logo

Cegah PMI Nonprosedural, Peran LTSA Harus Dioptimalkan

Cegah PMI Nonprosedural, Peran LTSA Harus Dioptimalkan

Diskusi antara BNP2TKI, anggota DPRD NTB, dan unsur media. (foto,ist)
12 Oktober 2018 19:39 WIB

Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Peran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terus dan harus dioptimalkan, untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah.

Demikian dikemukakan Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, pada acara diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Media, di Jakarta, Jumat (12/10/2018) .

“Peran utama kita harus optimalkan LTSA, embrio LTSA ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari beberapa instansi terkait,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejak 2014 hingga Agustus 2018, BNP2TKI sudah meresmikan sebanyak 20 LTSA. Di antaranya di Mataram, Surabaya, Nunukan, Yogyakarta, Gianyar, Indramayu, Sambas, Lombok Tengah, Cirebon, Sumbawa, Cilacap, Sukabumi, Entikong, Lombok Timur, Pati, Karawang, Subang, Tulungagung, Brebes, serta Kendal.

Saat ini, lanjutnya, yang sudah ada gedung LTSA di Tanjung Pinang, Batam, Kupang, Sumba Barat, Lombok Barat, Bima dan Bandung. Di dalam LTSA terdiri dari berbagai Instansi yaitu Disdukcapil, Disnaker, Dinkes dan RSUD, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP3TKI dan Perbankan.

Masing-masing instansi itu memberikan tugas pelayanan sesuai fungsi layanan di LTSA. “LTSA sangat membatu dalam memberikan pelayanan yang mudah, kendati demikian ada beberapa LTSA yang belum optimal dengan sarana dan prasarananya,” jelasnya.

Teguh mengatakan, LTSA tidak hanya inisiasi dari BNP2TKI tapi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam LTSA ada unsur daerah yang terlibat, untuk memberikan pelayanan pada calon PMI ataupun PMI. Sehingga PMI yang ingin bekerja ke Luar Negeri sesuai prosedur dan berdokumen.

Di bagian lain, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB Kasdiono menyampaikan apresiasi kepada BNP2TKI dan BP3TKI Mataram. Bahwa NTB merupakan provinsi yang terbesar dalam penempatan TKI, dimana terdapat hampir 10 persen masyarakat NTB bekerja di Luar Negeri sebagai PMI.

“Karena itu peran BP3TKI dan LTSA sangat penting. Dengan tingginya angka penempatan maka permasalahan juga relatif tinggi,” jelasnya.

Dia mengatakan masalah penempatan PMI kerap terjadi karena masih adanya calo atau tekong, yang merekrut PMI secara non prosedural. Selain itu, bursa kerja yang ada di 10 Kabupaten/Kota di NTB tidak berfungsi dengan baik .

“Bayangkan jarak dari rumah calon PMI ke Dinas hingga puluhan kilo meter. Harusnya ada petugas keliling untuk mempermudah calon PMI membuat Kartu Kuning/AK1,” ujarnya.

Dengan adanya beberapa LTSA di NTB tentunya sangat membantu dan mempermudah pelayanan kepada para calon PMI.

Editor : Silli Melanovi