logo

Korupsi PLTU Riau-1: Kotjo Diminta Sediakan Miliaran Rupiah Oleh Politikus Golkar

Korupsi PLTU Riau-1: Kotjo Diminta Sediakan Miliaran Rupiah Oleh Politikus Golkar

15 November 2018 20:51 WIB

Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pukulan keras dengan ditahannya mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus megakorupsi E-KTP tidak membuat jera beberapa politikus Partai Beringin  itu bermain api. Buktinya tak lama setelah Setnov ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih meminta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang kini terdakwa korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018), Kotjo mengaku sempat dimintai uang oleh Eni  sebesar SG$400 ribu. Uang itu diduga diminta Eni untuk kepentingan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Awalnya, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan antara Kotjo dan Eni dalam sebuah pesan singkat. Dalam percakapan itu, Eni menyebut Idrus meminta untuk menemui Kotjo..

Disebutkan, permintaan itu datang tak lama setelah Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua umum ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi KTP elektronik. Menurut Kotjo, saat itu Eni menyebut jika Idrus butuh dana untuk mengonsolidasi pimpinan DPD I.

Kotjo menjelaskan saat itu Idrus membutuhkan SG$400 ribu. Uang itu rencananya dibagikan ke 40 orang pimpinan DPD I Partai Golkar. "Jadi waktu untuk mengonsolidasikan itu perlu uang SG$400 ribu, masing-masing SG$10 ribu. Ada 40 orang itu," jelas Kotjo.

Kotjo menyatakan saat itu ia tak langsung menyanggupi permintaan Eni. Pasalnya, saat itu akhir pekan dan ia tidak bisa menyiapkan uang tersebut.

"Saya bilang enggak bisa caranya begitu, minta uang begitu harus, pertama sudah weekend, sudah malam, terus akhirnya saya bilang paling cepat minggu depan," tutur Kotjo seperti dilaporkan metrotvnews.com.

Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd mengaku pernah memberikan Rp 4,7 miliar kepada Erni yang Wakil Ketua Komisi VII DPR. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2 miliar untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Namun, Kotjo membantah pemberian itu sebagai uang suap. Menurut dia, pemberian itu sebagai sumbangan untuk Partai Golkar.

"Itu sebagai sumbangan. Pemberian saya Rp 2 miliar pertama itu pakai cek. Kalau saya tahu ini pidana, enggak mungkin saya pakai cek," ujar Kotjo  seperti dilansir kompas.com.

Menurut Kotjo, permintaan itu disampaikan langsung oleh Eni Maulani. Menurut Kotjo, meski dia meminta bantuan Eni untuk dipertemukan dengan Direktur PLN Sofyan Basir, pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 4,7 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek PLTU Riau 1.

Dalam persidangan, Kotjo mengaku sering diminta memberikan sumbangan oleh partai politik. Beberapa orang juga meminta agar Kotjo selaku pengusaha memberikan bantuan berupa uang. "Ya cukup sering (diminta sumbangan). Ada orang partai, ada orang lain juga," kata Kotjo.

Dalam kasus ini, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar kepada Eni. Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. ***