logo

Mensos: Masih Sedikit Warga KAT Miliki Identitas Kependudukan

 Mensos: Masih Sedikit Warga KAT Miliki Identitas Kependudukan

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) (foto, ones)
07 November 2018 17:15 WIB

Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti masih kecilnya warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memiliki identitas kependudukan. Baik Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun Kartu Keluarga (KK).

"Akibatnya mereka tidak dapat mengakses program nasional yang mensyaratkan keberadaan identitas penduduk. Seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Beras Sejahtera (Rastra)," ungkap dia, dalam acara pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KAT, di Kementerian Sosial (Kemensos) Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Untuk itu, dia mengimbau agar ada upaya atau perlakuan khusus terhadap pendaftaran atau pencatatan penduduk KAT. Yang sesuai dengan karakteristik keberadaan KAT seperti sulit dijangkau dan cenderung berpindah-pindah (nomaden).

Konsep pemberdayaan KAT yang dilakukan Kemensos, ujarnya, membangkitkan mental warga KAT untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri di atas kepribadian budayanya. Dengan begitu mereka mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi perubahan lingkungan alam dan soaial di luar lingkungan mereka.

“Tentu kita tidak menawarkan modernisasi, tetapi mengajak mereka untuk mengenal lingkungan dunia luar yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga KAT,” jelad Mensos.

Kementerian Sosial sebagai _leading sector_ dalam pemberdayaan KAT mengajak berbagai pihak, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga-lembaga lainnya ikut terlibat saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Asmat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Kepada anggota Pokja dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mensos menyatakan, wilayah kerja kedua kementerian sangat beririsan di mana lokasi KAT bagian dari desa -- umumnya tertinggal -- dan tidak sedikit yang bertetangga dengan sentra permukiman transmigrasi.

“Mohon lokasi-lokasi KAT mendapat perhatian di bidang sarana prasarana atau infrastruktur permukiman. Misalnya jalan penghubung desa, rintisan penerangan, sarana air bersih, MCK, dan lain-lain. Demikian halnya bantuan di bidang usaha ekonomi produktif pada skala home industry atau rintisan usaha koperasi,” paparnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH