampai mengulang kasus Sumber Waras, semua serba kilat. Sosialisasi harus dilakukan camat, lurah, walikota terlebih dahulu dong,” kata Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful khawatir, jika pembelian lahan ini dipaksakan, maka bisa muncul kasus Sumber Waras jilid dua.

“Ujung-ujungnya Gubernur Anies yang akan dirugikan. Jadi kami minta gubernur mengevaluasi kembali rencana pembelian lahan oleh Dinas SDA tersebut,” tuturnya menegaskan.

Editor : Yon Parjiyono