logo

JPU Nilai Tim Pembela Tedja Widjaja Condong Ke Tindakan Senangkan Klien

JPU Nilai Tim Pembela Tedja Widjaja Condong Ke Tindakan Senangkan Klien

sidang penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Tedja Widjaja
08 November 2018 21:06 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Tim penasihat hukum terdakwa Tedja Widjaja salah menilai, mengartikan dan menafsirkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembela juga keliru dalam melihat locus delicti dan tempus delicti serta kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam menangani kasus tersebut sehingga surat dakwaan (seolah) menjadi tak memenuhi pasal 143 ayat (2) hurub b KUHAP.

Hal disebabkan tim pembela terlalu berkeinginan kuat menyenangkan kliennya dan berbagai alasan lainnya. Padahal, JPU telah mencermati sedemikian rupa waktu kejadian dan tempat kejadian perkara yang didakwakan. “Surat dakwaan kami (JPU) tidak kabur, melainkan telah disusun sebagaimana diisyaratkan KUHAP (memenuhi syarat). Masalahnya justru terletak pada nota keberatan (eksepsi) tim penasihat hukum terdakwa sendiri yang hanya spenggal-sepenggal mempelajari surat dakwaan,” ujar JPU Fedrick Adhar SH MH dalam tanggapannya atas nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa Tedja Widjaja di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Kamis (8/11/2018)

Kendati demikian, Fredrick Adhar tetap mempercayakan sepenuhnya kepada majelis hakim PN Jakarta Utara pimpinan Tugiono SH MH untuk memutuskan apakah dalam putusan selanya persidangan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara atau tidak. Yang pasti, JPU tidak sependapat dengan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota keberatan mereka.

Persidangan kasus penipuan dan penggelapan itu sendiri, kata Fredrick Adhar, digelar demi keadilan dan dalam rangka memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat. Sedangkan bagi terdakwa Tedja Widjaja diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatannya sebagaimana dipersalahkan dalam surat dakwaan. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, karena semuanya berpulang kepada majelis hakim itu sendiri. Yang pasti negara ini berlandaskan hukum, maka batal-tidaknya surat dakwaan diputuskan dalam putusan sela majelis hakim,” ujar Fredrick.

Hanya saja berdasarkan kelengkapannya, surat dakwaan terhadap terdakwa Tedja Widjaja telah disusun sedemikian lengkap, terang, jelas dan sesuai KUHAP. Atas dasar itu, Fedrick berharap dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara penipuan dan penggelapan tersebut pada persidangan berikutnya setelah putusan sela majelis hakim.

Sesaat sebelum majelis hakim mengetukkan palu menentukan hari persidangan berikutnya, tiba-tiba seorang pengunjung sidang bernama Bambang Prabowo SH mengaku sebagai mantan kuasa terdakwa Tedja Widjaja dengan istri, mencoba menginterupsi majelis hakim dengan cara mengangkat tangan. “Saya mau menjadi saksi fakta dalam kasus ini Pak Hakim. Saya tahu semuanya, saya mantan kuasa Tedja Widjaja dan istri,” ujar Bambang Probowo dari kursi pengunjung sidang.

Ketua Majelis Hakim Tugiono menyambut tawaran Bambang Prabowo tersebut. Hanya saja, kata Tugiono, belum waktu pembuktian. Salurannya pun bukan langsung kepada majelis hakim. “Dalam perkara pidana saksi-saksi memberatkan berurusan langsung dengan jaksa penuntut umum. Sedangkan saksi ade charge atau meringankan bekerjasama dengan penasihat hukum terdakwa. “Jadi, silakan saja menghubungi jaksa tau tim penasihat hukum sesuai keperluannya demi kebenaran, keadilan dan keterang-benderangan kasus ini,” ujar Tugiono.

JPU Fedrick Adhar dan tim penasihat hukum terdakwa pun sependapat dengan majelis hakim. Walau tim pembela sempat protes dengan penilaian adanya kemungkinan JPU bekerja sama dengan Bambang Prabowo hingga menawarkan diri sebagai saksi fakta dalam sidang, majelis mengingatkan tim penasihat hukum karena yang dilakukan Bambang Prabowo hanya berupa tawaran menjadi saksi fakta saja. “Majelis kan belum menerima, tetapi mempersilakannya berurusan dengan JPU pada saat pembuktian. Jaksa dan pembela kan bisa menghadirkan saksi di luar yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan,” kata Tugiono mengingatkan tim pembela Tedja Widjaja agar jangan buru-buru berfikir negatif.

JPU Fredrick Adhar sebelumnya mempersalahkan terdakwa Tedja Widjaja telah melakukan penipuan dan penggelapan atas aset-aset saksi korban Ketua Dewan Pembina Yayasan Tujuh Belas Agustus 1945 (UTA 45) Rudyono Darsono dan Yayasan UTA 45. Akibatnya, Rudyono Darsono dan UTA 45 menderita kerugian sedikitnya Rp60 miliar.

 

 

Editor : Silli Melanovi