logo

Darurat Korupsi, Stop Kompromi Dengan Koruptor

Darurat Korupsi, Stop Kompromi Dengan Koruptor

13 September 2018 07:59 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Atal S Depari

Indonesia tampaknya belum lepas dari situasi darurat koprupsi. Upaya keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya tidak mampu membuat takut apalagi menyurutkan para pencuri uang negara untuk melakukan aksinya. Tidak mengherankan bila berita korupsi selalu hadir hari demi hari di negeri yang masih berjuang keras untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kabar terakhir tentang terungkapnya korupsi berjamaah 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur membuktikan, Indonesia masih menjadi negara yang nyaman bagi para koruptor. Operasi tangkap tangan (OTT), penetapan tersangka oleh KPK sampai kepada penjatuhan hukuman kepada para koruptor belum membuat mereka jera. Padahal dalam setahun terakhir KPK beberapa kali menyeret koruptor kelas kakap yang berstatus tidak sembarangan.

Mulai dari yang menjabat sebagai menteri, anggota DPR, kepala daerah, ketua umum partai,  hingga pada pejabat di beberapa lembaga pemerintahan ditangkap dan diseret ke pengadilan tindak pidana korupsi hingga dijebloskan ke jeruji besi.

Tahun ini KPK juga menetapkan Menteri Sosial yang mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU I di Riau.

Akankah Idrus mengalami nasib yang sama dengan mantan menteri Surya Dharma Ali, Jero Wacik, dan Andi Mallarangeng? Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali  dihukum karena kasus penyelenggaraan jemaah haji. Wacik, mantan Menteri Pariwisata dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDMJ) dihukum karena penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) dan menerima suap. Sedangkan Andi, mantan Menpora tergelincir korupsi pembangunan Pusat Olahraga Hambalang. 

KPK juga menjerat penegak hukum aktif,  mulai  dari Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, enam hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan dua orang jaksa.

Kasus yang menimpa Idrus membuat Partai Golkar mengalami pukulan berat setelah Ketua Umum Partai Berlambang Beringin itu Setya Novanto dihukum 15 tahun penjara karena kasus korupsi megakorupsi  proyek pengadaan e-KTP.  Daftar jajaran ketua umum partai yang terseret korupsi bertambah setelah Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Lutfi Hasan Ishaaq (PKS), dan Suryadharma Ali (PPP).

Korupsi juga merambah kepala daerah. Penangkapan Gubernur Aceh  Irwandi Yusuf  dalam operasi tangkap tangan (OTT) menambah panjang daftar gubernur di Indonesia yang tertangkap KPK karena kasus korupsi. Pejabat Gubernur Jambi, Zumi Zola juga ditangkap KPK terkait kasus suap Rp 6 miliar untuk pengesahan Rancangan ABPD 2018. Dari tahun 2014 – 2017 tercatat sudah 19 kepala daerah yang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi.  

Di legislatif, kondisinya tidak kalah parah.  Jauh sebelum kasus korupsi berjamaah DPRD Kota Malang,  korupsi massal terjadi di Sumatera Utara. April lalu, KPK mengumumkan 38 anggota DPRD periode 2009 - 2014 dan 2014 – 2019 sebagai tersangka penerima uang suap yang  diberikan oleh mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Makin bertambah anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi yang sejak 2016 mencapai 246 orang.

Ganasnya korupsi menggerogoti negeri ini terbuka lagi dengan terkuaknya sebanyak 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah berstatus koruptor belum dikenai hukuman. Bahkan mereka masih tetap menerima gaji dari negara. Baru setelah berbagai kasus korupsi menyeruak ke permukaan, pemerintah akan segera melakukan tindakan terhadap oknum PNS yang koruptor itu.

Ironi

Dari berbagai kisah pencuri uang rakyat itu terlihat belum ada ketegasan penindakan. Ada kesan para pelaku masih diberi ruang gerak ataupun tidak tersentuh hukum. Upaya memiskinkan para koruptor pun semakin jauh.

Selain itu kesan tebang pilih juga masih muncul. Terbukti masih banyak kasus besar yang belum terungkap. Para pelakunya seperti kebal hukum.

Kemudian bila sudah menjalani hukuman, para koruptor juga tetap mendapat fasilitas luar biasa. Tempat sel yang mewah. Mereka nyaman di penjara.  Ini sudah bukan menjadi rahasia umum karena terungkap berulang-ulang.

Sebuah ironi di negara hukum yang para pemimpinnya selalu berteriak untuk memberantas korupsi dengan tegas tanpa tebang pilih. Tetapi nyatanya korupsi makin marak. Koruptor kebal rasa malu, malah menebar tersenyum dan bergaya ketika ditangkap, disidang, dan dijebloskan ke penjara.

Koruptor terbukti sungguh tidak jera. Lepas dari penjara, mereka tetap bebas mencalonkan diri, baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Tidak mengherankan bila koruptor bukannya jera namun tetap berjaya.

Jangan heran bila pada Pilkada 2018, ada dua calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih tetap meraih kemenangan sekalipun sudah dalam status tahanan KPK. Ini yang terjadi di Maluku Utara dan Tulungagung, Jawa Timur.

Kini tengah ramai diperdebatkan apakah mantan koruptor bisa mencalonkan diri atau tidak dalam Pemilu Legislatif 2019. Semula Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi ikut melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan cukup banyak bakal caleg yang merupakan mantan napi korupsi melalui sidang sengketa. Dalam Pileg 2019 akan ada 38 Bakal Caleg mantan narapidana korupsi bakal caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Baleg mantan napi korupsi itu diantaranya berasal dari Partai Gerindra (6), PDI Perjuangan (1), Partai Golkar (4), Partai NasDem (2), Partai Garuda (2), Partai Berkarya (4), PKS (1), Perindo (2), PAN (4), Partai Hanura (5), Partai Demokrat (4), Partai Bulan Bintang (1), dan PKPI (2).

Ternyata masih banyak tantangan memberantas korupsi di Indonesia. Belum ada satu kata dari para pengelola negara ini untuk benar-benar menghukum berat dan membuat jera para koruptor. Apalagi sejumlah koruptor kakap malah dibiarkan mengambang dan diberi ruang gerak tetap eksis.

Saat ini Indonesia menempati urutan ke 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparansi Internasional tahun 2017. Indonesia mencetak skor rendah–naik satu poin dibanding tahun sebelumnya–dengan 97, di mana 100 sangat bersih dan nol sangat korup.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tertumpu pada KPK. Seluruh aparat penegak hukum juga dapat melakukannya. Karena itu perlu satu suara dan langkah. Jangan sampai terulang gesekan antara KPK dan pihak kepolisian yang dikenal dengan drama "cicak versus buaya". KPK dan aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh bertekad, stop kompromi dengan koruptor. ***

* Atal S Depari – Pemimpin Redaksi suarakarya.id, Ketua Bidang Daerah PWI Pusat dan mantan Ketua Siwo PWI Pusat dua periode

Editor : Gungde Ariwangsa SH