logo

Eks Pengungsi Korban Konflik Di Maluku Menunggu Eksekusi Penyaluran Bantuan

Eks Pengungsi Korban Konflik Di Maluku Menunggu Eksekusi Penyaluran Bantuan

Tim LBH Kepton dan masyarakat eks pengungsi korban konflik Maluku
18 September 2018 20:55 WIB

Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Eks pengungsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara didampingi Tim hukum dari LBH Kepton kini tengah mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dana bantuan, menyusul dikabulkan gugatan masyarakat pengungsi. 

"Penyaluran bantuan terhadap eks pengungsi paska konflik di Maluku telah masuk dalam tahap proses eksekusi oleh PN Jakarta Pusat. Target kami akhir Juli 2018 semuanya  prosesnya sudah diselesaikan," kata Koordinator Kuasa Hukum La Ode Zulkifar Nur di Jakarta, Selasa (18/9/2018). 

La Ode Zulfikar Nur mengatakan, pihaknya setelah melalui proses panjang sejak 2012, telah memenangkan perkara terkait penyaluran bantuan eks pengungsi,  sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA). 

Perjuangan panjang itu, cerita dia, dimulai dengan memenangkan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tahun 2012. Kemudian, menang di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tahun 2015 dan terakhir menang di MA pada 19 Oktober 2017. 

“Amar putusannya meminta pak Presiden, Menteri Sosial serta Gubernur Maluku, Maluku Utara dan Sultra agar membayar bantuan kepada 210.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar ditiga Provinsi tersebut,” urainya.

Kata dia, warga eks pengungsi Maluku akan mendapat bantuan senilai Rp 18.500.000,- per KK. Bantuan terdiri dua hal yakni Rp 15 juta rupiah untuk bantuan rumah dan Rp 3,5 juta rupiah untuk bantuan kompensasi.

Para termohon eksekusi yaitu Presiden RI, Menteri Sosial, Gubernur Maluku, Gubernur Malut, Gubernur Sultra, Menteri Keuangan, Kepala Bapenas, Menteri Desa dan Perceptan Pembangunan Daerah Teringgal, Menko Polhukam, Menko Perekonomian. 

Terkait mekanisme penyaluran bantuan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Sosial serta perwakilan dari tiga Provinsi tersebut.

“Kami belum bisa banyak menjanjikan tetapi yang paling penting kepastian hukum sudah ada sehingga Pemerintah harus membayar perkara bantuan ini,” katanya mendaskan.