logo

Fitnah Sudah Dilaporkan Ke Polisi, Djunaedi Drakel Balik Tuntut Fredrik Diproses Hukum

Fitnah Sudah Dilaporkan Ke Polisi, Djunaedi Drakel Balik Tuntut Fredrik  Diproses Hukum

Wakil Ketua PPPRS Town House Djunaedi Drakel didampingi bendahara PPPRS memperlihatkan surat lapiran polisi terhadap Fredrik yang telah memfitnah.
13 September 2018 23:29 WIB

Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) City Resort Tower Town Bougenville Cengkareng Djunaedi Drakel  menuntut balik agar polisi memproses hukum Fredrik dan kawan-kawan atas tuduhan memfitnah dirinya menggelapkan dana warga apartemen eksklusif itu.

Djunaedi Drakel, Kamis (13/9/2018) sore mendatangi ruang wartawan DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan klarifikasi terkait pemberitakan Suarakarya.Id dan sejumlah media online lainnya atas pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menyatakan bahwa DPRD akan serius mendorong dugaan penggelapan dana warga CRR dan Town House Kamal, Cengkareng Timur senilai Rp21,352, 306,054 yang dilakukan oleh Djunaedi Drakel dan kawan-kawal.

Padahal menurut Djunaedi, pengaduan Fredrik yang mengaku pengacara warga CRR dan Town House Kamal Cengkareng itu tidak benar, dan fitnah belaka.

"Pengaduan Fredrik dan istri, anak-anak, serta anak menantu itu tindakan fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami secara periodik melaporkan kepada warga posisi pemasukan dan pengeluaran dana kok.Tidak benr kalau kami tidak transparan,," kata Djunaedi didampingi bendahara dan sekretaris PPPRS.

Ia minta kepada Polres Jakarta Barat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Fredrik dan keluarganya yang mengaku-aku sebagai pengacara warga.

Padahal tidak lebih dari 10 orang saja jumlah pemilik dan penghuni CRR & Town House Kamal Cengkareng yang  percaya  terhadap Fredrik.

Padahal  pemilik dan penghuni mencapai 1200 Kepala Keluarga (KK). Surat Laporan Polisi Nomor: LP/2492/V/2018/PMJ/ Dit Reskrim tanggal 7 Mei 2018 terlapor antara lain Herry Efendy, Fredrik, Yuli, dan Rudy Gunawan telah melanggar Pasal 311 KUHP ( fitnah).

" Fredrik mengaku-aku sebagai pengacara Mabes Polri, sehingga warga penghuni apartemen segan untuk melawannya yang telah menghasut warga," kata Djunaedi.

Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini menyatakan sejatinya Fredrik bukan pemilik apartemen, namun ia berambisi menjadi pengurus PPPRS.

Bahkan orang-orang timnya Fredrik berambisi menjadi Ketua RT/RW. "Jelas tidak bisa dipilih karena mereka bukan ber KTP CRR dan Town House, sesuai perundang-undangan tidak diperbolehkan," katanya.

Sebelumnya, warga Apartemen Town House Cengkareng, Jakarta Timur menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pengelolaan dana warga senilai Rp 21,3 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS) periode 2013-2016 Djunaedi Drakel.

Prasetyo Edi Marsudi saat menerima pengaduan belasan warga City Resort Apartemen Town House di ruang rapat lantai 10, Rabu (12/9/2018), menyataka bahwa setelah selesai rapat pembahasan APBD P 2018 akan datangnya ke Polres Jakarta Barat untuk mendorong proses hukum penggelapan dana milik warga CRR dan Town House Cengkareng.

Tidak boleh proses hukum dugaan penggelapan penggunaan dana warga anggota PPPRS ini dihentikan," ujar Prasetyo Edi.

Politisi PDIP ini menegaskan, dukungan Dewan dalam proses hukum terhadap penyalahgunaan dana warga anggota PPPRS agar transparan dan akuntabel.

"Dugaan penggelapan dana anggota PPPRS sudah dilaporkan ke Bareskrime Mabes Polri, tetapi masalah ini sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat, sehingga kita sebagai wakil rakyat akan mendorong proses hukum dilakukan," katanya.

Editor : Yon Parjiyono