logo

Haji Dan Aspek Sosial

Haji Dan Aspek Sosial

24 September 2018 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi

Jamaah musim haji tahun ini telah banyak yang kembali ke tanah air dengan keyakinan mendapatkan predikat haji mabrur dan balasannya tidak lain adalah ampunan dan surga. Jamaah haji asal Indonesia termasuk terbesar dan kecenderungan jumlah calon jamaah haji terus meningkat setiap tahun sehingga daftar tunggu pemberangkatan saat ini telah mencapai 15 tahun. Kalkulasi matematis setoran haji yang menunggu pemberangkatan tersebut mencapai nominal yang sangat besar dengan kisaran angka triliunan rupiah. Ini menarik dicermati karena tidak hanya menyangkut agama, tetapi juga sosial - ekonomi.

Oleh karena itu wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menuai kontroversi, terutama terkait dengan esensi dana umat dan kemanfaatan. Artinya, di satu sisi tingginya animo publik untuk pergi menunaikan ibadah haji menunjukan perilaku religi yang semakin baik, meski di sisi lain ada juga pertimbangan sosial ekonomi yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait dengan predikat haji mabrur itu sendiri.

Bagaimanapun juga, predikat haji mabrur adalah dambaan semua umat muslim karena tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga (HR: Bukhari dan Muslim). Alasan ini yang menjadi dasar mengapa jumlah calon jamaah haji terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai antrean 15 tahun. Janji surga itulah yang menjadikan spirit sehingga umat muslim semakin antusias menunaikan ibadah haji. Bahkan, rentang waktu selama 15 tahun tersebut pada akhirnya juga memicu spirit bagi mayoritas umat muslim untuk bisa menunaikan ibadah umroh yang saat ini animonya juga semakin tinggi. Ironisnya, hal ini justru memicu sentimen negatif terkait kepentingan bisnis ibadah sehingga kasus jamaah umroh yang terlantar juga semakin tinggi termasuk juga ancaman jerat penipuan  berdalih umroh promo seperti yang terjadi dengan sejumlah biro umroh yang akhirnya dilarang oleh pemerintah.

Faktor Makro

Yang justru menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika jumlah calon jamaah haji terus meningkat setiap tahun justru diikuti dengan peningkatan jumlah kemiskinan? Padahal, jamaah haji yang mendapatkan predikat mabrur atau setidaknya yang telah menunaikan ibadah haji pastilah diikuti dengan terjadinya proses peningkatan ibadah secara umum, baik ibadah yang berinteraksi ke atas dan juga yang berinteraksi sosial. Artinya, terjadi sinergi antara ibadah vertikal dengan Allah SWT sebagai Sang Khalik dan juga ibadah horisontal dengan sesama umat manusia sebagai bentuk interaksi sosial.

Kasus interaksi vertikal tentu menjadi rahasia dari masing-masing individu dan mereka sendiri tentunya bisa menilai seberapa besar terjadinya perubahan terhadap interaksi vertikal tersebut. Oleh karena itu, ketika interaksi vertikal semakin meningkat yang diikuti dengan iman tulus ikhlas serta kekhusyukan maka ini bisa disebut ada perubahan positif. Jika terjadi sebaliknya maka tentu harus dipertanyakan hakikat ibadah haji yang sudah dilakukan.

Kasus interaksi horisontal sebagai bentuk dari implementasi rutinitas kehidupan sosial bermasyarakat maka dapat diukur dengan terjadinya perubahan taraf hidup masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ketika jamaah yang telah menunaikan ibadah haji tersebut mampu berinteraksi sosial, setidaknya dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, maka seharusnya terjadi perubahan kesejahteraan. Jika hal ini bisa dilakukan serentak oleh semua jamaah yang telah menunaikan ibadah haji dan mungkin juga calon jamaah haji maka seharusnya jumlah kemiskinan bisa berkurang, belum lagi perilaku sosial dari ribuaan jamaah umroh. Sayangnya, fakta menunjukan bahwa peningkatan jumlah calon jamaah haji dan juga semakin banyaknya haji, plus jutaan umroh ternyata tidak diikuti penurunan jumlah kemiskinan secara signifikan.

Terlepas dari berbagai faktor makro yang terjadi, seharusnya memang terjadi perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat seiring dengan terjadinya peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Artinya kepulangan jamaah dengan predikat haji (mabrur) seharusnya dapat diikuti dengan terjadinya peningkatan amalan ibadah di lingkungan sekitar, baik sebagai bentuk tanggung jawab interaksi vertikal dengan Allah SWT sebagai sang pencipta atau juga bentuk tanggung jawab interaksi horisontal sebab manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ketika interaksi sosial yang dilakukan oleh jamaah calon haji dan juga jutaan umat muslim yang telah menunaikan ibadah haji plus umroh terjadi secara kumulatif, termasuk juga interaksi sosial yang dibangun oleh komunitas persaudaraan haji di setiap daerah maka seharusnya kasus-kasus kemiskinan berkurang, bukan sebaliknya yang terus meningkat.

Kalkulasi

Matematis pengelolaan dana lunas haji dari calon jamaah haji setiap tahun tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, termasuk juga kemungkinan memberi alternatif subsidi silang bagi umat yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, misalnya dengan sistem dana bergulir atau apalah caranya yang penting memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keimanan, tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, bersinergi dengan lembaga pengelola zakat mungkin bisa dilakukan selama pengelolaan dana haji tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa harus mengurangi hak-hak si penyetor lunas dana hajinya. Jadi, wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perlu dikaji lebih cermat lagi karena menyangkut dana umat yang banyak, bukan sekedar halal atau haram dari penggunaanya.

Jika pengelolaan tersebut dapat dilakukan, maka setidaknya akan memberikan dampak positif terhadap kemanfaatan ekonomi. Jika dikaji dana umat Islam sebenarnya sangat besar dan potensial untuk dikembangkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan. Betapa tidak, hitungan matematis untuk zakat bisa mencapai triliunan rupiah per tahun, belum lagi dana-dana sosial kemasyarakatan yang dikelola secara mandiri oleh takmir masjid. Jika dana itu terakumuluasi bagi kesejahteraan dan kemaslahatan, maka secara teoritis seharusnya dana itu juga mampu mereduksi kemiskinan.

Bahkan, jika pengelolaannya lebih baik maka dana itu dapat dimanfaatkan untuk pendirian unit usaha dan produksi yang berbasis sumber daya lokal. Jika ini keberhasilan dapat mereduksi pengangguran, meningkatkan pendapatan keluarga dan sekaligus mereduksi jumlah kemiskinan. Oleh karena itu, optimalisasi dana haji atau dana umat lainnya bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan profesional tanpa harus mengurangi hak-hak pemilik dana tersebut. Jika tidak sekarang kapan lagi umat mayoritas ini bisa memberikan andil bagi umat yang lainnya? ***

* Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo