logo

Kejagung Diingatkan Jangan Berakrobat Tetapkan Chuk Sebagai Tersangka

Kejagung Diingatkan Jangan Berakrobat Tetapkan Chuk Sebagai Tersangka

pengamat hukum Suhardi Somomoeljono
08 November 2018 21:30 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pengamat hukum yang juga advokat senior Suhardi Somomoeljono mengingatkan  Kejaksaan Agung jangan melakukan akrobatik (hukum) dalam kasus mantan jaksa Chuk Suryosumpeno. Belum cukup bukti tetapi langsung dijadikan tersangka penjualan aset koruptor Hendra Rahardja tanpa proses lelang diduga merugikan keuangan negara Rp32,597 miliar.

"Langkah yang diambil Jaksa Agung  itu bisa menjadi blunder politik," kata Suhardi di Jakarta,  Kamis (8/11) menanggapi dijadikannya Chuk sebagai tersangka sejak 23 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Warih Sadono. 

Apalagi, katanya,  penetapan tersangka bersamaan diunggahnya putusan PK TUN Mahkamah Agung (MA) untuk merehablitasi dan mengembalikan posisi dan jabatan Chuk sebagai Kajati Maluku setelah dicopot dari jabatannya itu oleh Jaksa Agung.

Menurut Suhardi seharusnya sebelum menetapkan tersangka lebih dulu Kejagung meminta BPK atau BPKP melakukan audit hasil pekerjaan Chuk saat menjadi Ketua Satgassus PAA Kejaksaan Agung apakah ada kerugian negara atau tidak.  "Idealnya jika hasil audit BPK atau BPKP terdapat indikasi kerugian negara barulah Kejagung mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap pihak-pihak yang terkait tidak terkecuali terhadap Chuck," tuturnyaa.

Masalahnya, kata Suhardi, bagaimana jika hasil audit BPK atau BPKP tidak ditemukan kerugian negara dan berbeda dengan hasil audit kantor akuntan publik yang kini dijadikan pegangan oleh Kejagung. Dia tidak setuju terjadi kriminalisasi sehubungan penetapan Chuk sebagai tersangka bersamaan diunggahnya putusan PK TUN MA. “Karena bisa saja Kejagung sudah memiliki bukti-bukti adanya korupsi dalam kasus yang disangkakan kepada Chuk,” kata Suhardi.

“Hanya karena bersamaan antara penetapan tersangka dan diunggahnya  putusan PK MA TUN sehingga tidak terhindarkan ada penilaian terjadi kriminalisasi,” ucap Dosen Pasca Sarjana Universitas Matla’ul Anwar Banten itu.

Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya sudah menegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap mantan Kasatgassus PPA Kejaksaan RI Chuk Suryosumpeno. Menurut Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Rabu (7/11/2018) dalam melakukan penyidikan maupun penetapan Chuk sebagai tersangka dilakukan tim penyidik Pidsus secara obyektif, profesional dan proporsional. "Tidak ada yang namanya kriminalisasi. Semuanya obyektif, profesional dan proporsional,” kata Prasetyo seraya menegaskan kasus Chuk sebenarnya sudah lama disidik.

 Hanya saja ketika dua kali dipanggil tim penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka tidak hadir, dan Chuk baru hadir pada pemanggilan ketiga. “Baru pada pemanggilan ketiga yang bersangkutan hadir,” tutur Prasetyo. Dia pun menegaskan tidak mungkin pihaknya memenuhi putusan PK TUN MA karena Chuk sudah diberhentikan sebagai PNS Kejaksaan Agung.

 

Editor : Silli Melanovi