logo

Problem Sosial Ekonomi

Problem Sosial Ekonomi

01 Oktober 2018 01:29 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro SE, MSi

Pengundian nomor urut capres telah dilakukan KPU dan hasilnya Jokowi nomor 1 dan Prabowo nomor 2. Di sisi lain kedua capres berkomitmen menjadikan pilpres 2019 bisa berlangsung sejuk, damai dan penuh kekeluargaan. Jika dicermati sejatinya persoalan sosial ekonomi menuju pilpres 2019 semakin kompleks dan persoaln ini berakar juga dengan tanggung jawab kepala daerah yang kemarin baru dilantik. Presiden Jokowi pada 5 September telah melantik 9 Kepala Daerah. Pilkada serentak di 17 propinsi menelan anggaran Rp. 8,01 triliun, di 115 kabupaten dan 39 kota anggarannya Rp. 4,81 triliun sehingga total 171 daerah alokasi biaya Rp.12,83 triliun.

Di satu sisi, sukses pilkada serentak menjadi tantangan sukses lanjutan pilpres 2019, meski di sisi lain bukan tidak mungkin sukses pilkada memberi tantangan terhadap pilkada 2024 yang lebih kompleks, baik syarat dan ketentuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa membangun demokrasi yang lebih baik tidak bisa dilakukan instan tapi butuh proses dan alokasi anggaran yang besar. Paling tidak putusan MA terkait mantan koruptor yang nyaleg juga membutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Kepala Daerah – Gubernur yang telah dilantik yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur. Kekhawatiran pasca pelantikan yaitu terjaminnya pemerintahan daerah yang bersih. Hal ini tidak bisa terlepas dari kasus di Kota Malang karena dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ternyata 41 diantaranya terjerat suap – korupsi. Kasus lain yang melibatkan terdakwa Gubernur Jambi, Zumi Zola semua anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 menerima suap ‘ketok palu’ untuk pengesahan RAPBD 2017 dan 2018. Selain itu, kasus di Medan, Sumatera Utara dengan melibatkan semua anggota DPRD periode 2009-2014 berjumlah 50 orang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. Hal ini menjadi argumen tuntutan wakil rakyat dan pemerintahan yang bersih saat ini semakin menguat terutama pasca hasil pilkada serentak kemarin.

Kompleks

Tuntutan diatas bukan tidak beralasan apalagi dalam pilkada serentak kemarin ternyata para kandidat yang berlatar belakang swasta – pengusaha jumlahnya 44,89 persen atau tidak berubah dibanding pilkada serentak 2017 yang mencapai 50 persen dari 310 calon yang bertarung. Hal ini menguatkan argumen tingginya biaya demokrasi di republik ini dan karenanya keterlibatan swasta – pengusaha dominan. Bahkan petahana yang maju di pilkada serentak 2018 mencapai 19,49 persen sedangkan tahun 2017 cuma 16,61 persen. Ironisnya, KPK menegaskan bahwa masih akan ada petahana yang akan terjerat kasus. Hal menegaskan persoalan sosial ekonomi pasca pelantikan 9 Kepala Daerah menarik dicermati, tidak hanya bagi daerah tapi juga secara nasional, apalagi dikaitkan dengan agenda tahun politik dalam bentuk pileg dan pilpres 2019.

Persoalan yang perlu dicermati pasca pelantikan pertama: pelaksanaan pembangunan yang harus selaras dengan tata ruang dan peruntukannya, termasuk juga urgensi audit lingkungan. Argumen yang mendasari agar pembangunan tidak merusak harmoni dari semua sistem yang ada di daerah, misalnya banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya.. Sinergi antara audit lingkungan dan tata ruang pada dasarnya amanat UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan yang terjadi selama ini cenderung mengabaikan tata ruang dan peruntukan lahan.

Fakta yang ada mengindikasikan banyak terjadi peralihan fungsi tanah - ruang yang digantikan dengan fungsi kegiatan ekonomi - bisnis. Salah satu contoh konkret dari peralihan fungsi lahan itu yaitu kian kecilnya luas area sawah. Bahkan, di perdesaan semakin banyak terjadi peralihan fungsi lahan - areal persawahan tergantikan dengan perumahan - permukiman. Akibatnya luas areal tanaman pangan kian kecil dan hasil panen baik secara kuantitas dan juga kualitas menurun.

Kedua: kemiskinan. Betapa tidak, kemiskinan masih menjadi persoalan serius sampai saat ini dan semua daerah berkepentingan untuk mereduksi. Era otda sejatinya sangat diharapkan mampu memacu geliat ekonomi di daerah, termasuk produk unggulan yang bisa diciptakan untuk mendongkrak PAD dan sektor riil bisa tumbuh. Produk unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal serta penyerapan tenaga kerja di daerah seharusnya bisa berkelanjutan, apalagi kini pemerintah juga mendukung dengan model alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar.

Data BPS menegaskan bahwa kemiskinan di 9 daerah dari Kepala Daerah yang kemarin dilantik cukup tinggi yaitu di Sumatera Utara 1.324.980 jiwa (9,22 persen), di Sulawesi Tenggara 307.100 jiwa (11,63 persen), Jawa Barat 3.615.690.100 jiwa (7,45 persen), Kalimantan Barat 387.080 jiwa (7,77 persen), Papua 917.630 jiwa (27,74 persen), Sulawesi Selatan 792.630 jiwa (9,06 persen), Jawa Tengah 3.897.200 jiwa (11,32 persen), Bali 171.760 jiwa (4,01 persen), dan Nusa Tenggara Timur 1.142.170 jiwa (21,35 persen) dan Indonesia 25.949.800 jiwa (9,82 persen).

Ketiga: persoalan terkait dengan kemiskinan adalah pengangguran. Padahal, persoalan tentang pengangguran juga terkait dengan pembangunan kewirausahaan. Data BPS dari 9 daerah tersebut menunjukan bahwa pengangguran di Sumatera Utara 5,59 persen, di Sulawesi Tenggara 2,79 persen, Jawa Barat 8,16 persen, Kalimantan Barat 4,15 persen, Papua 2,91 persen, Sulawesi Selatan 5,39 persen, Jawa Tengah 4,23 persen, Bali 0,86 persen, Nusa Tenggara Timur 2,98 persen dan Indonesia 5,13 persen. Data BPS jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,6 persen atau kurang dari 5 juta orang.
Padahal, saat ini kemajuan negara juga ditentukan seberapa besar pelaku kewirausahaan. Statistik juga menunjukan batas minimal pelaku wirausaha di suatu negara untuk berkembang lebih baik yaitu 2 persen. Artinya wirausaha di republik ini kurang dan ini menjadi peluang memacu generasi muda agar berani menjadi pelaku wirausaha dan pelaku produksi. Di sisi lain ini juga menjadi perhatian untuk memacu etos kewirausahaan, terutama anak muda agar tidak terjebak rutinitas mencari pekerjaan, tetapi justru berusaha menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain. Artinya, inilah tantangan bagi Kepala Daerah – Gubernur baru yang kemarin dilantik dan juga semua yang menunggu giliran dilantik pada tahap berikutnya.

Dari gambaran diatas menunjukan bahwa tantangan dan PR bagi Kepala Daerah yang menang pilkada serentak kemarin tidak mudah, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan tahun politik dalam bentuk pileg dan pilpres 2019. Seremonial sesaat pasca pelantikan harus berkejaran dengan tuntutan penyelesaian semua persoalan yang ada didaerahnya. Kejar target dan kejar tayang mirip sinetron menjadi kewajiban semua Kepala Daerah pemenang pilkada serentak untuk memacu daerahnya agar lebih sejahtera tanpa harus menanggung beban sebagai calon koruptor berikutnya karena tuntutan pemerintahan yang bersih sangat didambakan masyarakat. ***

* Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo