logo

Machrul: Gubernur Jawa Barat Harus Mediasi Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Machrul: Gubernur Jawa Barat Harus Mediasi Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Machrul Falak Hermansah. (Ist)
08 November 2018 17:00 WIB

Penulis : Muhajir

SuaraKarya.id - BEKASI: Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak Hermansah meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, segera turun tangan terkait penyelesaian pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang belum menemukan titik terang.

"Ini harus di mediasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk kepentingan Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi," katanya kepada suarakarya.id, di Bekasi, Kamis (8/11/2018).

Menurutnya, persoalan ini jangan sampai berlarut-larut. Gubernur Jawa Barat harus melakukan fungsi dekonsentrasi yakni pembinaan. Artinya, wakil pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.

"Beliau (Ridwan Kamil) nantinya akan memberikan solusi untuk kepentingan kota dan kabupaten Bekasi terkait persoalan PDAM Tirta Bhagasasi," katanya.

Ia menyampaikan, penyelesaian aset itu sudah pernah di mediasi oleh BPKP. Namun hingga hari ini belum juga selesai.

"Sebaiknya dari Pemprov Jabar turun tangan untuk dihitung bersama," katanya.

Politisi Golkar ini berharap pemisahan aset harus segera diselesaikan. Karena, jika tidak akan berdampak kepada pelayanan air bersih di dua wilayah tersebut.

Proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi belum menemukan titik terang. Padahal target pemisahan aset ini telah disepakati dua daerah bakal rampung akhir 2016 lalu.

Namum saat ini, Pemkab Bekasi tengah menghitung aset PDAM Tirta Bhagasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak ketiga.

Aset PDAM Tirta Bhagasasi itu diantaranya sejumlah kantor pelayanan, yakni cabang Harapan Indah, Cabang Poncol, Cabang Pondok Gede, Cabang Rawa Lumbu, Cabang Bekasi Kota dan Cabang Karang Satria kata, Cabang Wisma Asri dan Cabang Harapan Baru.